Senin, 16 Mar 2026
light_mode

APBD Madina Diatas 1 Triliun, Jalanan Masih Banyak Amburadul

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 4 Jan 2019
  • print Cetak

Satu mobil angkutan melewati jalan rusak menuju kawasan Runding, Panyabungan Barat. (foto : Mandailing Online / Dahlan Batubara)

PANYABUNGAN BARAT (Mandailing Online) – Di tengah dana APBD Mandailing Natal yang sudah di atas angka 1 triliun rupiah, justru ruas-ruas jalan antar kecamatan masih banyak yang amburadul.

Besaran dana APBD itu terkesan tak berbanding lurus dengan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Mandailing Natal. Padahal, jalan merupakan urat nadi aktifitas perekonomian rakyat serta sarana mobilitas sosial plus bahwa jalan sebagai salah satu item infrastruktur termasuk dalam poin-poin pendorong percepatan pembangunan suatu daerah.

Salah satu kondisi badan jalan yang porakporanda adalah jalur Longat-Runding. Pantauan Mandailing Online, pekan lalu, badan jalan sepanjang titik tersebut sangat memprihatinkan, banyak lobang.

Amatan Mandailing Online, sejumlah angkutan umum terlihat kewalahan melewati titik demi titik yang rusak. Dapat dibayangkan, bahwa rutinitas perbaikan mobil angkutan umum tersebut sangat tinggi akibat resiko melewati jalur jalan yang hancur.

Sejumlah warga yang mengangkut padi dan hasil pertanian lainnya memakai sepeda motor juga terlihat kesulitan menghindari lobang demi lobang di jalanan. Kondisi ini menggambarkan betapa himpitan kesulitan perekonomian yang diderita rakyat di desa selama ini justru kian diperparah oleh kerusakan-kerusakan infrastruktur.

Ruas-ruas jalan di berbagai kecamatan, termasuk juga jalur-jalur jalan menuju desa-desa terisolir menunjukkan fakta-fakta yang memprihatinkan.

Berdasar logika, semakin naik pagu APBD akan berdampak pada semakin baiknya infrastruktur jalan, karena item-item pembiayaan akan makin mudah terpenuhi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Madina dalam APBD Perubahan TA 2018 tercatat sebesar 1,5 Triliun Rupiah. Angka yang menggiurkan dalam pandangan rakyat. Angka yang melambungkan angan-angan bahwa jalan kita akan mampu diperbaiki.

Lalu pada TA 2019 ini, pagu APBD yang ditetapkan DPRD Madina sebesar sekitar 1,7 Triliun Rupiah. Apakah dengan angka yang kian menggiurkan itu akan menjawab harapan perbaikan ruas-ruas jalan kabupaten? Mari kita tunggu.

 

Peliput : Dahlan Batubara

 

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Saipullah-Atika Prioritaskan Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

    Saipullah-Atika Prioritaskan Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

    • calendar_month Jumat, 18 Okt 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Mandailing Natal (Madina) nomor urut 2 Saipullah Nasution – Atika Azmi Utammi Nasution (SAHATA) berkomitmen melanjutkan keberhasilan Pemkab Madina dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan ini menjadi program prioritas seperti tertuang dalam poin […]

  • Badan Jalan Tertimbun Material Longsor, Desa Pastap Julu Terisolir

    Badan Jalan Tertimbun Material Longsor, Desa Pastap Julu Terisolir

    • calendar_month Jumat, 8 Des 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online )- Desa Pastap Julu di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) terisolir akibat jalan menuju desa tertimbun material longsor pada Kamis malam 7/12/2023. Hingga pagi ini Jum’at 8/12/2023, material longsor masih menutupi badan jalan menunggu alat berat milik Pemda melakukan pembersihan material. Warga desa yang hendak bepergian pun terpaksa […]

  • SMA Plus Madina terancam tutup

    SMA Plus Madina terancam tutup

    • calendar_month Sabtu, 25 Sep 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sekolah SMA Plus yang selama ini menjadi kebanggaan untuk Kabupaten Mandailing Natal, terancam tutup. Hal ini disebabkan karena tidak bisa lagi membayar gaji ( honor ) para guru – guru yang sudah lima bulan. Ketika dikonfirmasikan Waspada Online, kepada kepala bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan (Dikmenumjur), Dinas Pendidikan Madina, Mustamin, malah lempar bola kepada […]

  • Akulturasi Elitis Mandailing: Standar Baru Kemajuan Madina

    Akulturasi Elitis Mandailing: Standar Baru Kemajuan Madina

    • calendar_month Jumat, 19 Jul 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Muhammad Ludfan Nasution* Sulit menemukan pemahaman yang relatif seragam dalam hal budaya lokal. Lebih-lebih dalam hal kepemimpinan yang bersifat tradisional. Apalagi untuk membaca dan memahami sebuah prosesi adat yang belum “taradat”. Perpaduan unsur adat dengan nilai budaya yang asing atau baru dengan meninggalkan nilai-nilai adat itu sendiri dapat dipahami sebagai akulturasi. Dan, karena pemangku […]

  • Kemuliaan Bulan Rajab

    Kemuliaan Bulan Rajab

    • calendar_month Jumat, 11 Feb 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Allah SWT telah menetapkan empat bulan utama sebagai bulan haram (bulan yang dimuliakan). Di dalam bulan-bulan tersebut Allah SWT menetapkan kemuliaan dan kehormatan yang wajib dijaga. Allah SWT berfirman: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ […]

  • 296 BUPATI/WALIKOTA MASUK PENJARA

    296 BUPATI/WALIKOTA MASUK PENJARA

    • calendar_month Senin, 1 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Indonesia pada perspektif terkini dihinggapi tiga penyakit yang mendasar. Yakni penyakit transaksional, oligarki dan feodalisme. Dan ini berimplikasi negatif kepada seluruh provinsi. Dan sebanyak 296 bupati/walikota dari 500 lebih bupati dan walikota di seluruh Indonesia dipenjara karena persoalan hukum akibat budaya transaksional. Demikian dinyatakan Direktur Eksekutif Indonesia Constitutional Watch yang juga […]

expand_less