Jumat, 13 Mar 2026
light_mode

Mahasiswa Asal Hutabaringin Julu Minta Anggaran Desa Mereka Diaudit Kejaksaan

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Jumat, 14 Feb 2025
  • print Cetak

bangunan kantor desa dan balai desa hutabaringin julu tak kunjung kelar ( fikri )

MADINA – Mandailing Online- Mahasiswa Minta Pihak berwenang audit Dana Desa Hutabarigin Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Tahun 2023 dan 2024. Intensif Guru Magrib mengaji diduga tak dibayar penuh Kades Hutabarigin Julu, serta bagunan desa tak kelar sejak tahun 2022 hingga 2024.

Munawir Ahmad Mahasiswa sekaligus Warga di Desa itu menduga Kades Hutabarigin Julu Darman Rangkuti selewengkan Dana Desa Tahun 2023 dan 2024. Munawir menjelaskan Intensif Guru Magrib mengaji 2 tahun berturut turut tidak dicairkan secara penuh oleh Pemerintah Desa setempat sesuai pengakuan para guru padanya.

” dari pengakuan para guru mengaji intensif mereka tidak dicairkan secara penuh oleh pemerintahan desa. Ustdz Yusuf salah seorang guru Magrib mengaji disini mengaku tahun 2023 saja hanya dibayarkan sekitar 4 bulan, dan tahun 2024 hanya 7 bulan, yang mereka Terima hanya 2jt di tahun 2024,” jelas Munawir.

Munawir merincikan sesuai pengakuan Ustdz Yusuf bahwa dalam Musawarah Desa tahun 2024 ditetapkan ada dua tempat pengajian yang masuk dalam usulan anggaran. Dari pagu anggaran sepengetahuan para guru mengaji mereka mendapat insentif 300 ribu/ bulannya. Namun para guru.mengaku hanya meneriman2 juta rupiah saja dalam 1 tahun.

” semua pengakuan ustdz Yusuf selaku yang merasa dirugikan ada rekamannya dan disampaikan ke saya agar persoalan ini dibuka dan dikordinasikan ke Kepala Desa,” jelas Munawir.

Selain persoalan gaji guru mengaji, persoalan pembangunan gedung kantor desa juga menjadi pembahasan di masyarakat kata Munawir. Ia menilai terjadi pemborosan anggaran pada proyek pembangunan kantor desa dan balai desa itu.

” tidak hanya masalah insentid guru yang menjadi sorotan, pembangunan gedung kantor desa juga terkesan pemborosan anggara. sejak Tahun 2022 hingga tahun 2024 tak kunjung kelar pengerjaan nya”, kata Munawir

Munawir menilai selama 3 periode Kades menjabat kebijakan anggaran Desa mereka tidak terarah, sehingga rawan akan tindakan korupsi.

“Anggaran yang dicairkan untuk kantor desa saja sudah Rp.471.368.100. Akan tetapi hingga kini bagunan itu kesannya asal jadi dan sudah hampir setengah miliar dana digelontorkan tapi tak kelar kelar kantor desa itu. Saya berharap pada pihak berwenang Inspektorat Madina dan Kejaksaan Negeri Madina agar melakukan audit Dana Desa Tahun 2023 dan 2024 Desa Hutabarigin Julu,” Jelas Munawir.

Sementara, Kades Hutabaringin Julu yang dikonfirmasi Wartawan terkait hal tersebut mengungkapkan. “Mohon maaf, untuk lebih jelas semua alangkah baiknya saudara terjun kelapangan biar tau semua impo yang jelas,” Ungkap Darman melalui Pesan Whatsapp. Kamis. ( fikri )

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penuntasan Desa Terpencil Harus Prioritas Bupati Madina Terpilih

    Penuntasan Desa Terpencil Harus Prioritas Bupati Madina Terpilih

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PAKANTAN (Mandailing Online) : Bupati terpilih di Pilkada 2015 diminta memprioritaskan penuntasan jalan ke desa-desa terpencil dan terisolir di Mandailing Natal (Madina). Hal itu di katakan Amiruddin (45), salah seorang warga Pakantan kepada wartaewan pekan lalu di Kotanopan. “Kita berharap bupati madina terpilih nanti harus punya program penuntasan jalan ke desa-desa terpencil. Kalau bisa, […]

  • Memungut Sisa Dari Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia (II)

    Memungut Sisa Dari Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia (II)

    • calendar_month Kamis, 13 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Tidak kurang suara lantang DPR RI telah ikut mendesak keangkuhan PT Freeport Indonesia mematuhi regulasi yang ada di Indonesia. Hal ini terkait desakan pemerintah agar perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat itu bersedia melakukan renegosiasi kontrak karya. Parlemen menilai Kontribusi dan manfaat kontrak karya dengan Freeport selama ini sangat kecil. Hasil dari perusahaan asing itu, […]

  • Merasa Hukum Mati Suri, IMA Madina Somasi Polres Madina

    Merasa Hukum Mati Suri, IMA Madina Somasi Polres Madina

    • calendar_month Rabu, 14 Mei 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) menilai Polisi Resort Madina seakan mati suri dengan banyaknya kasus-kasus yang semestinya dituntaskan, namun diduga tidak adanya penyelesaian bahkan semakin merajalela. Berdasar itu, IMA Madina melayangkan somasi kepada Polres Madina dengan surat somasi nomor 113/SEK-DPP IMA MADINA/B/V/2014 yang ditujukan kepada Kapolres Madina, AKBP, Mardiaz Kusin […]

  • Pertamina Sidak SPBU

    Pertamina Sidak SPBU

    • calendar_month Selasa, 4 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Guna memastikan ketersediaan BBM menjelang pergantian tahun, Anggota DPD RI bersama Pertamina pada Kamis (30/12/2010) melakukan sidak ke sejumlah SPBU di Kota Medan. Dalam sidak tersebut petugas juga memeriksa takaran liter BBM untuk mengantisipasi kenakalan pengusaha SPBU agar tidak merugikan konsumen terutama saat permintaan BBM meningkat seperti menjelang tahun baru dan hari besar keagamaan. […]

  • Batang Pungkut Green: Programn CI di Madina Tak Berdampak

    Batang Pungkut Green: Programn CI di Madina Tak Berdampak

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Batang Pungkut Green Concervation (BPGC) mendesak Pemkab Mandailing Natal (Madina) mengevaluasi MoU antara Pemkab Madina dengan Causeruation International (CI). Paslanya, sudah tiga tahun MoU (Memorandum of Understanding) itu ditandatangani kedua pihak, kegiatan yang dilakukan CI belum memberikan kontribusi apapun terhadap masyarakat Madina. Koordinator BPGC, Syafruddin Lubis kepada wartawan, Senin (6/1/2014) di […]

  • Medan Peringkat Keempat Kekerasan Terhadap Anak

    Medan Peringkat Keempat Kekerasan Terhadap Anak

    • calendar_month Kamis, 26 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Kota Medan menduduki urutan keempat terbanyak kasus kekerasan terhadap anak setelah Jakarta, Makassar dan Jawa Barat, terhadap kekerasan seksual yang dialami anak. “Data yang kita peroleh dan di upgrade setiap tahunnya terdapat dari 21 juta anak di Indonesia, Medan menduduki peringkat keempat kasus kekerasan seksual. Dimana sekitar 62 persennya kasus kekerasan seksual itu dilakukan […]

expand_less