Rabu, 18 Mar 2026
light_mode

PT VAL Diduga Serobot Lahan Warga Lima Desa

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Sabtu, 6 Des 2014
  • print Cetak

Sosa  – PT Victorindo Alam Lestari (VAL) yang berlokasi di Desa Aliaga Kecamatan Hutaraja Tinggi (Huragi) Kabupaten Padang Lawas (Palas), diduga melakukan penyerobotan tanah seluas 300 hektare milik warga Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa. Bahkan, PT VAL melakukan penyerobotan sedikitnya 2.100 hektare tanah milik masyarakat lima desa lainnya di Kecamatan Huragi, yakni Desa Lubuk Bunut, Desa Sibodak Sosa Jae, Desa Parmainan, Desa Aliaga dan Pagaran Dolok. Realita ini terungkap saat digelar pertemuan mediasi yang difasilitasi Pemkab Palas terkait konflik tanah antara masyarakat Aek Tinga dengan PT VAL, bertempat di Aula Kantor Camat Sosa, Rabu (3/12).

Pertemuan yang dipimpin Wakil Bupati Palas drg Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHt bersama jajaran Pemkab Palas itu, dihadiri Kasat Intelkam Polres Tapsel, Wakden Brimob Padang Sidempun, Wakadandim Tapsel, tokoh masyarakat pelaku sejarah, mantan kepala desa, masyarakat aek tinga dan perwakilan PT. VAL dari Medan.

Perwakilan masyarakat Aek Tinga, Syawaluddin Hasibuan dalam pemaparannya menyampaikan kronologi histori tanah masyarakat Aek Tinga seluas 300 hektare yang dikuasai dan dikelola masyarakat dengan bertanam pohon karet sejak tahun 1958, namun kemudian tanah milik masyarakat tersebut diserobot PT VAL tahun 1996 dengan dalih pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Transmigrasi di tahun 1996.

"Akibat penyerobotan tanah yang dilakukan PT VAL masyarakat Aek Tinga kehilangan hak mengelola tanah mereka dan selama 18 tahun terakhir tanah tersebut dikelola perusahaan dengan tanaman kelapa sawit, sehingga masyarakat kehilangan pencahariannya dari tanah tersebut. Untuk itu, masyarakat menuntut agar tanah yang diserobot dapat dikembalikan dan masyarakat juga menuntut ganti rugi atas pengelolaan tanah oleh perusahaan selama 18 tahun tersebut," kata Syawal Hasibuan.

Pernyataan masyarakat Aek Tinga ini dikuatkan H Pijor Daulay, mantan Kasiepem Kantor Camat Sosa, Pelda Inf. Syahrir Anggota Danramil 09 Sosa dan Ipda Ramli Siregar selaku tim survei dari Muspika Sosa waktu itu yang melakukan penghitungan jumlah batang pohon karet yang ditumbang PT VAL di awal perusahaan ini mengelola tanah di daerah itu.

Mantan Kepala Desa Parmainan H Ruslan Hasibuan gelar H Baginda Parmonangan yang menjabat sejak tahun 1994 hingga tahun 2007 ini membenarkan, tanah seluas 300 hektare benar tanah masyarakat Aek Tinga, di saat awal PT VAL akan membuka lahannya, pimpinan perusahaan Robert bersama dengan almarhum Lilik Supriadi pernah membuat perjanjian dengan masyarakat enam desa yagn isinya, sebagai ganti dari tanah masyarakat enam desa yang diambilalih PT VAL, maka PT. VAL akan membangun kebun plasma untuk masyarakat 6 desa seluas 3 Ha per kepala keluarga, namun janji tersebut hingga kini belum diwujudkan oleh perusahaan.

Sementara, perwakilan PT VAL dari Kandir Medan Edi Gusanto didampingi Kabag Umum kandir medan Sofyan Nasution, GM Wilayah Sosa AP Lubis, Manager Kebun PT VAL Julius dan Humas Sutrisno menyampaikan, proses pembukaan lahan oleh perusahaan, seperti penumbangan tanaman di atan lahan tersebut dilakukan sejak tahun 1995-1997 berdasarkan peta HPL dari SK menteri Transmigrasi dan Kehutanan RI, bila peta tersebut keliru silakan masyarakat menuntut perubahan peta tersebut kepada Menteri Kehutanan di Jakarta.

