Home / Seputar Madina / Terburuk, Daya Saing Siswa dari Madina?

Terburuk, Daya Saing Siswa dari Madina?

Unjukrasa siswa SMA Negeri 1 Siabu beberapa bulan lalu

Unjukrasa siswa SMA Negeri 1 Siabu beberapa bulan lalu

JAKARTA (Mandailing Online) – Aliansi Rakyat Peduli Madina melihat daya saing pelajar di Mandailing Natal bisa menjadi paling buruk di Sumatera Utara, jika Bupati, DPRD dan Dinas Pendidikan tidak memperbaiki tingkat kompetensi siswa dan akreditasi sekolah di Bumi asal muasal pendidikan di Sumatera ini.

Demikian rilis Aliansi Rakyat Peduli Madina, Kamis (14/4/2016).

Hasil diskusi pengurus Aliansi Rakyat Peduli Madina, Rabu, 13 April 2016, mengharapkan Bupati, DPRD, dan Dinas Pendidikan memprioritaskan anggaran untuk memperbaiki daya saing siswa, termasuk merangkul Kementerian Pendidikan dan melibatkan lembaga ahli nasional dan internasional untuk memperbaikinya.

Aliansi Rakyat Peduli Madina menganalisis, selain dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, pada Tahun 2015, Dinas Pendidikan mengelola APBD Rp40 miliar untuk kepentingan pendidikan di Mandaling Natal. “Satu rupiah pun tidak ada untuk mata anggaran kompetensi guru dan pelajar,” kata Ardian, Jubir ARPM.

Fakta yang terjadi akibat pengabaian kualitas guru dan siswa itu, terutama pada saat-saat pelajar hendak memasuki perguruan tinggi, siswa asal SMA dan SMK Madina kesulitan memasuki perguruan tinggi negeri. “Untuk tahun ini saja, misalnya, berapa jumlah siswa asal Mandailing Natal yang diterima lewat jalur undangan?” kata Ardian.

Di daerah lain di Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, misalnya, mengirim 265 siswa SMA/SMK lewat jalur undangan, meningkat ratusan orang dibanding jumlah Tahun 2014. Yang menarik, 13 sekolah dari daerah ini berhasil mengantar siswanya masuk PTN. Dua di antaranya bahkan masuk ITB, 6 masuk IPB, dan 1 UGM.

Kota Medan, contoh lain, juga meloloskan ratusan siswanya lewat jalur undangan. Satu sekolah saja, SMA Negeri 4 Medan, meloloskan 80 orang dan 80 persen pelajar di sana masuk PTN pada setiap tahun. Belasan di antaranya diterima di perguruan tinggi pavorit, seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Pertanian Bogor.

Aliansi Rakyat Peduli Madina menganalisis, dari segi akreditasi saja, hingga Tahun 2016, baru 7 dari 40 (18 persen) SMA di Mandailing Natal yang memiliki nilai A atau baru 7 dari 22 (31%) dari yang sudah memiliki akreditasi.

Jika dibandingkan dengan umumnya sekolah yang sudah memiliki akreditasi di Sumatera Utara, SMA yang sudah bernilai A 35% (116 dari 335) atau di Sumatera Barat 36% (109 dari 305). Makin jauh dibandingkan dengan Jakarta, 73% (98 dari 135), Yogjakarta 77% (33 dari 43), atau Bandung 90% (27 dari 30).

SMK juga demikian. Baru 10 persen yang sudah akreditasi A (2 dari 20). “Sementara secara umum di Sumatera Utara sudah 20 persen atau 109 dari 507 sekolah yang ada,” kata Ardian.

Perbandingan sekolah di tingkat dasar dan menengah yang sudah memiliki akreditasi A lebih parah lagi. Untuk tingkat SMP baru 2 persen (3 dari 124), sementara Sumatera Utara sudah 8 persen (185 dari 2345). Pada tingkat SD Mandailing Natal baru 1,7 persen (7 dari 405), Sumatera Utara 3,2 persen (240 dari 7420) sekolah yang ada.

Akreditasi bertujuan untuk memberikan informasi tentang kelayakan sekolah dan jaminan mutu pendidikan yang diperoleh siswa. Nilai akreditasi, seharusnya, memotivasi penyelenggara pendidikan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional, maupun internasional.

Begitu pentingnya akreditasi ini, sejak Tahun 2003, Pemerintah menetapkannya dalam UU No. 20, terutama dalam Pasal 60, yang diperkuat Surat Keputusan Mendiknas No. 87/U/2002 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 dan 87.

Aliansi Rakyat Peduli Madina menyadari akreditasi bukan obat pertama untuk meningkatkan kembali mutu pendidikan di Mandailing Natal. Sejak daerah ini menjadi kabupaten, dunia pendidikan telah dirasuki kepentingan birokrasi, di mana guru atau calon guru, kepala sekolah, dan kepala dinas harus menyetor kepada atasannya.

Belum lagi harus mengikuti arus pada saat Pilkada. Salah memilih bisa digeser atau tersingkir. Diperparah lagi harus menyetor puluhan juta untuk menjadi guru. “Kalau Bupati masih membiarkan ini terjadi, maka guru yang ada adalah orang yang punya uang, bukan orang ingin yang mendedikasikan dirinya ke dalam dunia pendidikan,” kata Ardi.

Pembiaran atas hal ini juga membuat public tidak percaya lagi kepada dunia pendidikan di Madina: Orang tua cenderung menyekolahkan anaknya ke luar Mandailing Natal atau mendorong anaknya lebih cepat bekerja.

Jika jumlah siswa pada Tahun 2015/2016 digenapkan menjadi 67.000 orang, siswa SMP 13.400, dan murid SMA 7.200 orang, akan tampak selisih 53.600 siswa SD tidak melanjutkan sekolah ke SMP dan 6.200 siswa SMP tidak melanjutkan sekolah ke SMA.

“Hanya 11 persen pelajar SD yang meneruskan sekolah sampai ke jenjang SMA, ini sangat memprihatinkan,” kata Ardian.

Editor  : Dahlan Batubara

Comments

Komentar Anda

Silahkan Anda Beri Komentar