Liberalisasi di Bidang Energi Buah dari Sistem Demokrasi
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Rabu, 1 Jun 2022
- print Cetak
Oleh: Ross A.R
Aktivis Dakwah Medan Johor
Dua perusahaan besar BUMN mengalami kerugian yang cukup besar. Seharusnya, sebagai seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir lebih fokus untuk mengurus PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) yang diambang kerugian. Namun, justru sangat disayangkan karena Erick Thohir justru asik berkampanye di berbagai daerah, namun lupa dengan kewajibannya sebagai Menteri BUMN.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan menteri BUMN bahwa beban Pertamina dan PLN sudah sangat besar dan sejauh ini tidak ada jalan keluar pasti yang bisa ditempuh.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi, PT Pertamina (Persero) mencapai Rp 191,2 triliun dan PT PLN (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp 71,1 triliun. (28/5)
Inilah yang terjadi apabila sistem ekonomi kapitalis masih dipertahankan di negeri ini. Negara lebih cenderung memerankan diri sebagai pedagang yang menjual layanan energi kepada rakyat. Sementara itu, rakyat harus membeli dan menggunakan dengan harga mahal. Inilah fakta penguasa oligarki, sebab paradigma kapitalisme memang mencari keuntungan sebesar-besarnya, bahkan kepada rakyatnya sendiri.
Islam telah mengatur kehidupan secara sempurna dan paripurna. Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Sehingga negara akan menjalankan perannya sebagai pengurus umat.
Rasulullah shalallahu’alaihi wa salam bersabda :
“Imam (pemimpin) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya.”(HR Bukhari Muslim)
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
