PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pengusulan hak interpelasi kepada bupati Madina bukan dalam rangka menjatuhkan sang kepala daerah, melainkan meminta penjelasan soal kondisi Madina dan pengelolaan pemerintahan yang dinilai banyak masalah dewasa ini.
Dalam temu pers, Rabu (10/12) Ketua Fraksi Golkar Madina, As Imran Khaitamy Daulay menyatakan bahwa usul hak interplasi DPRD Madina bertujuan dalam rangka upaya-upaya perbaikan kondisi yang terjadi di Madina akhir-akhir ini sehingga diperlukan untuk meminta penjelasan kepada bupati atas sesuatu hal yang urgen.
“Melihat perkembangan akhir-akhir ini menyebabkan sebanyak 26 anggota DPRD Madina dari 6 fraksi telah bersepakat untuk mengusulkan hak interplasi,” katanya.
Imran menyatakan, ada beberapa hal yang perlu penjelasan dari bupati, pertama terkait dengan kekosongan jabatan wakil bupati hinggga kini. Kekosongan jabatan wakil bupati itu berdampak pada lambannya penanganan tugas-tugas pemerintahan dan berpotensi terganggunya layanan public.
Kekosongan jabatan wakil bupati yang telah dianggap merupakan kelalaian pemerintah daerah untuk menyampikan usul pengisian jabatan wakil Bupati.
“Kemudian yang kedua, yakni tentang kisruh terkait kebijakan tentang PT.SMGP, yang perkembangan pada tadi malam bahwa bupati telah mencabut IUP dari perusahaan tersebut, dan kita belum mengetahui kebenaran tentang pencabutan karena kita belum memiliki data secara autentik,” kata Imran.
Selanjutnya katanya, persoalan penyerapan anggaran dalam proyek pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam ketetapan APBD yang dalam pelaksanaan dipandang tidak efektif dalam pengalokasian waktu akibat perencanaan yang kurang matang dan terkesan berorientasi kepentingan yang tidak berpihak pada efektifitas dan optimalisasi dari tujuan pembangunan itu sendiri.
Peliput : Maradotang Pulungan
Editor : Dahan Batubara
