SMGP dan Rakyat Puncak Sorik Marapi

(Menerobos Jalan Buntu)

Rakyat termasuk dalam bahasa klasik. Sehingga mendengar kata rakyat, bagi bangsa ini pasti akan selalu membatin pada sebuah rentetan dari kemelaratan, perjuangan, semangat, keteguhan, bela negara dan hal lainnya yang berhubungan dengan kesetiaan berbangsa dan bernegara. Dia merupakan objek yang harus dibangun menjadi subjek yang dapat menikmati kebahagaian dan kenyamanan bernegara. Rakyat boleh dilekatkan sebagai representasi dari pemahaman sebuah karakter asli yang arif dari orang yang tinggal dalam satu wilayah/negara yang benar-benar mencintai tanah air sebagai objek dan subjek pembangunan.

Rakyat merupakan salah satu unsur penentu terbentuknya negara disamping pemerintah yang berdaulat, wilayah dan pengakuan negara lain. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau wilayah pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya. 

Dalam pandangan demokarasi, rakyat merupakan sumber kekuasaan negara yang merupakan makna dari kedaulatan rakyat. Negara yang menganut konsep ini biasanya menjalankan sistem politik demokratis, yang dalam menyelesaikan isu politik atau permasalahan biasanya mendengarkan suara atau aspirasi rakyat. Jadi, kata rakyat masih sangat beda rasanya dengan sebutan penduduk atau masyarakat. 

Orang tempatan yang bermukim di Puncak Sorik Marapi sudah pastilah rakyat dari bangsa ini. Sehingga mereka adalah objek dan subjek yang ikut dalam dinamika pembangunan. Jelaslah sebagai rakyat mereka menginginkan kehidupan yang layak dan nyaman. Oleh karena itu, ada tugas yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah kepada mereka atas kenyamanan tata kehidupannya.

Keberadaan hidup rakyat yang ada di wilayah kerja SMGP telah kedua kalinya terancam jiwanya (perlu diulangi bahwa telah kedua kalinya terancam jiwanya) bahkan sudah ada yang kehilangan nyawa sebelumnya. Kejadian yang masih lekat diingatan, menujukkan bahwa kelang waktunya cukup dekat. Tentu sangat fatallah bila masih juga terulang kembali. Kondisi seperti ini membuat kekhawatiran sepanjang waktu. Hampir tiap orang akan merasa sulit membayangkan keadaan ini bila ianya berdomisili di wilayah kerja tersebut.

Mengkaji eksiden baru-baru ini di perusahaan SMGP, diyakini dengan pasti bahwa tidak akan ada faktor kesengajaan, karena kejadian seperti ini akan memaksa penggunaan energi yang banyak. Artinya sudah dipastikan bahwa ini naas bagi perusahaan. Justru karena itu, sangat jelas pula bahwa eksiden ini terjadi akibat kelemahan atau kesalahan, apakah kesalahan ini bertalian dengan kualitas manusia, kualitas prosedur atau kualitas sarana. Yang jelas, ini adalah eksiden akibat  kualitas perusahaan. 

Tentu tidak semua msyarakat akan memahami kondisi kerugian perusahaan ini, baik karena mereka terancam jiwanya sehingga lebih berorientasi pada penyelamatan jiwa, terlebih pula dengan segala keterbatasan pengetahuan rakyat sekitar wilayah kerja. Yang jelas, bahwa kejadian yang terulang dalam tenggat waktu dekat pasti menyebabkan rakyat di sekitarnya merasa tidak nyaman. Dan inilah yang telah banyak menyita perhatian semua pihak.

Disadari bahwa SMGP benar sedang melakukan pekerjaan sangat urgen untuk menghemat dan menutupi kebutuhan energi bagi bumi, dengan nusantara sebagai bagian dari bumi. Namun, secara logis wajib pula rasanya ada pemikiran ke arah kepastian perbaikan jaminan pola kerja yang lebih baik yang berhubungan dengan rakyat tempatan. Biaya perobatan rakyat dan kompensasi bagi rakyat terdampak tidaklah serta-merta menjadi satu-satunya jaminan yang dihandalakan untuk kenyamanan masyarakat. Tidak ada manusia yang berkenan mengorbankan jiwa salah satu dari anggota keluarga dengan imbalan sejumlah uang sekalipun sangat banyak.

Menilik pula hubungan rakyat di sekitar wilayah kerja dengan pihak SMGP, benar-benar tidak dapat dihandalkan karena rakyat selalu berada pada posisi tawar yang rendah. Keterusikan kenyamanan rakyat di lokasi yang sudah sejak dulu kala terlebih dahulu mukim, tentu tidak akan dapat beranjak untuk kembali pada kondisi nyaman hidup di negerinya sendiri sedia kala sebelum adanya perusahaan.