"Pengelolaan lahan yang dilakukan perusahaan didasarkan pada areal peta HPL yang disebutkan dalam SK Menteri Transmigrasi dan Kehutanan, bila peta tersebut keliru sebaiknya masyarakat menuntut perubahan peta kepada Menteri Kehutanan di Jakarta, soal HGU perusahaan hingga kini sedang diproses," kata Edi Gusanto.

Wabup Palas drg Ahmad Zanawi Pasaribu, CHt menyampaikan tawaran solusi. Pihaknya akan meninjau lahan konflik sesuai peta dari PT VAL, kedua pihak memiliki legal formal alangkah baiknya persoalan ini diselesaikan dengan kepala dingin untuk mencari win-win solution dan muspida plus Palas akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemprov Sumut dan Menteri Kehutanan di Jakarta terkait HPL yang dikelola PT VAL. (medanbisnis)

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • PDIP Madina Desak Penertiban Mesin Galundung

    PDIP Madina Desak Penertiban Mesin Galundung

    • calendar_month Selasa, 29 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Mandailing Natal (Madina) Iskandar Hasibuan yang juga Anggota DPRD Madina mendesak Muspida Plus secepatnya menertibkan pengoperasian alat pengolah emas (mesin galundung) yang kini merajalela di Kota Panyabungan dan Kecamatan Hutabargot. Itu dikatakannya kepada wartawan, Jumat (25/03/2011) di Kantor DPRD Madina, usai meninjau wilayah tambang rakyat di Kecamatan Hutabargot yang […]

  • Oww.. Ternyata Ini Modus DPRD Rajin Kunker ke Luar Daerah

    Oww.. Ternyata Ini Modus DPRD Rajin Kunker ke Luar Daerah

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Tak berlebihan jika rombongan DPRD kota maupun daerah sering mendatangi kementerian atau lembaga. Sebab, dari kunjungan kerja itu, mereka bisa mendapatakn tambahan pemasukan. “Ya memang rata-rata anggota DPRD 70-80 persen waktunya ada di luar daerah. Padahal harusnya mereka kan mengabdi di daerahnya. Bisa kunker tapi porsinya cukup 40 persen saja,” kata Bambang Riyanto, […]

  • Warga Tapus Unjuk Rasa ke DPRD Madina, Minta Izin PT.M3 Dicabut

    Warga Tapus Unjuk Rasa ke DPRD Madina, Minta Izin PT.M3 Dicabut

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sekitar 300 warga Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu melakukan unjukrasa ke DPRD Mandailing Natal (Madina), Rabu (12/8) meminta pencabutan izin PT. Madinah Madani Mining (M3) yang melakukan usaha penambangan emas di kawasan Desa itu. Massa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan itu tiba di gedung DPRD Madina sekira pukul 14.00 Wib […]

  • DPRD Madina Masih Bergolak

    DPRD Madina Masih Bergolak

    • calendar_month Selasa, 7 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Konstalasi politik di tubuh DPRD Madina masih panas. Dampaknya, draf Perhitungan APBD 2011 yang sudah sebulan diajukan pemkab ke gedung dewan itu, hingga kini nasibnya terkatung-katung belum dibahas lembaga legislatif itu. Ini mengindikasikan DPRD Madina masih bergolak. Kabar yang hangat di gedung dewan, bahwa terjadi “perang dingin” yang rumit antara dua kelompok di DPRD Madina. […]

  • Lagi, 3 Ha Ladang Ganja Ditemukan

    Lagi, 3 Ha Ladang Ganja Ditemukan

    • calendar_month Jumat, 8 Mei 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Polres Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menemukan 3 hektar ladang ganja siap panen dari tiga lokasi di kawasan perbukitan Tor Sinite Kecamatan Panyabungan Timur, Kamis (7/5). Informasi yang dihimpun di Mapolres Madina, ribuan batang ganja itu langsung dimusnahkan dengan cara dibakar langsung di lokasi. Sebanyak 250 batang dibawa ke Mapolres sebagai barang […]

  • Walbup Sampaikan LKPJ Bupati 2012

    Walbup Sampaikan LKPJ Bupati 2012

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 4Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution menyampaikan nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2012 pada paripurna DPRD Madina, Selasa (1/10/2013). Dalam nota pengantar disebutkan, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.791.409.493.295. Angka melenceng dari rencana pendepatan yang ditarget sebesar Rp.820.534.052.297 atau hanya tercapai 96,45 persen. Pendapatan itu terdiri dari PAD (Pendapatan […]

expand_less