Jumat, 13 Mar 2026
light_mode

GP Ansor : Dinkes Jangan Paksa Rakyat Suntik Vaksin MR

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 31 Agt 2018
  • print Cetak

Ahmad Rijal Lubis

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Masyarakat Mandailing Natal (Madina) resah dengan adanya penyuntikan Vaksin MR di sekolah-sekolah oleh Dinas Kesehatan melalui Bidan Desa.

Menanggapi kondisi ini Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Madina, Ahmad Rijal Lubis, S.Pd.I, Jum’at (3/8/2018) meminta Pemerintah Kabupaten Madina melalui Dinas Kesehatan untuk tidak memaksakan penyuntikan Vaksin MR kepada masyarakat karena banyak penolakan dari orang tua siswa yang khawatir anaknya disuntik Vaksin MR.

Oleh karena itu penyuntikan Vaksin MR kepada siswa di sekolah tidak bisa dipaksakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak penolakan oleh masyarakat.

GP Ansor belakangan ini sudah benyak menerima laporan dari orang tua siswa yang khawatir anaknya disuntik dengan Vaksin MR,” kata Rijal.

Sesuai Fatwa MUI Pusat dijelaskan bahwa Vaksin MR jelas menggunakan bahan babi dan haram hukumnya menggunakannya kecuali dalam keadaan darurat. Akan tetapi kadar ukuran darurat yang dikmasud belum ditemukan pemahamannya secara rinci, oleh karena itu masyarakat sangat khawatir penyuntikan Vaksin ini menjadi haram.

Disebutkan Rijal pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan. “Dari hasil konsultasi dengan Dinkes Madina kami mendapat informasi bahwa penyuntikan Vaksin MR ini adalah program Nasional dan harus dilaksanakan, akan tetapi tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mengikutinya. Artinya, bagi masyarakat yang mau divaksin silahkan dan bagi masyarakat yang tidak mau juga tidak ada masalah.

GP Ansor juga menyinggung adanya informasi di lapangan bahwa bidan ditekan untuk melakukan penyuntikan Vaksin MR. Bagi yang tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi, hal ini juga sudah diklarifikasi oleh Dinkes bahwa tidak benar ada penekanan dan sanksi bagi bidan desa dalam pelaksanaan Vaksin MR ini.

Dikatakan Rijal, dalam hal ini Dinkes harus memberikan informasi yang jelas dan benar kepda masyarakat, yaitu dengan mensosialisasikan informasi Vaksin MR sebelum pelaksanaan penyuntikan.

Dinkes wajib menyampaikan kepada Bidan Desa dan masyarakat bahwa penyuntikan Vaksin MR ini tidak ada paksaan. Sosialisasi ini penting dan wajib disampaikan supaya tidak ada kesimpangsiuran informasi yang berkembang di masyarakat.

 

Peliput : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hak Interpelasi Bukan Menjatuhkan Bupati

    Hak Interpelasi Bukan Menjatuhkan Bupati

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pengusulan hak interpelasi kepada bupati Madina bukan dalam rangka menjatuhkan sang kepala daerah, melainkan meminta penjelasan soal kondisi Madina dan pengelolaan pemerintahan yang dinilai banyak masalah dewasa ini. Dalam temu pers, Rabu (10/12) Ketua Fraksi Golkar Madina, As Imran Khaitamy Daulay menyatakan bahwa usul hak interplasi DPRD Madina bertujuan […]

  • Hampir Setahun Laporan Penganiayaan Mengendap di Polres Madina

    Hampir Setahun Laporan Penganiayaan Mengendap di Polres Madina

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA ( Mandailing Online ): Penganiayaan yang dialami oleh seorang Jurnalis Media Siber bersama istrinya di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sebagaimana telah dilaporkan melalui Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor (Polres) Madina pada Jum’at (14/02/25) Tahun lalu, tidak kunjung diproses dengan tuntas. Sebagaimana dimuat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor : STPL/107/III/2025/SPKT/POLRES MANDAILING […]

  • Petugas Kebersihan Dipecat, Inspektorat Sumut Surati Bupati Madina

    • calendar_month Kamis, 6 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Inspektorat Provinsi Sumut atas nama Gubsu memerintahkan Bupati Mandailing Natal melakukan penyelidikan kebenaran informasi pemberhentian sekitar 20 petugas kebersihan secara sepihak oleh Kabid Kebersihan Badan LHKP, Firman Lubis. Perintah itu melalui Surat Inspektorat Sumut bernomor 605/R/2013 tertanggal 16 Mei 2013 dan ditandatangani Kepala Inspektorat Sumut Ir H Djalil Azwar MSi. Surat […]

  • Desa Sikara-Kara Banjir Terparah di Natal

    Desa Sikara-Kara Banjir Terparah di Natal

    • calendar_month Sabtu, 13 Okt 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      NATAL (Mandailing Online) – Desa Sikara-kara IV diperkirakan sebagai banjir terparah di Kecamatan Natal, Mandailing Natal. Desa yang diapit dua sungai besar dan dihuni sekitar 400-an kepala keluarga ini terendam banjir dengan ketinggian sekitar dada orang dewasa. Akses jalan terputus total. Warga minta untuk dievakuasi dan kiriman bantuan pangan segera. Kawasan desa ini digenangi […]

  • Manuver Politik Murahan Sang Bupati

    Manuver Politik Murahan Sang Bupati

    • calendar_month Rabu, 24 Apr 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : M. Amin Nasution,SH.MH Ketua LBH Al-Amin Madina   Hari gini ada Bupati yang tidak tahu prosedur pengunduran diri dari jabatan adalah sungguh sangat ironis mengingat jabatan Bupati adalah jabatan politik yang sangat prestise yang mengemban amanat mayoritas suara rakyat dalam satu kabupaten. Sahdan, tanggal 18 April 2019 (sehari setelah Pilpres/Pileg) Bupati Mandailing Natal […]

  • Warga Aceh Didakwa Lakukan Pencucian Uang Narkoba

    Warga Aceh Didakwa Lakukan Pencucian Uang Narkoba

    • calendar_month Rabu, 23 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, M Jaffar (43) warga Desa Namploh Krueng, Samalanga, Aceh Utara, Provinsi Aceh, Selasa (22/02/2011) diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Medan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Masni SH karena didakwa melakukan pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu seberat 590 gram. Dalam persidangan yang diketuai Majelis hakim Drs H Panusunan Harahap SH […]

expand_less