Home / Berita Sumut / Rp50 Juta untuk Website Mubazir

Rp50 Juta untuk Website Mubazir

KISARAN (Mandailing Online) – Website http://pemkab-asahan.go.id/ dinilai mubazir dan tidak bermanfat. Meski masih bisa dibuka, namun sejak tahun 2010 hingga 2013, tampilan website tidak ada perubahan.

Sebagaimana diketahui, data yang dimasukan terbaru juga tahun 2009 yakni tentang panitia Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang mengadakan Pemilihan Umum dengan pascakualifikasi untuk pengadaan barang/jasa borongan dan pemasokan sumber dana APBD Kabupaten Asahan tahun anggaran 2009. Padahal kucuran dana untuk biaya perawatan dan biaya operasional website yang ditampung di Seketariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Asahan dananya cukup tinggi yakni Rp50 juta.

Anggota DPRD Asahan Khairul Saleh, Senin (4/11) mengatakan, sesuai Perubahan Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Asahan tahun anggaran 2012 disebutkan, di Setdakab Asahan tercantum dana untuk pemeliharaan dan biaya operasional website tersebut.

Anehnya, sejak tahun 2009 hingga 2013, tidak ada perubahan tampilan di website milik Pemkab Asahan tersebut. Berita yang disajikan juga tidak berubah sejak tahun 2009. Namun biaya perawatan dan operasionalnya masih tetap ditampung di APBD Asahan dengan anggaran yang lumayan besar mencapai Rp50 juta.

“Lucu saja, masak sejak tahun 2009 sampai sekarang tak ada berita terbaru yang masuk ke website tersebut. Berita terbaru yang tampil jika kita membuka website tersebut berita terhangatnya ya mengenai pengumuman pemilihan langsung Nomor:050 / 19 / PAN-AS/PML/2009 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan akan mengadakan Pemilihan Umum dengan Pascakualifikasi untuk Pengadaan Barang/Jasa Borongan dan Pemasokan sumber dana APBD Kabupaten Asahan tahun anggran 2009. Jadi untuk apa anggarannya tersebut,?” tanya Khairul.

Menurut Khairul, hal ini jelas merupakan suatu pemborosan dan pembodohan publik. Karena masyarakat tidak bertambah ilmunya dengan membuka website milik pemkab. Khairul menilai, yang paling bertanggung jawab atas masalah ini adalah Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang dan Sekretariat Daerah (Sekda). Karena anggaran untuk perawatan dan biaya operasionalnya tertampung di Setdakab Asahan. “Ini tanggung jawab bupati, sekda, dan humas.

Karena ada anggaran yang ditampung untuk perawatan website tersebut setiap tahunnya. Kalau masih tetap seperti itu kan jelas ini pembohongan publik. Pengetahuan masyarakat yang ingin membuka website milik pemkab itu tak akan bertambah. Itu karena data terbaru tidak ada.

Jangankan data tahun 2013 bulan September dan Oktober, data tahun 2010, 2011, dan 2012 saja tak ada. Jadi sangat anehkan jika anggarannya masih tetap ditampung. Mendingan website itu ditutup dan anggarannya dialihkan untuk program lain,” tambahnya.

Khairul juga menduga, hal ini terjadi karena ada indikasi jika dana untuk perawatan dan operasional website tidak dipergunakan dengan baik dan terindikasi disalah gunakan. Selain itu, ada juga indikasi jika tidak ada satupun sumber daya manusia (SDM/pegawai negeri sipil) di jajaran Pemkab Asahan yang mengerti mengenai pengelola website tersebut.

Saat hal ini coba dikonfirmasi kepada Sekdakab Asahan Sofyan, ternyata Sofyan sedang tidak berada di kantor. Saat di SMS, Sofyan tidak menjawab. Sementara Kabag Humas Pemkab Asahan Zainal Abidin mengaku sedang berada di Medan dan kurang paham mengenai masalah website tersebut. (metro)

Comments

Komentar Anda

Silahkan Anda Beri Komentar