Home / Artikel / Memaknai Pemangku Adat Dalam Kontekstualitas Mandailing (2-selesai)

Memaknai Pemangku Adat Dalam Kontekstualitas Mandailing (2-selesai)

 

Oleh: Askolani Nasution

Budayawan/Sutradara

 

Pemanfaatan tanah kerajaan di Mandailing, Saba Bolak misalnya, diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah. Sewa sawah tidak berbentuk satuan mata uang atau emas, tetapi berupa bagi hasil produksi. Selain itu, luas tanah Saba Bolak pun tidak lebih luas dari sawah penduduk desa. Saba Bolak diberikan kepada rakyat sebagai penghormatan bahwa raja memiliki kelebihan dibanding masyarakat lain (alak na jaji). Atau untuk menopang cadangan makanan kerajaan pada saat menerima tamu-tamu. Juga disiapkan jika ada penduduk yang kehabisan beras pada masa paceklik saat musim panen gagal. Karena itu raja disebut inganan marsali. Jadi peruntukannya lebih kepada dukungan sosial, bukan pada satuan ekonomi.

Karena itu, ketika program “Landreform” marak di Jawa dengan slogan tanah untuk rakyat yang dihembuskan PKI, hancurkan tuan tanah, dan sebagainya, di Mandailing program itu disikapi secara dingin. Selain karena dalam tradisi Mandailing tidak mengenal kelas buruh, juga karena kedekatan hubungan emosional antara raja dengan penggarap tanah tersebut. Relasi penggarap tanah dengan raja bukan sebagaimana relasi buruh dan tuan tanah seperti di Jawa.

Tidak adanya kelas buruh di Mandailing, karena dalam entitas budaya Mandailing juga tidak mengenal kelas pekerja. Tidak ada kelompok masyarakat di Mandailing yang hidup dari upah harian atau bulanan. Kalaupun ada ikatan buruh dengan induk somang, bukan dalam satuan-satuan upah dalam konteks Barat, tetapi pada satuan menyantuni.

Semua hubungan kerja antara seseorang dengan orang lain dikemas dalam konsep marsialap ari. Konsep itu amat berbeda konsep gotong royong sebagaimana di Jawa. Di Jawa, masyarakat bergotong royong untuk kepentingan bersama dalam ikatan satu wilayah kerajaan. Di Mandailing, marsialap ari dilakukan atas hubungan satu pekerjaan yang sama. Sekelompok orang bekerja sama untuk menyelesaikan beban kerja bersama dan dilakukan secara bergiliran. Misalnya saat manyuan, mamatangi, dan lain-lain. Atau manyaraya dalam konteks musim panen yang lebih sebagai makna merayakan kebahagiaan daripada sebagai beban kerja.

Gotong royong pendirian rumah misalnya atau martoktok, tidak menjadi kewajiban bersama penduduk satu kerajaan atau huta, tetapi kewajiban rumpun masyarakat satu ikatan kahanggi atau ikatan keluarga batih na sa udon. Karena itu, konsep gotong royong yang dikenal dalam tradisi Jawa, tidak pernah efektif berjalan di kawasan Mandailing, kecuali karena tekanan kekuasaan. Dan ketika tekanan kekuasaan itu hilang bersama runtuhnya dominasi militer di Indonesia, di Mandailing juga gotong royong tidak lagi efektif berjalan.

Munculnya kelas pekerja di Mandailing karena pengaruh sistem ekonomi kapitalis, erat kaitannya dengan memudarnya pengaruh lembaga adat. Masyarakat tercerabut dari ketergantungan kepada tanah milik raja, plus rendahnya daya dukung hasil pertanian untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga. Meningkatnya kebutuhan hidup karena menguatnya gaya hidup hedonisme, telah mendorong meluasnya sumber-sumber mata pencaharian. Petani sawah tidak lagi menjadi sumber penghidupan utama, tetapi menjadi mata pencaharian sambilan.

Masyarakat didorong menjadi kelas ekonomi baru dan meninggalkan sumber pertanian yang tidak memadai. Selain itu, tanah raja yang dulu dibagikan kerajaan untuk menopang hidup rakyat tiba-tiba menjadi hak individual raja untuk peruntukan sumber ekonomi keluarga kerajaan. Bahkan banyak yang dijual karena meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga kerajaan.

Perubahan itu membawa dampak melemahnya pengaruh sosial raja atas rakyatnya. Patronasi sumber ekonomi yang dulu diberikan raja kepada rakyat dan menjadi ikatan kepatuhan sosial, dengan meluasnya sumber-sumber mata pencahrian baru berkorelasi dengan memudarnya pengaruh sosial keluarga kerajaan. Raja sebagai pemangku adat tidak lagi dalam posisi pengayom dan pemberi perlindungan sosial, karena itu bagi kelas pekerja tadi, adat bukan lagi sendi yang menentukan keberlangsungan hidup.

Selain itu, jika raja di Jawa karena kekuasaanya yang personal, melekat padanya kekuasaan yang koordinatif. Raja menjadi sentral keputusan sosial. Dalam konteks Mandailing yang raja-raja subordinatnya terbentuk karena tumbuhnya banjar, pagaran, lumban dan huta, sifat koordinatif tersebut tidak dikenal. Hubungan satu desa dengan desa lain lebih bersifat hirarkis. Sebab masing-masing subwilayah kerajaan itu memiliki otonomi sendiri. Bukan sebagai daerah jajahan. Setiap huta memiliki raja sendiri dengan kekuasaan sebatas wilayah geografis huta-nya. Karena itu setiap huta disebut harajaon.

Karena itu, raja misalnya tidak bisa menyuruh masyarakat membersihkan pekarangannya. Juga tidak bisa mengajak desa-desa bawahannya untuk bergotong royong di desa induk, karena masing-masing subwilayah tadi juga memiliki namora-natoras yang berdiri sendiri. Ikatan antara subwilayah dengan huta, hanya pada tataran ikatan emosional dan budaya, bukan pada ikatan kekuasaan.

Dalam relasi seperti itu, di Mandailing tidak ada raja yang bisa mengklaim memiliki kekuasaan atas daerah di luar wilayahnya. Kerajaan Pidoli misalnya sekalipun dibentuk dari kerjaan Huta Siantar, tetapi memiliki otonomi tersendiri. Karena Kerajaan Pidoli bukan dibentuk atas invansi kekuasaan, tetapi perluasan wilayah agar masing-masing putra raja memiliki kerajaan. Sekalipun Kerajaan Huta Siantar misalnya bermarga nasution, tetapi kerajaan itu tidak memiliki otoritas atas penduduk di wilayah lain sekalipun bermarga yang sama. Dengan begitu, dalam sejarah klasik kerajaan Mandailing, tidak ada satu kerajaan yang bisa mengklaim memiliki otoritas atau mengatasnamakan diri sebagai pemegang hak adat atas daerah lain. Kekuasan seorang raja di Mandailing hanya terbatas pada wilayah geografis dan sosial lingkup kerajaannya saja, bukan dominan atas subordinasi lain.

Atas pengertian itu, badan pemangku adat misalnya, atau apapun namanya, tidak melekat padanya otoritas untuk melegitimasi konsep dan desain sosial tertentu di Mandailing. Karena itu, aneh rasanya ketika dalam satu dasawarsa terakhir Pemerintah Daerah mengukuhkan label legitimasi adat kepada Badan Pemangku Adat Mandailing.  Badan Pemangku Adat bukan hirarki tertinggi untuk menjustifikasi desain sosial dan pelestarian budaya.*** 

Comments

Komentar Anda

Silahkan Anda Beri Komentar