PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Anggota Komisi III DPRD Mandailing Natal (Madina) Arsidin Batubara menilai partisipasi pelaku UMKM penting dalam menunjang pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Arsidin saat menjadi nara sumber pada Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Kemitraan Berusaha yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Madina di aula Hotel Rindang, Dalan Lidang, Panyabungan pada Kamis (25/11).

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Madina ini menyebutkan pembangunan di Madina bisa terus berlanjut ketika masyarakat menunaikan hak dan kewajiban.

“Termasuk hak dan kewajiban itu ibaratnya adalah kegiatan berusaha ini kita harapkan mampu menyerap tenaga kerja dan pembebanan pajak dilaksanakan sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Sosialisasi yang diikuti pelaku UMKM, transportasi, dan koperasi ini memunculkan beberapa poin penting, salah satunya banyaknya izin trayek yang sudah kedaluarsa.

Ketua Komisi III Zainuddin Nasution menanggapi hal itu mengatakan, akan menjembatani pelaku usaha dengan Komisi II agar izin trayek ini bisa kembali diaktifkan sehingga menambah PAD Madina.

“Terkait tadi masalah izin trayek angkutan pedesaan yang 70 persen sudah mati ini juga menjadi bahan diskusi Dinas Perhubungan dengan Komisi II. Kita akan menjembatani itu,” jelasnya.

Permasalahan tidak hanya terjadi pada izin trayek angkutan pedesaan, tapi juga travel. Terkait ini Dra. W. Prihartini dari Dinas Perhubungan menerangkan pengurusan izinnya ada di Pemprovsu.

“Izinnya ada di pemprov, tapi kita juga telah berupaya mendorong pelaku usaha agar mengurus izin,” jelasnya.

Selain persoalan izin trayek, sosialisasi ini juga membahas keadaan koperasi dan UMKM di Madina. Dari data yang ditunjukkan Hafni, ST terlihat setidaknya ada 536 koperasi yang berbadan hukum di Madina. 211 di antaranya masih aktif.

Untuk data UMKM di Madina yang tercatat ada sebanyak 20.669, didominasi usaha di bidang kuliner.

Peliput: Roy Adam

Comments

Komentar Anda