Home / Berita Sumut / PPP Usung Fadly Jadi Wagub Sumut

PPP Usung Fadly Jadi Wagub Sumut


MEDAN –
DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung kadernya, Ketua DPW Sumut, Fadly Nurza,l sebagai calon wakil gubernur mendampingi Gatot Pujo Nugroho, bila Syamsul Arifin sudah divonis bersalah.

“Kita welcome, sangat mendukung. Dan itu memang hak PPP. Kami partai pengusung pasangan Syampurno dan sangat berkesempatan mengajukan calon,” kata Ketua DPP PPP, Hasrul Azwar usai menutup Musyawarah Wilayah (Muswil) VI DPW PPP Sumut di Asrama Haji Medan, akhir pekan lalu. Namun Ketua Fraksi PPP DPR RI ini mengaku belum intensif membicarakan soal posisi wakil gubernur tersebut. “Sejauh ini belum ada pembicaraan formal terkait itu,” ujarnya. Dia mengatakan partainya punya hak mengusung calon wagub Sumut.

Nama Fadly Nurzal sebagai calon wakil gubernur dimuncul sejumlah dewan pimpinan cabang (DPC) alam paripurna Muswil VI, Jumat (25/2) malam.Hasrul Azwar mengatakan aspirasi DPC menjadi perhatian DPP. Fadly Nurzal sendiri masih enggan berkomentar. ”Semuanya tergantung pada DPP. Saya siap,” katanya Sebelumnya, Samsul Huda, kuasa hukum Syamsul Arifin dalam kasus dugaan korupsi APBD Langkat, memperkirakan kliennya akan menjalani persidangan pada minggu pertama atau kedua Maret. Bila Syamsul menjalani persidangan atau berstatus terdakwa, Gatot akan menjadi Penjabat Gubernur Sumut.

Pasangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) diusung 11 partai politik dalam Pemilukada Sumut 2008. Masing-masing adalah PKS, PPP, PBB, Patriot Pancasila, PKPB, PKP Indonesia, PPNUI, Partai Merdeka, PPDI, PSI dan PPDK. Sesuai PP Nomor/2005, pasal 131 dalam ayat 1, apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Pada ayat 2, disebutkan apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan dua orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan. Bila melihat ketentuan ini, kemungkinan besar Sumut akan mempunyai Wakil Gubernur baru, sebab periode jabatan pasangan Syampurno berakhir 2013.

Hafez, Ketua DPW PKS Sumut menilai pengusulan Fadly Nurzal merupakan hak dari partai koalisi.
“Kalau memang PPP begitu bersemangat, sah-sah saja, itu merupakan hak dari partai pendukung. Tapi kan belum ada koordinasi dari partai pendukung. Namun, kalau kita sendiri (PKS) belum sampai berpikir ke situ,” kata Hafez. Dia juga enggan menilai sosok Fadly Nurzal. “Namanya juga manusia. Tapi masyarakat kan sudah tahu siapa Fadly, sudah cukup terkenal lah,” ujarnya. Hafez mengaku ikhlas kalau nantinya posisi Wakil Gubernur Sumut akan diduduki oleh partai di luar PKS atau pihak lainnya.

“Kayaknya kalau dari internal kita tidak ada keinginan mencalonkan posisi Wagub Sumut. Kita juga tidak ingin terkesan PKS mau menguasai semua. Jadi harus bisa menampung berbagai aspirasi lah. Jikapun nantinya partai koalisi yang ada setuju ke partai lain, juga bisa. Tapi saya rasa dari partai-partai pendukung pasti ada calon yang diusung,” katanya lagi. Namun, Hafez sendiri belum mengetahui siapa inisiator yang akan memprakarsai pertemuan koalisi. “Kita juga belum tahu siapa inisiatornya nanti. Kita tunggu saja,” ujarnya. Namun pemunculan nama Fadly Nurzal langsung mendapat kontra dari partai koalisi pengusung pasangan Syampurno.

