Medan,
Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan untuk membiayai urusan birokrasi semata. Kebijakan-kebijakan yang menyentuh langsung pada kemaslahatan masyarakat harus dikedepankan. Elemen masyarakat merasa dikebiri akan alokasi APBD Sidimpuan yang 75% nya dialokasikan untuk birokrasi.
Dana APBD Sidimpuan Tahun 2011 sebesar Rp435 miliar telah disahkan. Namun APBD itu dinilai sama sekali tidak menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat kecil. Pasalnya, alokasi untuk infrastruktur sarana dan prasarana jauh lebih kecil yakni hanya sekitar Rp8 miliar.
Koordiantor Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Birokrasi Bersih (AMMPBB) Halomoan Harahap dalam siaran persnya yang diterima, Sabtu (26/03/2011) menegaskan masyarakat merasa dikebiri dengan alokasi APBD Sidimpuan 2011 yang lebih mengutamakan urusan birokrasi. Menurutnya, alokasi sebesar 75 persen untuk operasional PNS itu sama sekali tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Dia menambahkan alokasi APBD bukan sekadar untuk pembiayaan PNS yang kami nilai telah sejahtera bila dilihat dari pendapatan dan honor bulananya. Ini sangat menyakitkan hati seluruh masyarakat di kota tercinta ini.
“Apakah APBD hanya untuk urusan birokrasi semata. Kami sangat kecewa karena ternyata alokasi APBD tidak menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat,” ketusnya.
Halomooan yang juga Aktivis HMI Sumut itu juga mengungkapkan rasa penyesalannya karena birokrasi dan legislatif masih belum paham dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, alokasi APBD seharusnya lebih mementingkan kemaslahatan masyarakat dan bisa menyentuh langsung kebutuhan mendesak masyarakat.
Dia mencontohkan, biaya infrastruktur untuk perbaikan jalan dan irigasi merupakan kebutuhan mendesak yang langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Untuk itu, dirinya mendesak agar APBD tersebut dilakukan perubahan sesuai kebutuhan secara nyata di lapangan.
“Perbaikan jalan akan mempermudah akses masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Apalagi Pemerintah Kota Padang Sidimpuan jelas-jelas mengetahui bahwasanya lebih sepuluh ribu orang menggantungkan hidupnya dari menarik becak. Artinya dengan kondisi jalan yang tidak baik pemko sudah mengabaikan hak-hak warganya. Juga bagi mereka para petani akan mudah melakukan distribusi usahanya bila infrastruktur dan jalan rayanya bagus. Dan bagi mereka para petani akan merasa sangat berguna bila irigasi mudah dijangkau,” ujar Halomoan memberikan solusi.
Kemudian, sambung Halomoan, besarnya alokasi untuk biaya birokrasi dinilai sangat menyakiti hati masyarakat. Pasalnya, kata Halomoan, birokrasi dianggap sudah mendapatkan fasilitas dari Negara dengan berkecekupan. Bila Tahun 2011 ini PNS mendapatkan alokasi dana yang begitu besar, maka alokasi itu dinilai sebagai kebijakan yang menghamburkan uang negara. Dengan tegas AMMPBB akan menolak segala bentuk kegiatan yang tidak pro rakyat yang dialokasikan dari uang rakyat.
“Selain dianggap sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat, APBD itu sama sekali jauh dari usaha untuk mensejahterakan rakyat,” tukasnya. (BS-002)
Sumber : Beritasumut
