Home / Seputar Madina / Dugaan Korupsi Di Disbun Madina

Dugaan Korupsi Di Disbun Madina

Panyabungan (MO) – Bau korupsi tercium di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Dana yang diduga ditilep adalah anggaran Pembukaan Jalan Produksi senilai 500 Juta rupiah dan dana Perluasan Lahan Karet (PLA) seluas 66 Ha bernilai 4 juta rupiah per hektar. Masing-masing program ini di tahun2010, era Pj. Bupati Madina Aspan Sopian Batubara.

Program ini diserahkan pelaksanaannya kepada Kelompok Tani Maju Bersama, Desa Hutarimbaru, Kecamatan Kota Nopan. Pola mainnya ditengarai dengan cara pemotongan oleh pejabat di Dinas Kehutanan Perkebunan Madina.

Sumber dana berasal dari APBN. Alurnya masuk ke dalam rekening kelompok tani. Kemudian pengurus mencairkannya lalu menyerahkannya kepada pejabat di Dinas Kehutanan Madina. Oleh pejabat itu dana dipotong sekitar 20 persen dario total dana, sisanya dipergunakan kelompok tani untuk membiayai proyek tersebut.

Berdasar pengakuan salah seorang anggota kelompok tani yang tak mau namanya ditulis, dana program pembukaan jalan produksi tersebut senilai 500 juta rupiah. Dan dana program PLA senilai Rp 4 Juta per hektarnya dengan total 66 hektar, bersumber dari APBN.

“Memang uang tersebut pada awalnya langsung masuk ke rekening kelompok tani, namun setelah diambil harus disetorkan kembali kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, lalu mereka potong,” ungkapnya.

Dampak pemotongan ini menyebabkan kegiatan di lapangan tidak dapat berjalan dengan baik, bahlan hingga kini pelaksanaan programnya terkendala.

“Kita bingung darimana kekurangan uang kita cari, sementara pekerjaan harus kita laksanakan. Karena uang yang kita terima sudah kena potong sekitar 20 persen, ,” keluhnya.

Hingga kini belum diketahui apakah pemotongan itu resmi atau bernuansa korupsi. Sementara itu Sekrataris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Madina, Hamzah Rangkuti, menjawab Mandailing Online, Kamis (26/7) menyangkal tuduhan pemotongan dana. (mar)

Comments

Komentar Anda

One comment

  1. syaddanur lubis

    banyak instansi di madina terindikasi melakukan tindak pidana korusi
    dinas pendidikan juga perlu diperiksa oleh KPK
    contoh paling nyata baru2 ini terkait beasiswa yang dijanjikan oleh pemkab madina melalui dispen terhadap mahasiswa yang berasal dari madina, sampai hari ini realisasinya tidak jelas.

Silahkan Anda Beri Komentar