Ketua DPP PKPB sekaligus Koordinator Penataan Partai untuk Sumbagut, Drs H Razman Arif Nasution MA tidak setuju jika Fadly Nurzal menjadi calon Wakil Gubernur Sumut. Razman meminta agar partai koalisi menahan diri, tidak mengeluarkan wacana apapun sebelum adanya musyawarah di tingkat partai pendukung koalisi. “Saat itu kita berkoalisi bukan karena PPP-nya, tapi kita berkoalisi karena untuk mendukung Syamsul Arifin. Saat ini apakah ada kursi atau tidak di dewan, kan nilainya sama saja, toh juga sama-sama bekerja. Jadi PPP jangan coba mendahului,” kata mantan Ketua PKPB Sumut ini.

Razman mengaku mendengar wacana PPP Sumut mengusung Fadly Nurzal sekitar sebulan lalu. Menurutnya hal tersebut tidak etis. “Syamsul Arifin itu didukung secara bersama-sama, harusnya dengan terlibatnya Syamsul kita justru harus berduka, jangan justru dimanfaatkan. Memang itu konsekuensi bahwa apabila ditetapkan sebagai terdakwa harus ada penggantinya. Tapi Fadly saya kira belum pantas, karena partai pendukung lainnya harus duduk bersama,” katanya.

Dia mempertanyakan indikator Fadly Nurzal layak jadi Wagub Sumut. “Prestasinya biasa saja, perlu kita lihat lagi lah,” ujarnya. Ia juga mengingatkan Gatot sudah didukung oleh partai Islam, jadi jangan partai berazaskan Islam lagi yang menduduki posisi Wagub Sumut. “Walaupun PKS sudah merupakan partai terbuka, tapi mereka masih cenderung dakwah billisan. Bukan saya katakan harus non-muslim penggantinya, tapi agar bisa mengakomodir semua lapisan masyarakat maka perlu ditempatkan orang yang punya indikator nasionalisme, profesional dan mandiri,” ujar Razman.

Wakil Ketua KNPI Sumut ini mengimbau jajaran KNPI Sumut serta ormas khususnya Pemuda Pancasila agar berperan aktif dalam hal ini. “Karena ini menyangkut suksesi, KNPI dan ormas perlu berperan aktif menyikapinya,” katanya lagi. Dia menyebut siapa yang akan diusung menjadi wagub harusnya dibicarakan dengan Pak Gatot yang akan menjadi pelaksana tetap Gubernur Sumut. “Kita berharap, Darwin Nasution ataupun pelaksana Partai Patriot mengambil inisiatif untuk memprakarsai pertemuan untuk membicarakan hal ini,” katanya.

“Kalau memang ada yang lebih bagus dari luar koalisi, dan bisa komit menjalankan programnya Pak Syamsul Arifin (Rakyat tidak lapar dan seterusnya), kan tidak jadi masalah. Semua akan ditentukan oleh partai koalisi,” kata Razman yang juga Wakil Ketua Pemuda Pancasila Sumut ini. Sekretaris Partai Patriot Pancasila Sumut, Rismansyah Siregar mengatakan silakan saja PPP mengusulkan Fadly Nurzal, tapi harus dibicarakan dengan Tim Pendukung Syampurno.

“Namun harus dimusyawarahkan dulu berdasarkan mekanisme aturan yang ada. Calon yang diusungkan harus dua orang, kemudian DPRD akan mamilih satu diantaranya,” ujarnya. Secara pribadi dirinya mendukung Fadly Nurzal maju sebagai Wagub Sumut. “Beliau kan Ketua DPW jadi secara pribadi saya nilai layak. Tapi, ini kan perlu dukungan dari koalisi,” ujarnya lagi. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Sumut Dr Ir H Misri Sitanggang MP mengatakan belum menentukan sikap atas pemunculan Fadli Nurzal sebagai Wakil Gubernur.

“PBB menginginkan orang yang menduduki posisi wakil gubernur benar-benar menguasai teknik dalam bekerja karena kasihan rakyatnya kalau hanya dikuasai orang politik tapi bukan berarti orang politik tidak boleh duduk sebagai wakil gubernur,” kata Misri. Ia menegaskan partainya akan membahas figur wagub ini dalam beberapa hari ke depan.(afr/bey/fer).
Sumber : Tribunnews

Comments

Komentar Anda