PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sejak Januari hingga Juni 2016, honor para kepala desa dan aparat desa se Kabupaten Mandailing Natal entah dimana rimbanya.
Pasalnya, selama rentang 6 bulan itu, para para kepala desa dan aparat desa belum menerima walau 1 rupiah. Lalu, kemana uang itu diperam?
Fakta ini terungkap ketika puluhan kepala desa mendatangi kantor Bupati Mandailing Natal (Madina), Senin (27/6) mempertanyakan honor mereka yang belum dicairkan sejak bulan Januari hingga Juni 2016.
“Honor itukan hak kami, kenapa sampai 6 bulan belum dibayarkan,” ujar salah seorang kepala desa kepada wartawan begitu tiba di kantor bupati.
Para kepala desa tersebut sebagian menemui Sekretaris Daerah Madina, Drs.Syafei Lubis. Tetapi, Syafei tak mampu memberikan jawaban kepastian kapan cairnya gaji itu. Lalu, mereka disuruh ke Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) yang membidanginya.
“Ketika kami ke Sekda kami disuruh ke Tapem. Tetapi, sampai di sini (Tapem) kami juga belum menerima jawaban yang jelas, katanya menunggu stafnya belum hadir,” ujar kepala desa.
“Padahal tuntutan kami ini honor kepala desa beserta perangkatnya, apalagi saat seperti ini kebutuhan makin tinggi. Kami harapkan kepada bupati agar bisa mencairkan honor sebelum lebaran” ujar kepala desa.
Bahkan seorang kepala desa mengatakan, mereka menjadi khwatir jika dalam dua hari tidak cair, sebab akan menunggu lama lagi mengingat pada tanggal 30 Juni ada acara pelantikan bupati Madina di Medan.
“Tentu makin lamalah itu. Alamak, makin tak jelas pemkab ini sekarang, ah,” keluh seorang kepala desa.
Sebab, menurutnya, jika para pejabat pergi ke Medan menghadiri pelantikan, tentu akan menghambat proses pencairan gaji kepala desa.
Sementara itu, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Madina soal belum cairnya gaji para kepala desa ini.
Salah seorang staf di Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Madina, Junaidi menjawab wartawan mengatakan bahwa gaji para kepala desa belum bisa dicairkan jika kepala desa belum menyelesaikan seluruh administrasinya. Tak dijelaskan sudah berapa persen dari total jumlah desa yang telah menyelesaikan administrasi?
Para kepala desa yang dikonfirmasi ulang mengatakan bahwa mereka justru telah lama menyelesaikan administrasi. Pencairan justru yang lambat.
Peliput : Maradotang Pulungan
Editor : Dahlan Batubara
