Selasa, 17 Mar 2026
light_mode

Komnas HAM: Polri teror wartawan di Bima

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 6 Jan 2012
  • print Cetak

strong>JAKARTA – Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo diminta untuk menghimbau anggota-anggotanya di Bima, Nusa Tenggara Barat untuk segera menghentikan intimidasi terhadap sejumlah pekerja jurnalistik.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menanggapi pernyataan Ketua Komnas HAM terkait adanya teror terhadap sejumlah wartawan di Bima. “Berdasarkan informasi ini, kita meminta kepada Kapolri untuk menghentikan langkah-langkah aparat kepolisian di bawahnya, dalam rangka untuk tidak melakukan teror atau intimidasi terhadap pekerja jurnalistik di Bima. Saya kira tidak bisa terus-terus dilakukan seperti itu,” ujar Yani di Kantor Komnas HAM, Jakarta, hari ini.
Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim mengatakan, intimidasi itu terkait video yang dipunyai oleh Komnas HAM mengenai kasus kekerasan yang dilakukan kepolisian saat membubarkan paksa pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, pada 24 Desember 2011.

Informasi itu didapat dari laporan sejumlah wartawan yang sedang berada di Bima. Polisi, kata Ifdal, mengintimidasi dengan cara meneror melalui pesan singkat, bahkan ada yang mendatangi sejumlah wartawan tersebut. Menurut Yani, informasi intimidasi itu harus segera ditangani serius oleh Kepolisian agar tidak menjadi persoalan baru dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, tambahnya, dalam waktu dekat ini Komisi III juga akan meminta penjelasan secara langsung dari Kapolri terkait kasus tersebut.

“Segera mungkin kita kontak Kapolri untuk memerintahkan Kapolda NTB dan Kapolresta Bima untuk menghentikan intimidasi atau tekanan psikologis atau tekanan fisik dan sebagainya, baik berupa sms maupun datang ke rumah-rumah pekerja jurnalistik di sana. Mungkin sebelum kita berangkat ke Bima pekan depan,” kata Yani.

Seperti diberitakan, Komnas HAM, Selasa (3/1/2012), merilis video tindakan represif polisi saat membubarkan demonstran di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 24 Desember 2011. Dalam video, jelas sekali terlihat sejumlah polisi menembaki warga saat membubarkan secara paksa pengunjuk rasa.

Video versi Komnas HAM itu diawali dengan gambar penyerbuan polisi ke kantor Pelabuhan Sape, tempat pengunjuk rasa bersembunyi. Aparat lalu menangkap demonstran yang bersembunyi. Beberapa kali polisi menembak dari jarak jauh secara horizontal dari tepi laut. Di bagian lain, sejumlah warga yang berada di pantai, di luar areal kantor Pelabuhan Sape juga ditangkapi. Komnas HAM juga mencermati aksi polisi mengumpulkan selongsong peluru setelah penembakan.

Komnas HAM kini tengah menyelidiki apakah selongsong peluru itu adalah peluru karet atau tajam.(waspada)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dianggap Kodrat, Adakah Sebagai Sinyal Penerimaan Seks Menyimpang?

    Dianggap Kodrat, Adakah Sebagai Sinyal Penerimaan Seks Menyimpang?

    • calendar_month Jumat, 9 Jun 2023
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Mariani Siregar, M.Pd.I Dosen “LGBT itu sebagai kodrat kan tidak bisa dilarang.” Kalimat ini menjadi viral di sosial media yang kemudian menjadi perbincangan banyak pihak. Kalimat tersebut tentu saja mengejutkan rakyat Indonesia. Karena belum ada tokoh manapun yang notabene Muslim berani secara gamblang memberikan pernyataan demikian. Pernyataan tersebut disampaikan oleh seorang Menteri, professor yang […]

  • Usai Nonton Debat, Fahrizal Sebut Saipullah Calon Bupati Kelas Menteri

    Usai Nonton Debat, Fahrizal Sebut Saipullah Calon Bupati Kelas Menteri

    • calendar_month Jumat, 15 Nov 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PALUTA (Mandailing Online) – Ketua DPD Partai Hanura Mandailing Natal (Madina) Fahrizal Efendi Nasution menilai wawasan dan pengalaman birokrasi calon bupati Madina nomor urut 2, H. Saipullah Nasution, boleh dibilang sudah sekelas menteri. Dia menyampaikan penilaian itu usai menonton debat publik Pilkada Madina 2024. “Wawasan dan pengalaman Saipullah itu boleh kita bilang sudah sekelas menteri,” […]

  • Pergantian Kepsek MAN Kase Raorao Salah Fatal

    Pergantian Kepsek MAN Kase Raorao Salah Fatal

    • calendar_month Kamis, 30 Jun 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    BATANG NATAL (Mandailing Online) – Pemerhati Pendidikan Batang Natal, Marahalim Nasution menilai keputusan Kanwil Kemenag Sumut mengganti kepala sekolah MAN Kase Raorao merupakan kesalahan fatal. Itu dikatakan Marahalim, Kamis (30/6/2016) terkait penempatan kepala sekolah yang baru di MAN Kase Raorao, Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal menggantikan H. Irfansyah, SPd, MA. “Saya katakan bahwa keputusan Kanwil […]

  • PKBM Serang Banten Nyatakan Saipul Nasution Kades Rao Rao Lombang Miliki Ijazah Sah dan Bukan Palsu

    PKBM Serang Banten Nyatakan Saipul Nasution Kades Rao Rao Lombang Miliki Ijazah Sah dan Bukan Palsu

    • calendar_month Jumat, 14 Jun 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA- Mandailing Online: PKBM ( Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Dinas Pendidikan Serang Banten, Provinsi Banten menyatakan, Saipul Nasution Kepala Desa Rao Rao Lombang adalah siswa PKBM lingkungan Dinas Pendidikan Serang Banten pada tahun 2020 dan dinyatakan lulus. Hal ini dikatakan Siska Admin Dinas Pendidikan Serang Banten pada redaksi Mandailing Online mengklarifikasi pemberitaan dugaan Ijazah Palsu […]

  • KPUD masih Tunggu Dana Untuk Susun Tahapan Pemilukada Ulang Madina

    KPUD masih Tunggu Dana Untuk Susun Tahapan Pemilukada Ulang Madina

    • calendar_month Rabu, 5 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengatakan, tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada ulang belum juga dijadwalkan atau disiapkan. Ini dikarenakan belum adanya dana yang dibutuhkan. Hal itu disampaikan Ketua KPUD Madina, Jefri Antoni SH saat dihubungi METRO melalui telepon selulernya, Selasa (4/1). “Kita kan masih menunggu dana, karena tanpa dana itu KPUD tidak […]

  • LHKPN Saipullah Sah, Rekomendasi Bawaslu Cacat Hukum

    LHKPN Saipullah Sah, Rekomendasi Bawaslu Cacat Hukum

    • calendar_month Selasa, 26 Nov 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) resmi menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Madina nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 perihal pelanggaran administratif Paslon nomor urut 2, Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi (SAHATA) , Senin (25/11/2024). Dalam menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu, KPU Madina mengeluarkan jawaban dengan nomor surat 1512/PL.03.3-SD/1213/2/2024. Poin ketiga nomor tiga […]

expand_less