Alasan Tolak Umumkan Kelulusan CPNS Dinilai Aneh

JAKARTA – Forum Honorer Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, menyatakan alasan kedua daerah itu belum mengumumkan kelulusan tes CPNS jalur umum dikarenakan putra daerah yang lulus tidak sesuai keinginan elit Pemda, sangatlah aneh. Alasan lain yakni takut didemo oleh peserta yang tak lulus, juga dinilai tidak logis

Ketua Forum CPNS Kabupaten Meranti-Rohil, Erry menganggap alasan itu berlebihan karena negara Indonesia negara hukum dan punya aparat yang pastinya bisa menjamin kondusifitas keamanan. Selain itu juga tidak jelas apa yang dimaksud putra daerah.

“Karena dari pendataan yang dilakukan Forum, 98 persen peserta yang mengikuti tes berasal dari Riau dan anak melayu Riau juga. Jika yang dimaksud putra daerah hanya anak tempatan, anggota Forum yang 100 persen merupakan anak- anak Melayu sangat menyayangkan itu,” kata Erry, kepada JPNN, Rabu (12/2).

Menjadi pertanyaan mengapa kedua pemda ini menerima berkas lamaran lebih kurang 15 ribuan berkas pendaftaran peserta dari luar kabupaten dan memprosesnya. Dari jumlah itu sebanyak 6.500 peserta di Meranti dinyatakan lolos syarat administrasi sementara di Kabupten Rohil 3.000-an peserta.

Dengan begitu, Pemda sendiri telah mengakui seluruh peserta yang lulus administrasi telah memenuhi syarat untuk mengikuti tes seleksi CPNS.

Anehnya setelah mengikuti seluruh tahapan tes CPNS hingga dikeluarkanya hasil, tiba-tiba pemda menolak mengumumkan dengan alasan minimnya putra daerah yang lulus.

“Inikan sangat tidak adil dan terkesan aneh setelah ribuan peserta diperbolehkan ikut tes tapi setelah dikeluarkanya pengumuman passingrade oleh Kemenpan, daerah malah tidak mau mengumumkan. Itu namanya Pemda memperbolehkan peserta ikut tes tapi tidak boleh lulus,” ujar Erry.

Untuk itu Forum meminta Pemda kedua Kabupaten memperlakukan seluruh pesertanya secara adil dan bersikap fair, apalagi Indonesia merupakan satu negara kesatuan. Sikap yang diperlihatkan elit kedua daerah ini justeru terkesan mengkotak-kotakan daerah.

“Jika menilai kami bukan putra daerah dan warga Indonesia yang harusnya memiliki hak yang sama maka Pemda sudah melanggar konstitusi UU Dasar, itu sangat fatal,” tegasnya.

Ditambahkan, Forum sangat mengapresiasi program reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kemenpan-RB melalui seleksi CPNS 2013 yang bersih bebas dari unsur, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun disayangkan hal itu tak didukung kebijakan Pemda.

Karena itu Forum meminta program ini harus dituntaskan. Menpan yang juga Ketua Panselnas harus mampu menyelesaiakan permasalahan seleksi CPNS di Kabupaten Meranti dan Kabupaten Rohil ini. “Jika kedua Kabupaten tak mau mengumumkan maka wewenang mengumumkan dapat segera diambil alih Panselnas,” pintanya. (jpnn)