Home / Seputar Madina / Kasus Pencabutan IUP PT.SMGP Bukti Kelemahan Pemda Menjaga Stabilitas Investasi

Kasus Pencabutan IUP PT.SMGP Bukti Kelemahan Pemda Menjaga Stabilitas Investasi

 

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pencabutan IUP eksplorasi panas bumi untuk pembangkit listrik oleh bupati Mandailing Natal (Madina) kepada PT. Sorik marapi Geothermal Power (PT.SMGP) akan berdampak buruk bagi Madina dari sisi peluang investasi di masa-masa mendatang.

“Ini menjadi preseden buruk. Sebab investor dikhawatirkan akan mem-black list Madina dari daftar tujuan investasi,” kata pengamat ekonomi Madina Syamruddin Lubis menjawab Mandailing Online, Kamis (11/12).

Yang merugi adalah rakyat Madina, sebab pertumbuhan ekonomi dan strategi pembukaan lapangan kerja membutuhkan investor-investor menanamkan modal di Madina. Semakin enggan investor ke Madina maka semakin surut peluang pengembangan ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Disebutkannya, Kabupaten Madina memiliki banyak potensi industri hulu maupun hilir, tetapi kondisi infrastruktur dan geografis menyebabkan banyak investor mengurungkan niat ke Madina. Dan peristiwa pencabutan IUP untuk PT.SMGP ini jelas menambah poin keengganan para investor datang ke Madina.

Di sisi lain, Syamruddin mengungkapkan, kebijakan bupati mencabut IUP eksplorasi panas bumi untuk pembangkit listrik bagi PT.SMGP itu dinilai sebagai akibat kelemahan pemerintah daerah menjaga stabilitas investasi.

“Pemerintah daerah gagal di sisi sosialisasi serta gagal meng-counter issu-issu dampak eksploitasi panas bumi yang dihembuskan pihak-pihak tak bertangggungjawab ke kawasan desa-desa penyebab terjadinya aksi penolakan,” katanya.

Padahal, menurutnya, ketakutan warga di desa-desa tersebut akibat kekurangtahuan masyarakat desa tentang panas bumi, dan diperparah gagalnya sosialisasi.

“Juka pemkab Madina sejak awal bersinergis merangkul stakeholder di 4 kecamatan, maka issu dampak negatif yang dihembuskan pihak lain akan mampu ditangkal, sehingga warga di desa-desa tak termakan hasutan,” imbuhnya.  

Oleh karenanya, Syamruddin berharap pemerintah daerah ke depan harus lebih memampukan diri dalam menjaga stabiitas investasi, agar investor tak lari.

Peliput  : Dahlan Batubara

 

Comments

Komentar Anda

Silahkan Anda Beri Komentar