Oleh : Roy Samsuri Lubis
Editor / Pegiat Literasi
Satu bulan jelang Pilkada Madina 2020 riuh politik semakin terasa. Cara-cara kampanye semakin beragam. Mulai dari yang sesuai aturan sampai kampanye hitam. Tentu saja menyerang pribadi para calon tak lepas dari terjangan netizen atau simpatisan lawan politik. Pilihan, katanya, masih menunggu arahan dari Bung Karno dan Bung Hatta lewat kertas warna merah yang mampu meredam amarah.
Setiap yang punya hak suara berarti punya hak untuk memberikan pandangan politik. Pandangan politik tentu punya dasar tersendiri. Ada yang berkaca pada visi misi, harapan perubahan, simpati, benci, dendam dan tentu saja uang. Setiap alasan itu adalah hak dan tak bisa diintimidasi oleh orang lain. Namun, tentu saja penyampaiannya di ruang publik tidak boleh menyerang pribadi para paslon atau tim pemenangan.
Saya memilih untuk mendukung SUKA pada Pilkada Madina tahun ini. Tentu saja dengan alasan yang saya yakini. Saya bersikap dan berpikir serasional mungkin. Pertama, dari tiga pasangan calon tidak mungkin menghadirkan pemerintahan yang benar-benar bersih. Lobi-lobi keuntungan dan sogok menyogok masih akan ada. Bisa jadi semakin terang-terangan. Tim manapun yang terpilih, praktik kotor birokrasi masih akan menjadi momok.
Kedua, tidak satupun paslon yang terdengar menggaungkan anti korupsi. Ketiga, tak ada paslon yang terdengar menyampaikan strategi kebangkitan setelah pandemi. Artinya, pada hal-hal yang substansial seperti itu semua terkesan menutup mata.
Alasan paling kuat menjatuhkan pilihan pada SUKA adalah komitmen membangkitkan ekonomi. SUKA menjadi satu-satunya paslon yang gencar melakukan edukasi dan orasi revolusi ekonomi. Sudah tentu paslon lain pun punya visi misi dalam sektor ekonomi. Namun, tidak terlihat dalam pergerakan pemenangan.
Ekonomi punya peranan penting dalam mencapai religiusitas dan pembangunan infrastruktur. Susah mencari orang bisa menjalankan agama dengan baik jika ia masih bingung beras untuk besok pagi masih sebatas angan dan kesulitan ekonomi masih membelenggu. Baik dalam agama maupun sosial budaya, ekonomi dipandang penting. Bahkan Nabi menyampaikan kefakiran dekat dengan kekufuran. Lalu, tindak kriminal umumnya selalu berbanding lurus dengan kemiskinan.
Selanjutnya, sejarah telah mengajarkan bahwa pemerintahan yang otoriter akan menghadirkan pembangunan infrastruktur secara jor-joran. Tentu saja bukan berarti pembangunan tidak penting, tapi tentu ada prioritas. Mari berkaca pada pemerintahan SBY. Dalam 10 tahun ekonomi stabil meski tak ada pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Jalan memang perlu, tapi untuk apa jalan yang bagus kalau masyarakat tidak punya uang?
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah paradoks pemerintahan. Meskipun militer, SBY justru menghadirkan pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi sipil. Ini karena orang-orang di sekelilingnya diisi oleh kaum sipil. Bandingkan dengan Pemerintahan Jokowi yang di sekelilingnya ada Moeldoko, Hendropriyono, Wiranto, dan tentu saja Prabowo beserta Tim Mawar di Kementerian Pertahanan.
Dalam sejarah panjang pemerintahan militer di dunia selalu menghasilkan pemerintahan yang terkesan ‘semau gue’. Tentu masih jelas teringat dalam ingatan bagaimana Pak Edy Rahmayadi mempertanyakan hak jurnalis untuk bertanya kepada beliau. Selain itu trauma militerisme masih cukup menghantui banyak masyarakat. Buktinya, Prabowo dua kali gagal ke Istana meski dalam kampanyenya selalu dihadiri banyak orang. Bahkan lebih banyak dari massa kampanye Jokowi pada waktu itu.
Tentu saja saya tidak akan menilai ini secara global. Dahlan-Aswin bukan otoriter dan Sofwat-Beir belum tentu menghadirkan pemerintahan yang militeris. Sudah pasti perubahan dan harapan kemajuan ada juga pada pasangan calon Dahlan-Aswin dan Sofwat-Beir. Kalau tak ada harapan sudah pasti tak akan ada dukungan. Namun, bagi saya dan ini hak prerogatif saya pribadi, SUKA adalah pilihan paling masuk akal.
Perubahan besar selalu dihasilkan oleh kaum muda. Soekarno menjadi pilar perjuangan di masa muda. Saat sudah renta, Bung Besar seperti lebih peduli dengan kekuasaannya dibandingkan rakyat. Budiman Soedjatmiko, Fadjroel Rachman, Jusuf Kalla dan masih banyak lagi yang berjuang berdarah-darah di masa muda, tapi berujung berpelukan mesra dengan kekuasaan di tengah himpitan kesulitan rakyat.
Atika masih muda. Ia punya semangat perubahan yang besar. Salah satu langkah, tak akan membuatnya rembuk dengan kenyamanan. Toh, kenyamanan itu pula yang ia tinggalkan untuk bertarung dalam kontestasi politik ini.
Pemerintahan Sofwat-Beir atau Dahlan-Aswin sudah pasti punya sisi baik dan bisa jadi lebih baik dari SUKA. Namun, berkaca dari berbagai pertimbangan: ekonomi dan kepedulian terhadap sejarah adalah poin utama bagi saya untuk menentukan pilihan.***
