KEK Batahan Antara Harapan dan Kenyataan

Peta sebaran KEK yang diupdate Dewan Nasional KEK RI tanggal 17 Februari 2020

Tiba-tiba nama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batahan di Mandailing Natal (Madina) populer pasca debat Pilkada Madina 13 November 2020 lalu.

KEK Batahan pun menjadi santapan hangat publik di media sosial-Facebook dan WhatsApp.

Popularitas KEK Batahan itu melejit setelah calon wakil bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution,B.AppFin,M.Fin di debat itu menyatakan bahwa KEK di Pantai Barat Sumatera tidak strategis dan hanya akan menghamburkan dana triliunan dibanding manfaat ekonomi yang diperoleh.

Benarkah KEK Batahan tidak berada di titik strategis? Bisa jadi. Dan Atika tentu memiliki kajian akademis sesuai dengan kapasitas intlektual-nya selaku master finansial dari University of New South Wales, Australia.

Salah satu sisi argumen Atika adalah posisi Batahan yang berada di pantai laut barat Sumatera.

Jika diamati, posisi barat ini boleh jadi tidak strategis. Sebab jalur perdagangan internasional justru berada di pantai timur Sumatera yakni Selat Malaka. Selat ini termasuk jalur terpadat di dunia selain terusan Suez. Sebaliknya laut barat Sumatera sangat sepi.

Lima unit KEK di Sumatera yang sudah beropersi dan yang masih tahap pembangunan, semunaya berada di Pantai Timur. Tak ada di Pantai Barat.

Empat yang sudah beroperasi di Sumatera adalah KEK Arun (lokasi Aceh); KEK Sei Mangkei (Simalungun-Sumut); KEK Galang Batang (Bintan-Kepulauan Riau); KEK Tanjung Kelayang (Belitung-Bangka Belitung). Sedangkan KEK Tanjung Api-api yang berlokasi di Banyuasin-Sumatera Selatan sedang tahap pembangunan dan sudah menjelang siap beroperasi.

Semuanya di pantai timur, bukan di pantai barat.

Kenapa semua KEK berada di pantai timur Sumatera? Mengapa kawasan-kawasan pantai barat di Sumut dan Sumbar yang sudah memiliki pelabuhan dan potensi sumber daya alam yang mumpuni tak dijadikan KEK? Sebutlah Sibolga di Sumut, Teluk Bayur di Sumbar?

Bahkan pelabuhan Sibolga tak kunjung berkembang dari masa ke masa. Padahal pelabuhan ini memiliki dermaga multipurpose dengan panjang keseluruhan mencapai 153 meter dan lebar 31,5 meter dengan panjang tambatan 405 meter dan luas 400 meter persegi. Pelabuhan Sibolga dapat disandari oleh 4 kapal besar hingga berukuran 6.000 GT. Fasilitas lain yang ditambahkan yakni container yard dengan kapasitas 20.000 TEUs per tahun, perkuatan trestle dan breasting dolphine.

Lalu mengapa Batahan digembar-gemborkan menjadi KEK? Maukah Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia menjadikan pelabuhan Palimbungan di Batahan menjadi KEK?

Pengajuan Batahan untuk KEK berlangsung semasa Darmin Nasution menjabat Menko Perekonomian. Dan Dewan Nasional KEK berada di bawah kordinasi Kemenko Perekonomian.

Pada Sabtu 24 Agustus 2019 Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, Enoh Suharto Pranoto mengunjungi Batahan melihat posisi kawasan dan kesiapan daerah untuk KEK. (AntaraSumut edisi 24 Agustus 2019).

Pada pertemuan pembahasan KEK Batahan di sekretariat Dewan Nasional KEK, Jakarta pusat pada Senin 10 Pebruari 2010, Ketua Umum Kadin Sumut, Ivan Iskandar Batubara memaparkan bahwa Pantai Barat Madina bisa dijadikan KEK berdasar pengalaman sejarah pelayaran era kolonial (1850-an) melalui pantai barat Madina, yakni Pelabuhan Sikara-kara. Tetapi argumen Ivan Iskandar itu tidak menghadapi sanggahan kerena pakar dari LAPI Institut Pertanian Bogor yang selama ini menjadi mitra kaji Dewan Nasional KEK tidak jadi hadir di pertemuan itu. (Mandailing Online edisi 10/2/2020).

Pada Senin 24 Pebruari 2020 Kadin Sumut membahas progres dan peluang KEK Batahan di kantor Kadin Sumut, dihadiri Duta Besar Belgia, Stephane De Locker serta delegasinya dan para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Sumut. (Mandailing Online edisi 24/02/2020).

Pada tanggal 9 Maret 2020 dilakukan Presentasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batahan di Taman Raja Batu, Panyabungan, Mandailing Natal, sebagai bagian peringatan HUT ke21 Kabupaten Mandailing Natal. Peserta presentasi antara lain : matan Gubernur Sumut, Tengku Eri Nuradi; Ketua Kadin Sumut, Ivan Iskandar Batubara; Komjen Pol Saud Usman. (Mandailing Online edisi 09/03/2020).

Pada 10 Juli 2020 Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyetujui pembentukan dua KEK baru, yaitu KEK Nongsa Digital Park (NDP) dan KEK MRO Batam Aero Technic (BAT). Kedua KEK tersebut berlokasi di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dan itu di pantai timur, bukan di pantai barat.

Lantas bagaimana nasib KEK Batahan? Apakah memang Dewan Nasional KEK telah membuat keputusan bahwa KEK Batahan tidak mungkin didirikan akibat berbagai alasan? Apakah para pakar LAPI Institut Pertanian Bogor yang selama ini menjadi mitra kaji Dewan Nasional KEK telah merekomendasikan bahwa Batahan tak layak jadi KEK? Jika begitu maka pandangan Atika serupa dengan hasil kajian LAPI.

Oleh karena itu, sambil menunggu sikap Dewan Nasional KEK Indonesia, sebaiknya pemerintah Kabupaten Madina memfokuskan program penguatan nelayan di Pantai Barat Madina dengan cara memodernisasi kapal tangkap, alat tangkap dan fasilitas pendukung darat lainnya agar rakyat nelayan yang terkonsentrasi di Batahan, Natal dan Muara Batang Gadis bisa sejajar dengan kaliber nelayan Australia seperti yang digagas Atika.

Penguatan nelayan itu jauh lebih realistis dan terukur memajukan rakyat di Pantai Barat ketimbang berretorika soal KEK yang belum jelas nasibnya. (Dahlan Batubara)