Home / Seputar Madina / 26 Angota DPRD Madina Usulkan Hak Interpelasi Kepada Bupati

26 Angota DPRD Madina Usulkan Hak Interpelasi Kepada Bupati

 

 

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sebanyak 26 anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) dari berbagai fraksi berbeda akhirnya secara resmi mengajukan usul hak interpelasi kepada Bupati Dahlan Hasan Nasution terkait kondisi Kabupaten Madina serta pengelolaan pemerintahan yang dinilai banyak masalah.  

Dokumen usul hak interpelasi ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Madina, Arminsyah Batubara diruang Badan Musyawarah DPRD Madina, Rabu (10/12), dan mereka berharap agar usul interplasi tersebut untuk segera di-paripurnakan.

Dengan bergulirnya usulan hak interpelasi itu mengindikasikan adanya banyak ketidakberesan di dalam tubuh pemerintahan, dan Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution harus bersiap-siap dipanggil DPRD Madina untuk menjawab berbagai persoalan yang timbul di Madina.

Dokumen usulan hak interpelasi bernomor 170/837/DPRD/2014 tertanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani sebanyak 26 anggota dewan itu, terdapat 3 poin terkait persoalan urgen Kabupaten Mandailing Natal yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan roda pemerintahan.

Pertama, terkait dengan kekosongan jabatan wakil bupati hinggga kini. Kekosongan jabatan wakil bupati itu berdampak pada lambannya penanganan tugas-tugas pemerintahan dan berpotensi terganggunya layanan public.   

Kekosongan itu dianggap sebagai kelalaian pemerintah yang tak pernah mengusulkan pengisian jabatan wakil bupati setelah sekian lama dahlan hasan ditetapkan sebagaiu bupati defenitif.

Kedua, terkait kisruh investasi eksplorasi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dikelola PT. Sorik Marapi Geothermal Power yang berujung munculnya penolakan oleh masyarakat serta keluarnya keputusan Bupati Madina tentang pencabutan izin perpanjangan tahap II.

Ketiga, terkait kondisi proses pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek fisik bersumber APBD Madina yang dinilai banyak yang tak akan selesai hingga penghujung tahun anggaran. Kondisi itu dinilai akibat perencanaan yang kurang baik serta kurang efektif dalam pengalokasian waktu serta terkesan berorientasi kepentingan yang tidak berpihak pada efektifitas dan optimalisasi dari tujuan pembangunan itu sendiri.

Peliput  : Maradotang Pulungan

Editor    : Dahlan Batubara

 

Comments

Komentar Anda

Silahkan Anda Beri Komentar