Kamis, 12 Mar 2026
light_mode

Tunjangan Guru Diduga Dikorup

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 7 Jan 2011
  • print Cetak


Tapsel, Walau akhir Tahun Anggaran 2010 hanya tinggal beberapa hari lagi, namun tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 belum direalisasikan pencairannya kepada yang berhak oleh pemerintah daerah setempat.

Akibatnya tidak sedikit kalangan guru merasa resah dan diperkirakan telah mencapai titik puncak kesabaran karena dana yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut sudah “mangkal” di kas umum daerah sejak Juni 2010.

Walau begitu, hingga saat ini belum ada aksi prontal dari kalangan guru yang merasa dirugikan oleh pemerintah daerah setempat khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan tetapi terkait dana yang belum dicairkan itu telah menjadi perbincangan hangat dikalangan guru.

“Tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD itu tidak mempengaruhi struktur PAD maupun DAU karena dialokasikan secara khusus oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena itu sangat mengherankan jika dana tersebut hingga saat ini belum direalisasikan kepada yang berhak,” ujar salah seorang guru PNSD di Kecamatan Angkola Timur yang meminta tidak bersedia ditulis namanya dalam pemberitaan kepada wartawan di Padang Sidimpuan, Rabu (29/12/2010).

Dikatakannya, sejumlah perwakilan guru telah menyampaikan permasalahan ini kepada DPRD beberapa waktu yang lalu yang secara resmi diterima Ketua Komisi IV Paruhum Siregar, namun sayangnya hasilnya juga tidak ada realisasinya.

Menjawab wartawan, ia mengaku pesimis jika permasalahan ini disampaikan kepada bupati. “Kami khawatir hasilnya sama saja tanpa realisasi, yang pasti kami sudah merasa dirugikan dan menimbulkan asumsi negatif karena hampir enam bulan dana tunjangan profesi dan tambahan penghasilan tersebut sudah berada di Tapanuli Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, sesuai data yang diperoleh wartawan, terkait tunjangan profesi guru diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.07/2010 dengan alokasi untuk Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp 3,67 miliar yang diberikan kepada guru bersertifikasi dengan besaran 1 kali gaji pokok PNS.

Sedangkan tambahan penghasilan guru PNSD dialokasikan ke Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp 8,65 miliar sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.07/2010 yang diberikan kepada guru PNSD sebesar Rp 250.000 per orang per bulan. (BS-029)
Sumber : Beritasumut

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tak Berkategori

    Kuasa Hukum Bupati Madina Tak Tahu Kasus Yang Dibidik KPK

    • calendar_month Rabu, 15 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, (Mandailing Online) — Kuasa hukum Hidayat Batubara, Bupati Madina, Marasamin Ritonga mengaku tak tahu terkait kasus apa rumah kliennya akhirnya digeledah KPK, Selasa (14/5). Marasamin mengaku, dirinya juga berada dirumah saat KPK melakukan penggeledahan dirumah Bupati Madina yang berada di Jalan Sei Asahan No 76, Medan itu. Namun, saat dirinya bertanya, Marasamin mengaku bahwa […]

  • Membangun Indonesia Dari Desa

    Membangun Indonesia Dari Desa

    • calendar_month Senin, 13 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Guna memaksimalkan langkah politik dan pembentukan citra partai ke depan, DPD II Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I di Aula Hotel Madina Sejahtera, Dalan Lidang, Panyabungan. Tema rakerda membangun Indonesia dari desa Rakerda dilaksanakan selama dua hari, Sabtu-Ahad (11-12/12/2010), diikuti Pengurus DPD II Partai Golkar, seluruh Pimpinan Anak Cabang […]

  • Bupati Perintahkan Operasi Tumor Bocah Asal Sihepeng ke RSU Adam Malik

    Bupati Perintahkan Operasi Tumor Bocah Asal Sihepeng ke RSU Adam Malik

    • calendar_month Selasa, 28 Sep 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIABU (Mandailing Online) – Bupati Madina, Jakfar Sukhairi Nasution memerintahkan Dinas Sosial Madina segera menangani biaya operasi bocah penderita tumor, warga Sihepeng I, Nur Jannah, bocah perempuan penderita tumor di dahi itu direncanakan akan dioperasi di RS Adam Malik, Medan. Derita Nur Jannah sudah lama berlangsung, namun keterbatasan ekonomi menjadi kendala untuk operasi pengangkatan tumor, […]

  • Madina Terancam Tak Terima CPNS

    Madina Terancam Tak Terima CPNS

    • calendar_month Minggu, 7 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    MADINA- Kabupaten Madina terancam tidak menerima calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk tahun ini. Sebab, hingga Rabu (3/8), pemkab masih melakukan pendataan terkait jumlah kekurangan PNS dan pemerataan formasi jabatan. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Madina Abdul Hamid saat ditemui METRO di ruang kerjanya, membenarkan pihaknya belum bisa memastikan apakah akan ada penerimaan CPNS […]

  • Bupati Madina dan PNS Gelar Gotong Royong, Warga Hanya Menonton

    Bupati Madina dan PNS Gelar Gotong Royong, Warga Hanya Menonton

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dalam rangka menjalin solidaritas dan semangat untuk memperkuat pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution menggelar bakti gotong royong bersama pimpinan SKPD dan staf pemerintahan. Jumat (31/10). Gotong royong digelar mulai dari Desa Gunung Tua sampai ke Desa Parbagunan Kecamatan Panyabungan. Sayangnya, antusias masyarakat untuk terlibat […]

  • UMP Rp2,4 juta bisa di Sumut

    UMP Rp2,4 juta bisa di Sumut

    • calendar_month Selasa, 20 Nov 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN, (MO) – Keinginan buruh di Sumatera Utara untuk segera menikmati Upah Minimum Provinsi (UMP) di kisaran Rp2,4 juta tampaknya bisa terwujud pada 2013 mendatang. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Dewan Pengupahan Daerah Sumatera Utara segera melakukan pertemuan untuk membahas tuntutan buruh tersebut. Kita akan coba bicarakan nantinya Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diusulkan para […]

expand_less