Home / Seputar Madina / Penggabungan Malaria Center & Dinkes Kebijakan Keliru

Penggabungan Malaria Center & Dinkes Kebijakan Keliru

Panyabungan,
Pj Bupati Mandailing Natal Ir H Aspan Sofian Batubara MM sebaiknya mengurungkan niatnya untuk menggabungkan Kantor Malaria Centre dengan Dinas Kesehatan (Dinkes). Keberadaan Kantor Malaria Center dinilai masih sangat perlu dipertahankan karena telah berhasil meminimalisir jumlah penderita malaria di Madina.

“Rencana penggabungan kantor itu keliru. Semua pihak harus jujur dan jangan karena sentimen pribadi lalu mengeluarkan statment yang memojokkan keberadaan kantor itu. Kantor Malaria Center dibentuk dengan alasan yang tepat mengingat wilayah kita daerah Malaria,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD Madina Iskandar Hasibuan dalam jumpa pers di Panyabungan, Jumat (01/10/2010) siang.

Menurut Iskandar, penyakit malaria di daerah ini sampai sekarang masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Karena malaria merupakan salah satu penyakit yang telah banyak menimbulkan kematian bayi dan ibu hamil. Saking seriusnya penyakit malaria di Madina, sampai-sampai Pemerintah Pusat dan Badan Kesehatan Dunia PBB (WHO) ikut turun tangan.

Karena itu, rencana Pj Bupati untuk menggabungkan Kantor Malaria Center dengan Dinkes adalah sangat keliru. “Seharusnya kita seluruh masyarakat baik itu DPRD, politisi, LSM, pers, ulama dan tokoh masyarakat harus ikut serta terlibat dalam menanggulangi persoalan malaria dari daerah kita bukan dengan menggabungkan instansinya,” tegas Iskandar.

Kata dia, sekitar tahun 1995 lalu di wilayah Siabu dan Panyabungan, terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria yang menimbulkan hampir tiap hari ada warga yang meninggal dunia. Hal serupa juga terjadi sekitar Tahun 2000 dan 2005 lalu. Setelah beberapa kali terjadi KLB malaria, akhirnya dibentuklah Kantor Malaria Center. Setelah pembentukan kantor tersebut, jumlah penderita malaria di Madina berangsur berkurang.

Makanya, Iskandar tak habis pikir, entah apa maksud pemerintah untuk menggabungkan kantor tersebut. “Kita tidak habis pikir, apakah kita tidak melihat fungsi dan perannya, apakah kita tidak ingat persoalan malaria, sebab kalau hanya Dinas Kesehatan yang akan menangani kita berani jamin akan terjadi lagi wabah malaria, sebab sampai sekarang fungsi dan keberadaan puskesmas dan poskesdes sama sekali tidak berfungsi dibuat instansinya,” ujarnya.

Seharusnya, ujar Iskandar, seluruh pihak baik pemerintah dan DPRD dapat berpikir secara jernih dan membuat pengkajian yang betul-betul dan bukan karena ikut-ikutan dan sentimen tanpa ada alasan yang jelas dan masuk akal. “Bukan menggabungkan Kantor Malaria lalu persoalan malaria dapat diatasi dari daerah ini. Kalau penggabungan itu terjadi, maka pemerintah sudah tidak ada niat lagi untuk memberantas malaria di daerah ini,” ujar Iskandar.

Oleh karena itu, sebaiknya Pj Bupati dapat melakukan kajian yang berpihak kepada masyarakat banyak, bukan latah dengan statement dan komentar oknum-oknum yang tidak senang dengan keberadaan Kantor Malaria. Kepada semua pihak juga diharapkan untuk sama-sama mengkaji dan membuat dukungan yang dapat berpihak kepada masyarakat. (BS-026)
sumber:beritasumut

Comments

Komentar Anda