Panyabungan (MO) – Presiden direktur PT Sorikmas Mining (PT SM) Mr Paul Willis merasa bingung dan geram atas semakin maraknya kegiatan penambangan emas ilegal.

Orang nomor satu di perusahaan tambang emas yang beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal ini juga mengesalkan atas tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah begitu juga penegak hukum.

Paul Willis didampingi Goverment and Media relations superintendent, Nurul Fazrie kepada wartawan di Panyabungan, Kamis (9/2), menyatakan kegiatan penambangan liar yang berlangsung di prospek sambung wilayah Kecamatan Nagajuang sudah merugikan pihak perusahaan, apalagi disebutkannya perusahaan telah mengeluarkan berjuta-juta dollar untuk melakukan eksplorasi. Karena sebelumnmya kawasan Huta bargot juga sudah terlebih dahulu ditambangi penambang illegal.

“Saya bingung dan geram sekali.  Bagaimana Tidak? Melalui kontrak karya (KK) yang ditandatangani pada 19 Februari 1998, Pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan PT SM sebagai satu-satunya kontraktor pertambangan di wilayah KK kami, namun ketika wilayah KK kami dirambah oleh para penambang liar, penegakan hukum oleh aparat pemerintah tidak berjalan” sebut Paul Willis

Diibaratkannya, mereka saat ini bagai seorang petani yang sudah melakukan penanaman karet sampai usia produktif, setelah bertahun-tahun memelihara kebun karet dengan harapan memberikan hasil yang baik, malah ketika masa panen hampir tiba, orang lain yang mengambil hasilnya alias mencuri hasil tersebut.

Dan saat yang bersamaan para aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan.” Saya benar-benar tidak mengerti, bingung dan geram sekali, dimana letak kepastian hukum bagi investor?” kesalnya

Lebih lanjut disampaikannya bahwa perusahaan membayar sewa tetap (dead rent) atas 66.200 hektar tanah wilayah Kontrak karya yang diekplorasi, dan perusahaan  juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),”Namun yang mengambil manfaatnya adalah para penambang liar yang jelas-jelas tidak mempunyai izin dari Pemerintah” tambahnya lebih lanjut.

Dia lebih jauh mengatakan bahwa tidak hanya PT SM yang rugi dengan adanya penambangan illegal ini. Namun Pemerintah bahkan masyarakat akan merasakan kerugian, antara lain tidak mendapatkan setoran pajak dan royalti dari para penambang liar, bahkan lingkungan pun terkena dampak negatifnya sehingga akan mengancam warga sekitar karena seperti diketahui tidak ada satupun peraturan yang mengikat para penambang yang justru sangat merugikan alam sekitar.

”Kita lihat bahwa para penambang liar beserta para portirnya (pengangkut batuan yang mengandung emas) dengan santainya membuang sampah sembarangan di hutan dan di sungai.  “Mereka pun membuang tinja sembarangan, baik di sungai sekitar (seperti Aek Gajah) juga di ladang-ladang dan hutan, apakah ini bukan pencemaran lingkungan, padahal kita ketahui ribuan masyarakat akan menjadi korban atas kejadian ini” tutur Paul Willis.

Seperti sudah banyak diketahui umum, di prospek Sambung yang merupakan wilayah Kontrak Karya PT SM sedang terjadi kegiatan penambangan liar yang dilakukan oleh ratusan bahkan hampir ribuan orang termasuk warga dari Jawa Barat (Tasikmalaya, Leuwiliang, dan Pongkor), Jawa Timur (Banyuwangi), Banten (Malingping dan Cikotok), Jawa Timur (Banyuwangi), serta dari Bengkulu.

Bupati Madina HM Hidayat Batubara SE yang dimintai keterangan atas persoalan ini mengatakan bahwa pihaknya sudah menyurati Camat dan kepala desa agar melakukan sosialisasi atau pengarahan kepada masyarakat mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi apabila tambang liar ini terus berlanjut.

,”Kami sudah surati camat dan kades agar agar mengarahkan warganya supaya tidak lagi melakukan tambang liar ini, dan menyampaikan kepada warga tentang bahaya penyakit penambangan ini, sejauh ini pemkab Madina sudah berkoordinasi dengan perusahaan di bawah BUMN yaitu Aenka Tambang untuk menentukan sikap selanjutnya, saya berharap semuanya berjalan dengan kondusif ” sebutnya lewat pesan singkat .(idw)

Comments

Komentar Anda