Home / Berita Sumut / CPNS Dimonopoli Keluarga Pejabat?

CPNS Dimonopoli Keluarga Pejabat?


Tarutung, Dari 203 orang CPNS yang diterima di Pemkab Tapanuli Utara Formasi Tahun 2010, yang diumumkan lulus hanya sebanyak 184 orang. Hal itu tertera pada pengumuman bupati yang dipampangkan di Kantor BKD Taput.

Pengumuman Nomor 800/5272/BKD/II/2010 tentang penetapan nomor ujian serta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS Daerah Tapanuli Utara TA 2010 tersebut, ditandatangani Bupati Taput Torang Lumbantobing Tanggal 22 Desember 2010.

Pantauan wartawan, Rabu (22/12/2010), di sekitar Kantor BKD Taput, pengumuman ditempel pukul 13.00 WIB. Beberapa jam kemudian, informasi dari para pelamar disebut-sebut bahwa CPNS yang lulus dimonopoli keluarga dan orang dekat pejabat Pemkab Taput.

Misalnya, tiga orang keluraga Wakil Bupati Taput lulus atas nama Maria Silaban Nomor peserta 137110131 jurusan Bahasa Inggris, Ruth Juh Lumbantobing nomor peserta 258150022 jurusan Pranata Laboratorium DIII Analis Kesehatan dan Marlon Lumbantoruan nomor peserta 319180045 jurusan pengawas benih tanaman (agronomi).

“Harapan kami kepada pihak Universitas Indonesia sebagai pengawas dan pemeriksa ujian, agar melihat kembali hasil pengumuman CPNS di Tapanuli Utara, karena diduga ada permainan pejabat atas kelulusan CPNS sebanyak 184 orang. Bahkan diimbau kepada KPK agar meminta hasil ujian dari pihak UI hasil seleksi CPNS dari Taput,” ujar salah seorang pelamar yang tidak lulus.

Sementara Kepala BKD Taput Rudolf Manalu saat dihubungi, mengatakan dari 203 CPNS yang diterima di Taput hanya 184 orang yang diumumkan lulus. “Kita mengumumkan itu karena sebagian jurusan tidak ada yang melamar. Dalam waktu dekat, kita akan melaporkannya ke BKN,” ujarnya.

Saat ditanya, bahwa CPNS yang lulus dimonopoli kelurga para pejabat, dia membantah. Disebutkan, hasil penilaian pihak UI itu benar-benar murni. “Silakan para pelamar mengatakan demikian, yang penting kita murni menjalankan tugas sebagai penitia,” ujarnya. (BS-027)
Sumber : Beritasumut

Comments

Komentar Anda