Rabu, 18 Mar 2026
light_mode

700 Guru Bersertifikasi di Madina Diminta Dievaluasi

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 6 Des 2010
  • print Cetak


Panyabungan, Sebanyak 700-an guru yang sudah bersertifikasi di Kabupaten Mandailing Natal diminta suoaya dievaluasi. Sebab dinilai guru-guru yang bersertifikasi tidak memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Madina.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPC PKB madina Abdul waris Rangkuty kepada Analisa, di Panyabungan, Sabtu (4/12).

Dia mengatakan, sampai sejauh ini tidak diketahui tolok ukur penilaian terhadap guru-guru yang telah bersertifikasi, apakah memang ada peningkatan atau tidak, apakah ada pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas anak didik atau tidak.

Menurutnya, pengisian portofolio guru-guru bersertifikasi juga sepertinya hanya untuk sekadar memenuhi persyaratan administrative saja dan jauh dari kesan tuntutan profesionalisme seorang guru. “Portofolio hanya sekadar untuk memenuhi persyaratan administratif saja, sementara kualitas guru yang sesungguhnya tidak diketahui parameternya,” ujarnya.

Dia juga menyayangkan LPTK yang melalukan seleksi portofolio terlalu memudahkan para guru memperoleh sertifikasi, sehingga kesannya sertifikasi hanya untuk memperoleh tambahan penghasilan saja sementara tanggungjawab moralnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan jauh dari niat awal pemerintah.

Ditambahkan, guru-guru yang telah disertifikasi telah diberikan tambahan penghasilan namun secara kinerja masih dipertanyakan. “Memang tidak pungkiri ada guru yang telah disertifikasi kinerja bertambah dan pertanggungjawab, namun di sisi lain yang bertamba adalah jam belajarnya saja sementara kualitasnya jelas,” kata Waris.

Untuk itu, Waris memina Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini Dinas Pendidikan Madina supaya betul-betul melakukan pengawasan terhadap guru-guru yang telah disertifikasi sehingga guru-guru memiliki standar yang jelas. “Untuk menciptakan guru-guru yang profesional Pemkab Madina atau Dinas Pendidikan Madina harus betul-betul mengawasi guru-guru yang telah disertifikasi,” tegas Waris.

Pemerintah katanya telah serius memperhatikan nasib para guru baik yang telah diangkat menjadi PNS maupun guru honorer yang ada di Kabupaten Madina, namun hingga kini belum diketahui tolok ukur keberhasilan pendidikan di Madina.

“Apakah memang tolok ukur keberhasilan pendidikan Madina sudah banyak guru yang disertifikasi, atau pembangunan gedung-gedung sekolah atau memang tidak ada penilaian dari Dinas Pendidikan sama sekali,” ungkap Waris. (sah)
Sumber : Analisa

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • "Air Force One" Siap Terbang Agustus 2013

    "Air Force One" Siap Terbang Agustus 2013

    • calendar_month Sabtu, 11 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pesawat tipe 737-800 Boeing Business Jet 2 tersebut sudah diserahterimakan kepada pemerintah Indonesia, namun masih dalam bentuk kosongan. Indonesia akan mempunyai pesawat kepresidenan pada Agustus tahun depan. Saat ini pesawat senilai USD 91.209.560,61 (sekitar Rp 814 miliar), dibuat di pabrik Boeing Company, sudah selesai pada tahap green aircraft, dan sudah diserahterimakan kepada pemerintah Indonesia. Lambock […]

  • Kemasan Plastik Daur Ulang, Halalkah?

    Kemasan Plastik Daur Ulang, Halalkah?

    • calendar_month Kamis, 7 Nov 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Akhir-akhir ini banyak pesan broadcast yang tersebar secara berantai mengenai dampak pemakaian plastik daur ulang kemasan berwarna hitam yang membahayakan tubuh. Selain bahaya terhadap kesehatan perlu diperhatikan juga kehalalan bahan pembuatnya. Dr Roy Sparringa, Deputi Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) mengatakan, plastik hitam atau yang sering disebut sebagai […]

  • Advokad Minta Menteri ESDM Tutup PT. SMGP di Madina

    Advokad Minta Menteri ESDM Tutup PT. SMGP di Madina

    • calendar_month Rabu, 13 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      MEDAN (Mandailing Online) – Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (PB PASU) Eka Putra Zakran, SH.MH meminta Menteri ESDM mencanut izin dan sekaligus menutup beroperasinya PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Mandailing Natal. Eka Putra menyatakan itu menyusul hasil investigasi Walhi Sumut yang menemukan indikasi pelanggaran HAM oleh PT. SMGP pada […]

  • BAHAYA MEMUSUHI DAN MENYAKITI ULAMA

    BAHAYA MEMUSUHI DAN MENYAKITI ULAMA

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Ulama adalah sosok yang Allah SWT muliakan. Sudah sepantasnya kaum Muslim juga memuliakan ulama. Melindungi dan menjaga mereka. Tidak memperolok-olok apalagi menyakiti mereka. Sayang, yang terjadi di Tanah Air, untuk kesekian kali terjadi serangan terhadap ulama dan tokoh Islam. Bukan saja diolok-olok. Bahkan nyawa mereka sampai terancam. Sebagian dari mereka ada yang dianiaya di rumah, […]

  • Ingat ya, Masa Pendaftaran SNM PTN Tinggal 10 Hari

    Ingat ya, Masa Pendaftaran SNM PTN Tinggal 10 Hari

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Terhitung per hari ini (6/3) masa pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN) 2015 tinggal 10 hari. Pendaftaran seleksi masuk kampus negeri tanpa ujian tulis ini ditutup 15 Maret pekan depan.   Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Humas SNM PTN 2015 Bambang Hermanto mengatakan data pendaftar hingga kemarin berjumlah 230.694 siswa. "Seluruh […]

  • Dari 25 Pejabat yang Dilantik Bupati Madina, Cuma 6 Disetujui Mendagri?

    Dari 25 Pejabat yang Dilantik Bupati Madina, Cuma 6 Disetujui Mendagri?

    • calendar_month Kamis, 18 Feb 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Dahlan Hasan Nasution diduga telah melantik 19  pejabat struktural di lingkungan pemkab setempat tanpa persetujuan Mendagri. Padahal sesuai ketentuan perundang-undangan, bupati yang hendak maju pada pilkada dilarang melakukan pengantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan […]

expand_less