Home / Berita Sumut / Kemitraan Polda Sumut Dengan Masyarakat Dinilai Makin Berkurang

Kemitraan Polda Sumut Dengan Masyarakat Dinilai Makin Berkurang


MEDAN:
Direktur Eksekutif Institute of Security and Defense Studies (InsideS) M Fadhli Sudiro mengatakan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara mulai mengurangi kemitraannya dengan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.

“Jelas tampak kepemimpinan baru di Polda Sumut kali ini tidak mencerminkan kemitraan antara polisi dan masyarakat,” katanya dalam siaran pers yang diterima di Medan, Senin, 30 Mei 2011.

InsideS adalah lembaga studi pertahanan dan keamanan yang sering menelaah berbagai kebijakan pemerintah, khususnya instansi penegak hukum.

Menurut Fadhli, kinerja kepolisian hanya akan berhasil jika mampu bermitra guna mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Sayangnya, katanya, di bawah kepemimpinan Kapolda yang baru (Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro), institusi penegak hukum itu terkesan mengabaikan pentingnya kemitraan tersebut.

Kemitraan yang dijalin Polda Sumut masih bersifat elit dan eksklusif karena hanya antarlembaga pemerintahan semata.

“Belum kepada komunitas masyarakat seperti LSM, ormas, dan media,” katanya.

Bahkan dalam penilaian InsideS, penampilan dan kinerja Polda Sumut belakangan ini mulai berubah menjadi institusi yang menonjolkan karakter militer.

Perubahan mendasar itu, kata Fadhli, dapat dilihat dari tampilan gerbang masuk Polda Sumut yang mendeskripsikan sebagai lembaga yang angker serta tidak mencerminkan polisi yang sipil dan pelayan masyarakat.

Kesan militerisme itu juga dapat dilihat dari kebiasaan menghidupkan sirine kendaraan yang bersifat seremonial yang “menyibukkan” masyarakat.

InsideS juga menilai, program reformasi Polri di lingkungan Polda Sumut juga dikhawatirkan terhambat karena program kemitraan yang telah dijalin para Kapolda sebelumnya tidak dilanjutkan.

Bahkan, kata dia, Polda Sumut juga dinilai belum mampu memberikan rasa aman, termasuk terhadap anggota masyarakat yang mengalami penganiayaan.

Ia mencontohkan kasus penyiraman cairan berbahaya terhadap PNS Pemprov Sumut Masfar Sikumbang yang masalahnya diduga berkaitan dengan kepentingan salah seorang pejabat pemerintahan.

“Perlindungan dan hak atas rasa aman dari ancaman dan tekanan belum menjadi prioritas Polda Sumut,” katanya.

InsideS mengharapkan Polda Sumut dapat mencermati semua hal itu karena berkaitan dengan implementasi Rencana Jangka Menengah Polri 2011-2015, yakni membangun kemitraan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan citra kepolisian yang profesional, akuntabel dan reformis.(an)
Sumber : Eksposnews

Comments

Komentar Anda