Rabu, 18 Mar 2026
light_mode

Atika: RPJP Harus Selaras dengan Taman Nasional

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 4 Mar 2025
  • print Cetak

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati Mandailing Natal (Wabup Madina) Atika Azmi Utammi Nasution meminta Rencana Pembangungan Jangka Panjang (RPJP) kabupaten terkait harus selaras dengan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Batang Gadis (TNBG).

Keselarasan itu diperlukan agar program pembangunan tidak saling bertolak belakang.

Hal itu disampaikan Atika saat membuka Konsultasi Publik RPJP TNBG Periode 2024-2034 di aula balai TNBG, Panyabungan,Selasa (4/3/2025).

TNBG itu dibutuhkan karena tidak terlepas dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Itu adalah keselarasan.

Di sisi lain, Atika menyambut baik konsultasi publik yang diselenggarakan TNBG. Dia juga meminta peran aktif masyarakat untuk memberikan masukan sebelum dokumen disahkan.

Konsultasi publik yang diselenggarakan pemerintah, lanjut Atika, cenderung tidak dihadiri oleh masyarakat, termasuk mahasiswa dan aktivis. Namun, setelah dokumen disahkan muncul kritik dari berbagai pihak.

Dalam hal ini, dia memerintahkan seluruh camat yang wilayahnya masuk daerah penyangga untuk proaktif selama diskusi berlangsung. “Kalau diminta kerja sama selama itu masih sesuai koridor, kami minta proaktif menjalankan program yang sudah disahkan,” pesan peraih dua rekor MURI ini.

Atika berharap, konsultasi publik ini menghasilkan program yang dapat meminimalisasi konflik sosial dengan tidak mengenyampingkan kebutuhan konservasi alam. “Karena wilayah ini, tidak bisa dipungkiri, ada komunitas yang sudah ada kian baru terbit taman nasionalnya,” turup wabup.

Sementara itu, Kepala Balai TNBG Hartono menjelaskan konsultasi publik tersebut merupakan salah satu rangkaian sebelum RPJP TNBG periode 2025-2034 diusulkan ke kementerian untuk disahkan.

“Rangkaian yang harus dilalui adalah harus dikonsultasi-publikan dulu dengan stakeholder terkait yang ada di Pemkab Madina,” kata dia.

Dia meminta kepada para peserta memberikan masukan untuk menyempurnakan draf yang sebelumnya telah disusun. “Harapannya dengan disahkannya nanti RPJP ini, kami selaku pemandu kawasan TNBG bisa berkolaborasi, bersinergi, dan bekerja sama dengan Pemkab Madina,” pungkas Hartono.

Adapaun narasumber dalam kegiatan ini adalah pejabat di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang hadir secara daring.

Untuk diketahui, TNBG memiliki luas ± 72.803,75 hektare. Hutan di dalamnya terbagi menjadi dua formasi yaitu Formasi Air Bangis – Singkil di Bukit Barisan Barat (300-1000 mdpl) dan ekosistem montana di Bukit barisan (1000–1800 mdpl). Separuh luas kawasan Taman Nasional Batang Gadis merupakan hutan dataran rendah dengan Formasi Air Bangis – Singkil. (rsl/hayuara/dab)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bela Palestina Tak Cukup Dengan Retorika

    Bela Palestina Tak Cukup Dengan Retorika

    • calendar_month Jumat, 27 Des 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Novida Sari, S.Kom Ketua Majelis Taklim Islam Kaffah Madina Pidato Presiden Prabowo dalam Forum KTT Developing Eight (D-8) dinilai bagus tapi terkesan menggurui dan abai atas apa yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, demikian menurut Pengamat Timur Tengah, Smith Alhadar. Menurutnya, Prabowo tidak mendapatkan cukup informasi tentang perkembangan di Gaza. Meskipun Indonesia sendiri begitu vokal […]

  • Dinas PUPR Madina Kembali Teken MoU Pengawasan Dengan Kejaksaan

    Dinas PUPR Madina Kembali Teken MoU Pengawasan Dengan Kejaksaan

    • calendar_month Selasa, 26 Mar 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

        PANYABUNGAN ( Mandailing Online ): Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) hari ini Selasa 26/3/2024 kembali lakukan penandatanganan MoU Program kerjasama Perdata dan TUN berupa pengawasan dan supervisi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terhadap implementasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang didanai APBD Tahun 2024. Pendatanganan MoU dilaksanakan antara Kadis PUPR […]

  • Polres Tangani Sejumlah Kasus Korupsi Pemkab Madina

    Polres Tangani Sejumlah Kasus Korupsi Pemkab Madina

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kapolres Madina AKBP.Mardiaz Kusin.D,S,iK,M.Hum menegaskan pihaknya saat ini konsen dalam menindaklanjuti kasus tindak korupsi yang ada di Pemkab Madina, terutama persoalan pengerjakan proyek yang tidak sesuai dokumen dengan kondisi di lapangan. “Ada beberapa kasus yang saat kita tangani diantaranya kasus program cetak sawah pada Dinas Pertanian, kasus pabrik es pada […]

  • Dina Kayla Masih Perkuat “Biola Na Mabugang 2”

    Dina Kayla Masih Perkuat “Biola Na Mabugang 2”

    • calendar_month Senin, 6 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan (MO)- Meski sudah menyandang status istri, Dina Kayla direncanakan masih akan ikut membintangi film “Biola Na Mabugang 2”. Kepastian itu dikatakan Sutradara “Biola Na Mabugang”, Askolani Nasution, di Panyabungan, Senin (6/2). Kehadiran Dina Kayla di film ke dua ini masih sangat diperlukan karena alur cerita di “Biola Na Mabugang 2” akan menampilkan tokoh wanita […]

  • Penggunaan Dana Kelurahan Longat Tahun 2021 Mengangkangi Permendagri dan UU KIP

    Penggunaan Dana Kelurahan Longat Tahun 2021 Mengangkangi Permendagri dan UU KIP

    • calendar_month Rabu, 17 Nov 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    LONGAT (Mandailing Online) – Pengerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh Negara wajib memasang papan nama proyek, jenis dan lokasi kegiatan, nomor kontrak, dan jangka waktu atau lama pengerjaan. Hal itu tertuang pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008. Transparansi penggunaan uang negara juga diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Nomor 70 […]

  • PUSAT STUDI KEBENCANAAN (bagian 1)

    PUSAT STUDI KEBENCANAAN (bagian 1)

    • calendar_month Selasa, 19 Jul 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Moechtar Nasution PENDAHULUAN Dalam berbagai kesempatan diskusi dengan Kasubbag Program BPBD Madina, Raja Nasution-bisa disebut kami tidak lupa membicarakan gagasan untuk melakukan kajian tentang urgensi pendirian pusat studi kebencanaan di Panyabungan sebagai jantung urat nadi pemerintahan dan juga sosial kemasyarakatan. Saya selalu menekankan bahwa persoalan ini bukan terletak pada soal kelayakan atau tidak, […]

expand_less