Kamis, 19 Mar 2026
light_mode

Biaya Penerbitan Sertifikat Tanah Capai 1,2 Juta

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 18 Mar 2019
  • print Cetak

Warga Desa Air Apa saat memberikan keterangan

 

PANYABUNGAN (Mandailing Online) : Biaya penerbitan sertifikat tanah 1.000.000 hingga 1.200.000 rupiah. Akibatnya warga menjerit.

Sejumlah warga Desa Air Apa, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengungkapkan, aparat desa mematok target rupaiah itu untuk pengurusan satu sertifikat tanah.

Padahal, pemerintah pusat sudah menegaskan bahwa biaya penerbitan sertifikat gratis alias tak ada pungutan biaya.

“Kami pun tak ngerti jadinya,” kata warga Desa Air Apa bersama beberapa temannya kepada wartawan, Kamis (14/3/2019) lalu di Dalan Lidang, Panyabungan, Madina.

Seingat warga, sosialisasi sertifikat gratis tak ada di desa itu.

Ketika terjadi pengukuran oleh aparat desa, warga harus menyediakan uang Rp 200.000 sebagai panjar. Setelah sertifikat terbit akan dilunasi, sehingga total biaya yang dibayar warga  antara Rp 1.000.000 sampai Rp 1.200.000.

Sejauh ini, warga menghitung, sertifikat yang telah terbitkan sekitar 110 sertifikat. Yang sudah diterima warga sekitar sebanyak 80 sertifikat, itu bagi yang telah membayar lunas.

Sebelumnya, warga Desa Banjar Aur Utara, Kecamatan Sinunukan juga mengeluhkan hal serupa.

Sementara itu, Kepala BPN Madina, M. Rahim Lubis yang dihubungi via selular di hari yang sama mengatakan pihaknya sudah sejak lama mengumumkan bahwa tidak ada pungutan bagi penerbitan sertifikat tanah.

“Jika ada anggota BPN yang terlibat akan saya tindak langsung,” katanya.

Dia juga berjanji akan memanggil pihak kepala desa.

 

Peliput : Dahlan Batubara

 

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekda Madina dan Kabag Hukum Diperiksa Mabes Polri

    Sekda Madina dan Kabag Hukum Diperiksa Mabes Polri

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Plt.Sekda Kabupaten Mandailing Natal, Syafei Lubis dan Kabag Hukum, Alamulhaq Daulay diperiksa di Mabes Polri terkait pencabutan izin KP USU. Menjawab wartawan via telefon seluler, Selasa (29/9), Alamulhaq Daulay membenarkan adanya pemeriksaan itu pada Senin (28/9). Pihak Mabes Poliri memeriksa kedua pejabat Pemkab Mandailing Natal (Madina) itu menyusul adanya pengaduan […]

  • Nikah Siri WNI di Malaysia Timbulkan Masalah

    Nikah Siri WNI di Malaysia Timbulkan Masalah

    • calendar_month Minggu, 20 Jan 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Kuala Lumpur, (MO) – Kasus nikah tanpa dokumen atau yang biasa dikenal dengan istilah nikah siri banyak terjadi di kalangan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia sehingga menimbulkan banyak permasalahan seperti ketidakjelasan status kewarganegaraan anak-anak mereka. Banyaknya kasus nikah siri tersebut diungkapkan oleh sejumlah narasumber dan para peserta dalam acara talk show bertajuk “Status Perkawinan […]

  • Panyabungan Ibu Kota Kabupaten (3-habis)

    Panyabungan Ibu Kota Kabupaten (3-habis)

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Terbuka dan Egaliter Oleh: Basyral Hamidi Harahap Sejarahwan Mandailing Land Hunter Istilah land hunter, pemburu tanah, yang ditulis oleh DR. Michel Van Langenberg dalam North Sumatra Under the Dutch Colonial Rule: Asfects of Structural Change yang dimuat dalam Review of Indonesian and Malaysian Affairs, vol.II no.1-2, 1997, dikutip oleh Prof. Dr. Usman Pelly dalam […]

  • Dahlan Dilantik Sebagai Plt Bupati Madina

    Dahlan Dilantik Sebagai Plt Bupati Madina

    • calendar_month Senin, 28 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati Madina Dahlan Nasution, resmi dilantik sebagai Plt Bupati Madina, menyusul Hidayat Batubara menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan. Prosesi pelantikan Dahlan berlangsung di salah satu ruangan, rumah dinas Gubernur Sumut. Sebelumnya, direncanakan penyerahan SK Plt Dahlan, oleh Gatot Pujo Nugroho, berlangsung di lantai 10 kantor […]

  • Penggabungan Malaria Center & Dinkes Kebijakan Keliru

    Penggabungan Malaria Center & Dinkes Kebijakan Keliru

    • calendar_month Senin, 4 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Pj Bupati Mandailing Natal Ir H Aspan Sofian Batubara MM sebaiknya mengurungkan niatnya untuk menggabungkan Kantor Malaria Centre dengan Dinas Kesehatan (Dinkes). Keberadaan Kantor Malaria Center dinilai masih sangat perlu dipertahankan karena telah berhasil meminimalisir jumlah penderita malaria di Madina. “Rencana penggabungan kantor itu keliru. Semua pihak harus jujur dan jangan karena sentimen pribadi […]

  • Forum Honorer Minta Tes CPNS Jalur Umum Ditunda

    Forum Honorer Minta Tes CPNS Jalur Umum Ditunda

    • calendar_month Kamis, 6 Mar 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Forum Honorer Indonesia (FHI) mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), menunda rencana pelaksanaan rekrutmen CPNS 2014 jalur umum , yang akan digelar Juni atau Juli mendatang. Alasannya, kebutuhan CPNS masih bisa ditutup dengan mengangkat honorer kategori dua (K2), yang jumlahnya hingga saat ini masih mencapai ratusan ribu orang. Sekjen FHI […]

expand_less