Home / Seputar Madina / Ima Madina : Kondisi Madina Makin Parah, Ridwan Rangkuti : Bupati Madina Harus Rangkul Semua Elemen

Ima Madina : Kondisi Madina Makin Parah, Ridwan Rangkuti : Bupati Madina Harus Rangkul Semua Elemen

Ridwan Rangkuti, SH.MH

Ridwan Rangkuti, SH.MH

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Madina harus merangkul semua elemen agar roda pemerintahan sukses lima tahun ke depan.

“Kalau tidak, yakinlah bupati dan wakil bupati akan kewalahan di masa mendatang,” kata Ketua Persatuan Advokad Indonesia Wilayah Tabagsel, Ridwan Rangkuti,SH.MH yang dilansir Malintang Pos, Sabtu (20/8/2016).

“Saya pikir setelah mengamati selama hampir tiga bulan ini, langkah yang paling tepat dilaksanakan oleh bupati/wakil bupati Madina adalah merangkul seluruh elemen masyarakat, yang lalu biarlah berlalu,” ujarnya.

Menurutnya, ada OKP, KNPI, pers, LSM, mahasiswa, ormas, parpol, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat, mantan anggota DPRD serta masyarakat lainnya harus diajak duduk bersama membicarakan pembangunan Madina ke depan. Jika ada masalah, dihadapi bersama dengan mengedepankan musyawarah, semua akan dapat diatasi dengan baik.

Diungkapkannya, dahulu banyak masalah muncul di era Bupati Amru Daulay, tapi bupati merangkul satu demi satu elemen masyarakat, dan terbukti Amru berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan di Mandailing Natal (Madina).

Amru Daulay dibesarkan di luar Madina, sekarang Dahlan Hasan selaku bupati dan Jakfar Sukhairi selaku wakil bupati adalah asli warga Madina, artinya lahir dan besar di Mandailing Natal yang tentunya lebih memahami dan memiliki fokus dalam menetapkan arah pembangunan.

Apa mungkin…? Siapa bilang tak mungkin, dengan cara bupati harus mengedepankan musyawarah dan mupakat, jangan hanya pembisik yang didengar, tapi dengarkan saran dan pendapat seluruh elemen masyarakat, bukan mengedepankan kepentingan pribadi masing-masing.

Kondisi Madina Makin Parah

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal melihat kondisi Madina makin parah, program pemerintah tidak jelas, tidak ada pemberdayaan SDA dan SDM yang berkualitas, banyak indikasi suap dan tindak pidana korupsi.

“Karena itu, kami meminta semua lapisan masyarakat harus sama-sama mengawal pemerintahan di bawah pimpinan Dahlan-Sukhairi, apapun situasinya IMA Madina siap berseberangan dengan semua kejahatan yang dilakukan pemerintahan Madina,” tegas Ketua Umum DPD Ima Madina Herman Birje yang dilansir MohgaNews, Minggu (21/8)

Herman menyampaikan, sudah cukup lama masyarakat mendengar adanya dugaan penyimpangan wewenang dan jabatan serta penyalahgunaan anggaran di sejumlah SKPD yang ada lingkungan Pemkab Madina, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan Perkebunan serta SKPD lainnya.

Namun, yang cukup disayangkan Ima Madina belum ada sikap pemerintahan yang tegas dan jelas atas berbagai tudingan maupun indikasi tersebut. Herman menyebut, mestinya Pemerintahan Dahlan Hasan-Jafar Sukhairi menyikapi apa yang berkembang dan sedang dikritiki masyarakat.

“Sudah cukup lama kami mendengar adanya dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan maupun SKPD yang lain, tapi kita cukup prihatin juga, meskipun sudah ada indikasi namun tak ada sikap bupati maupun wakil bupati yang tegas dan jelas, ada apa ini?” ucapnya.

Karena itu, Herman menyampaikan keraguannya terhadap komitmen Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution yang dengan tegas mengatakan tidak akan pernah melakukan korupsi.

“Pantas kita tanyakan beliau apa implementasi dari ucapan tidak akan pernah korupsi itu, karena kami pikir korupsi bukan mengkantongi uang negara untuk pribadinya, tetapi salah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya selaku pengguna anggaran yang menyebabkan negara rugi, itu juga bagian dari tindakan yang salah, coba kita lihat sekarang sudah masuk triwulan ketiga tapi masih banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan, dan sama sekali anggaran daerah itu belum membawa manfaat bagi masyarakat. Mirisnya lagi, penegak hukum kami lihat tidak tanggap atas berbagai persoalan yang ada di SKPD pemerintahan Madina,” ungkapnya.

Herman menyampaikan, semua komunitas masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab mengawal pemerintahan dalam rangka mewujudkan good and clean governance. “Ini tugas dan tanggung jawab kita semua, kalau bukan kita siapa lagi yang akan memberikan masukan dalam perbaikan pembangunan daerah ke depan,” tambahnya.

Sumber : Malintang Pos/Mohga News

Editor  : Dahlan Batubara

 

Comments

Komentar Anda

Silahkan Anda Beri Komentar