Home / Berita Sumut / Rakorprov TPID, Sumut Distribusi Barang Diperketat

Rakorprov TPID, Sumut Distribusi Barang Diperketat

 

Pandan – inflasi Sumatera Utara (Sumut) pada bulan April 2015 tercatat 0,89% dan di atas capaian nasional yang hanya 0,36%. Hal ini pun membuat inflasi Sumut secara year on year (yoy) berada dikisaran 6,84%. Tidak ayal, hal ini pun dikhawatirkan bakal mengerek inflasi Sumut sehingga target inflasi 4-5% tahun 2015 bisa gagal. Karena itu, Tim Pengendalian inflasi Daerah (TPID) menegaskan akan memperketat jalur distribusi barang terutama bahan pangan. "Menjaga jalur distribusi barang terutama bahan pokok menjadi kunci mengendalikan inflasi. Kalau produksi memang tidak ada masalah. Justru selama ini, distribusi barang baik itu antarpulau, antarprovinsi hingga antarkota, sangat rentan untuk memicu inflasi karena sistem tata niaga terlalu panjang. Sehingga harga menjadi mahal karena banyak yang melakukan penambahan harga," kata Ketua Tim Ahli TPID Sumut, Difi A Johansyah, dalam Rakorprov TPID Sumut, dengan tema Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam Mendukung Stabilitas Harga Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga, di Hotel Pia Pandan, Tapanuli Tengah, Senin (18/5).

Turut hadir dalam Rakorpov tersebut Plh Sekda Pemprovsu yang juga Ketua TPID Sumut Sabrina, Asisten Deputi Bidang Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi, Plt Bupati Tapanuli Tengah Sukran Jamilan Tanjung, Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Sumut Bismark SP Sitinjak Kepala Perwakilan BI Sibolga M Junaifin, Kepala BI Pematangsiantar Elly Tjan, kepala dinas SKPD Provsu, serta ketua TPID kabupaten/kota se-Sumut.

Difi menambahkan, jalur distribusi barang di Sumut memang masih cukup panjang. Dengan jalur tersebut, harga menjadi lebih mahal ketika sampai ke konsumen. Jadi dengan bisa memperketat jalur distribusi, otomatis inflasi akan terkendali. "Kesepakatan untuk menjaga jalur distribusi sangat penting. Meski inflasi juga disumbang oleh kenaikan BBM, elpiji 12 kg dan tarif dasar listrik (TDL), tapi harga bahan pokok selalu penyumbang utama. Karena kebutuhannya yang cukup tinggi hingga distribusinya harus dijaga supaya harga yang sampai ke konsumen tidak mahal," kata Difi yang juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut.

Untuk 2015 ini, kata Difi, tingginya realisasi inflasi Sumut dibandingkan provinsi lain disebabkan oleh meningkatnya tekanan harga pada komoditas volatile food yakni bawang merah, cabai merah, ikan-ikanan, daging dan beras. Selain itu, ada juga dampak dari tambahan anggaran infrastruktur yang berasal dari program pengalihan anggaran subsidi energi yang tentu memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Itu juga menjadi perhatian TPID maupun Pemprovsu dan kabupaten/kota dalam melakukan pengendalian inflasi. Kita tentu selalu berharap supaya tekanan inflasi pada kelompok volatile foods dan second pass through effect dari administered prices mampu diantisipasi dengan baik," ujar Difi.

Plh Sekda Pemprovsu selaku Ketua TPID Sumut Sabrina, mengatakan, jalur distribusi memang akan sangat membantu untuk mengendalikan inflasi. Memperketat jalur distribusi ini, kata Sabrina, sangat penting terutama menjelang Ramadhan dan Idulfitri."Namun selain menjaga jalur distribusi, momen Ramadhan dan Idulfitri yang kerap memicu inflasi, TPID juga harus melakukan rapat dengan mengundang distributor. Selain itu, mempersiapkan data stok dan kebutuhan bahan pokok, menganalisa sumber-sumber inflasi daerah, melakukan kunjungan ke sentra, gudang distributor dan pasar-pasar. TPID juga harus melakukan sosialisasi penyebarluasan informasi tentang stok pangan untuk mengatasi masyarakat agar tidak memborong kebutuhan pokok. Karena itu yang sering memicu inflasi," katanya.

Terkait kebijakan harga BBM yang mengikuti mekanisme pasar, menurut Sabrina, hal tersebut harus dikaji ulang. Sebab, kebijakan itu jadi pemicu kenaikan harga barang-barang. "Meski kebijakan pemerintah itu untuk menyehatkan anggaran, tapi tidak bisa menahan gejolak harga. Jadi untuk menjaga harga tidak labil, sebaiknya dilakukan secara periode, bisa per semester atau pun tahunan," pungkas Sabrina.

Sumber : medanbisnis

Comments

Komentar Anda

Silahkan Anda Beri Komentar