Lebih tegasnya, sebagai orang tempatan, rakyat di wilayah kerja ini, sebenarnya berbuat salah apa terhadap perusahaan, sehingga mereka terusik dari hidupnya yang nyaman. Dari pandangan tatanan kearifan lokal mereka, apalah yang sudah sebanding diberi perusahaan terhadap kehidupan mereka. Lantas atas nama apa, perusahaan ini melakukan pola-pola yang sedemikian tidak membela kedaultan rakyat sekitar wilayah kerjanya. Dapat dibayangkan bila rakyat sekitar wilayah kerja sajapun diabaikan, bagaimana pula pandangan mereka terhadap rakyat lain di nusantara ini. Jelas sangat rasanya bahwa orientasi perusaahaan terhadap keuntungan sangat dihandalkan dan kedaulatan rakyat serasa agak diabaikan.

Tentang pemerintah daerah, dalam hal eksiden ini sudah berbuat sesuai kewenangan, kewajiban dan kekuatannya, karena perusahaan seperti ini, berurusan dengan negara, dan sangat jauh jenjang hubungan pemda dengan perusahaan dalam banyak hal. Sehingga pemda cenderung hanya menangani, bila ada eksiden perusahaan di wilayahnya. Mungkin mirip dengan azas tugas tong sampah (azas vrij betuur) yang menampung banyakan masalah saja. Paling juga berurusan hanya sekitar izin penggunaan jalan. Sehingga dalam eksiden ini pemda telah berbuat dengan sepenuh hati, cepat tanggap terhadap kesehatan warganya serta mengamankan lokasi untuk mencegah dampak yang lebih luas. 

Beranjak dari simpul-simpul narasi di atas, perlu upaya menerobos jalan buntu untuk kenyamanan rakyat dari kemungkinan eksiden SMGP. Rakyat yang selama ini dalam cengkeraman kegalauan perlu mendapat kenyamanan dan kehormatan sebagai rakyat tempatan, baik kedaulatan dari negara terkhusus pula dari SMGP.

Sangat membahagiakan ketika seluruh elemen bergerak dengan keprihatinannya terhadap eksiden kedua ini. Terutama pers yang meliput dinamika ini dengan ketat. Keseluruhan informasi yang ada di dunia maya, diyakini akan ditindaklanjuti sebagai data awal oleh pihak berwajib dengan pola dan cara yang benar dan terpenting pro-rakyat. Para wakil rakyat dan berbagai elemen organisasi sangat penting untuk berpendapat (logis) dalam menerobos jalan buntu ini.

Kekuatan menerobos hanya akan terjadi bila semua elemen melakukan konsolidasi bersama pada waktu dan di satu tempat yang sama (boleh dengan zoom). Tujuannya menyatukan hasil temuan data dan analisa masing-masing serta membangun kesepakatan untuk menerobos jalan buntu.

Semua hasil analisa harus pula ditujukan ke negara secara berjenjang, karena sungguh hanya negara yang dapat menegosiasi terobosan kebuntuan ini. Semua kelembagaan mulai dari pemda, ormas, non-pemerintah, organisasi politik, legislatif dan unsur lain yang kompoten di manej sehingga akan memberi kekuatan bagi negara sebagai dasar negosiasi dengan pihak SMGP.

Banyak hal yang dapat diubah dalam ruang perjanjian oleh negara, sesuai dinamika yang terjadi di wilayah kerja SMGP yang diyakini selama masa perencanaan dahulunya belum terdeteksi. Tentu pola pikir kita sama, bahwa perjanjian bukan hal yang sulit untuk diubah sepanjang untuk menguntungkan pihak-pihak yang melakukan perjanjian, dalam hal ini negara untuk rakyatnya.

Seminimalnya perubahan terhadap keselamatan dan kenyamanan rakyat tempatan harus diadvokasi, yang bukan hanya berada di ranah dana untuk biaya perobatan terdampak. Akan tetapi besaran dana yang tinggi dan jauh di luar nalar terhadap besaran dana kompensasi bila terjadi eksiden yang berdampak pada rakyat. Besaran dana kompensasi harus benar-benar dapat merugikan perusahaan secara signifikan. Sama halnya dengan kerugian nyawa yang tidak ternilai dengan uang. Dan hal ini harus berlaku pada tiap orang terdampak yang dilakukan secara terbuka. Tujuan besaran tingginya kompensasi dilakukan, agar tingkat kematangan pola kerja SMGP berubah baik kualitas SDM, alat dan peralatan, sarana maupun SOP. Artinya, kompensasi ini bukan bermakna kerakusan, tapi memaksa pihak perusahaan bekerja dengan kualitas tinggi untuk menghindari kerugian kelalaian sendiri. 

Bila hal seperti ini tidak disepakati, boleh disebut bahwa pihak perusahaan, senyatanya tidak benar-benar melindungi rakyat tempatan. Kompensasi dengan resiko jiwa/nyawa rakyat harus seimbang, sehingga besaran inilah yang menjadi alat/senjata pengawasan bagi tiap personal dan manajemen atas kualitas kerja perusahaan. Tentu ini baru salah satu contoh keseimbangan yang harus diterobos, dan diyakini masih banyak hal brilian dari semua lini untuk kebaikaan SMGP beroperasi, akan tetapi memberi manfaat dan martabat secara seimbang setidaknya pada rakyat tempatan.

(Tulisan ini oleh M. Daud Batubara, yang diharap menjadi awal penerobos jalan buntu bagi insan yang prihatin pada upaya pemartabatan rakyat tempatan yang berdaulat).