Kamis, 12 Mar 2026
light_mode

200-an Warga Bulumario Protes Pembalakan Hutan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 22 Feb 2012
  • print Cetak

SIPIROK-Sekitar 200-an warga Desa Bulumario, Sipirok, Tapsel melakukan aksi atas penebangan kayu di Hutan Napa Jae tepatnya di Perbatasan Kecamatan Sipirok dengan Kecamatan Marancar tepatnya di Aek (Sungai) Sirabun Tapsel, Senin (20/2). Aksi protes meraka lakukan atas aktivitas sebuah perusahaan di hutan tersebut, berlangsung tertib dan damai di bawah pengawalan Polsek Sipirok bersama Koramil Sipirok, Polsek Batang Toru dan Koramil Batang Toru.
Pantauan METRO Senin (20/2), 200-an warga Desa Bulumario berjalan hingga 2 jam menuju ke lokasi di Sungai Sirabun. Di saana mereka memagari jalan dan membentangkan spanduk protes di badan jalan yang diduga menjadi jalur pengangkutan kayu menuju pengolahaan. Sementara di seberang sungai yang merupakan base camp perusahaan dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI dari Sipirok dan Batang Toru.
Setelah selesai memagari, warga berorasi dengan pegeras suara agar perusahaan yang beraktivitas di Hutan Napa Jae tidak mengulangi kembali kegiatannnya, karena lokasi tersebut merupakan tanah adat Desa Bulumario.
“Kami minta pihak perusahaan agar menghentikan aktivitas penebangan kayu, karena hutan ini merupakan tanah adat desa secara turun-temurun (wariskan) dari opung (kakek). Kami datang dengan damai dan hanya untuk memagari apa yang menjadi milik kami, dan kiranya jangan diganggu lagi,” kata mereka disambut dengan teriakan.
Setelah selesai menggelar aksi, warga pun membubarkan diri dan pulang, sementara beberapa karyawan perusahaan yang berada di lakosi menghentikan aktivitasnya. Bahkan, sebelum kedatangan warga Desa Bulkumario beberapa alat berat dipindahkan untuk mengantisipasi hal yang diluar dugaan.
Camat Marancar Baginda Siregar AP ketika dimintai keterangannya pada METRO Senin (20/2) di base camp perusahaan penebangan kayu tersebut mengatakan, perusahaan itu memiliki izin untuk menebang kayu yang dikeluarkan oleh pemkab.
“Setahu saya mereka memiliki izin yang diterbitkan oleh satu pintu,” katanya.
Ketika disinggung apakah memang aek (Sungai) Sirabun merupakan tapal batas resmi Kecamatan Marancar dengan Kecamatan Sipirok, Baginda mengatakan belum mengetahui secara pasti, namun akan segera mencari kepastian tentang hal itu.
“Kalau mengenai letak secara pasti tapal batas antara Kecamatan Sipirok dan Kecamatan Marancar belum saya ketahaui, karena itu memerlukan penelitian lebih dahulu.” katanya.
Dalam megamankan aksi protes tersebut Kapolsek Sipirok AKP Heru S beserta personilnya, Dan Ramil Sipirok Kapten Inf J Aritonang serta personelnya, Kapolsek Batangtoru AKP Gunawan Pane serta personelnya serta Dan Ramil Batang Toru Kapten Inf Saridi beserta beberapa personelnya. (ran/mer.metrotabagsel)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Meski Dalam Suasana Bencana, Tambang Emas Ilegal di Desa Rantobi terus Beroperasi

    Meski Dalam Suasana Bencana, Tambang Emas Ilegal di Desa Rantobi terus Beroperasi

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Batangnatal ( Mandailing Online ): Disaat warga masih berduka akibat banjir dan tanah longsor yang menimpa Kecamatan Batang Natal, Batahan, Natal dan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) yang diduga selain faktor hujan juga akibat aktifitas tambang emas ilegal. Para pelaku tambang masih saja tidak perduli. Mereka tetap melakukan aktifitas penambangan seperti […]

  • Pemerintah Harus Jeli Menempatkan Pejabat

    Pemerintah Harus Jeli Menempatkan Pejabat

    • calendar_month Kamis, 9 Sep 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah harus jeli menempatkan orang dengan kapasitas yang baik pada posisi strategis dalam pemerintahan. Terlebih yang berurusan langsung dengan hajat masyarakat banyak. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis usai memimpin rapat Bamusy di ruang paripurna DPRD Madina, Kamis (9/9). Statemen itu untuk menanggapi adanya kesalahan input […]

  • Bupati Madina dan Mandailing Malaysia Akan Teken MoU Kerjasama

    Bupati Madina dan Mandailing Malaysia Akan Teken MoU Kerjasama

    • calendar_month Rabu, 21 Nov 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) dan pihak Mandailing Malaysia akan menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) kerjasama pada 23 November mendandatang di Panyabungan. Kerjasama ini meliputi bidang kebudayaan, silaturrahim, ekonomi, tenaga kerja dan pemerintahan. Pihak Mandailing Malaysia diwakili Presiden Persatuan Halak Mandailing Malaysia (PHMM), Ramli Abdul Karim Hasibuan. “Penandatanganan MoU itu dilakukan ditengah […]

  • Pemkab Madina Lamban Pemicu Warga Batahan I Panen Sawit di Lahan Sengketa

    Pemkab Madina Lamban Pemicu Warga Batahan I Panen Sawit di Lahan Sengketa

    • calendar_month Senin, 18 Apr 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kelambanan pemerintah daerah menyelesaikan konflik antara warga Batahan I dengan PT. Pamaris diduga memicu aksi pemanenan buah sawit yang berujung penangkapan 12 warga Batahan I. Di hadapan anggota Komisi II DPRD Madina, Senin (18/4/2014), Kepala Desa Batahan I, Sobirin menjelaskan bahwa aksi pemanenan buah sawit oleh warga Batahan I di lahan […]

  • Massa Anti-KKN Demo ke Kantor Bupati Madina

    Massa Anti-KKN Demo ke Kantor Bupati Madina

    • calendar_month Jumat, 10 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    UNJUK RASA Massa anti-KKN dari Masyarakat Madina Care dan DPP Ikatan Mahasiswa Muslim Madina berunjuk rasa di kantor bupati, di Panyabungan. (nmedanbisnis /zamharir )

  • RUU HKPD Jembatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Baik

    RUU HKPD Jembatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Baik

    • calendar_month Senin, 15 Nov 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) diharapkan bisa menjadi jembatan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution di sela-sela kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Sumatera Utara di Medan, Senin (15/11). “RUU ini kita […]

expand_less