Jumat, 13 Mar 2026
light_mode

Banyak desa di Sumut tak dapat listrik

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Minggu, 19 Feb 2012
  • print Cetak

MEDAN – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara menyatakan banyak desa di provinsi itu yang belum menikmati layanan listrik yang disediakan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Hal Itu disampaikan beberapa anggota Komisi D DPRD Sumut dalam rapat dengar pendapat di Medan, yang dihadiri Direktur Direktur Konstruksi PLN Nasri Sebayang, Direktur Operasi Indonesia Barat Harry Jaya Pahlawan, Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggang Indonesia Barat PLN Karel Sampe Payung, dan GM PLN Wilayah Sumut Krisna Simbaputra.

Anggota DPRD Sumut dari Farksi Partai Demokrat Guntur Manurung mengatakan, banyaknya desa yang belum menikmati listrik ditemukannya langsung ketika melakukan reses di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.

Ketika melakukan dialog dalam reses yang dilakukan pada awal Februari itu, ada warga dari beberapa desa yang sangat mengharapkan kehadiran listrik di desanya.

“Sekian puluh tahun merdeka tetapi tidak pernah melihat lampu di malam hari,” katanya.

Ia mengatakan, setelah diteliti lebih jauh, beberapa desa di Kecamatan Kutalimbaru tersebut masuk dalam wewenang PLN Rayon Binjai Timur.

Pihaknya mengaku heran dengan kinerja PLN karena masih banyak desa di kecamatan yang tidak terlalu jauh dari Kota Medan yang belum mendapatkan layanan listrik.

“Lalu, dimana program satu juta sambungan selama ini,” katanya.

Pernyataan serupa juga disampaikan anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amsal Nasution juga menemukan desa yang belum menikmati listrik di Kabupaten Mandailing Natal.

“Namanya Desa Pardamean Baru di (Kecamatan) Natal. Akhirnya mereka terisolir,” katanya.

Ketika melakukan reses ke Kecamatan Batahan, Mandailing Natal, Amsal juga mengaku mendapatkan informasi dari masyarakat yang sering mengalami pemadaman listrik.

Bagi yang telah menerima listrik pun, tidak dapat menikmatinya dengan baik karena arus yang sampaikan ke daerah itu sangat lemah.

“Mereka baru bisa menonton televisi kalau sudah lewat jam 10 malam,” katanya.

Pendapat yang hampir serupa juga disampaikan anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menerima keluhan masyarakat tentang seringnya pemadaman listrik ketika reses di Langkat.

“Anehnya, pada siang hari pun mati lampu,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggang Indonesia Barat PLN Karel Sampe Payung menginstruksi PLN Wilayah Sumut untuk mempelajari kemungkinan memasukkan listrik ke desa-desa tersebut.

Untuk daerah Natal yang berada sekitar 500 Km dari Kota Medan akan diupayakan gardu induk agar arus listrik yang didistribusikan cukup kuat. Pihaknya mengaku ada sejumlah gardu induk yang berada cukup jauh dari pemukiman masyarakat, bahkan hingga 100 km.

“Makanya daya yang sampai sangat sedikit,” katanya.(waspada)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • MenPAN-RB : Jangan Pernah Ubah Hasil TKD CPNS

    MenPAN-RB : Jangan Pernah Ubah Hasil TKD CPNS

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Hasil tes kompetensi dasar (TKD) CPNS 2013 tak bisa diubah oleh siapapun. Kalau putera daerah tidak lulus, ke depan pemda dapat meningkatkan kapasitas para calon peserta tes, antara lain melalui bimbingan belajar sejak jauh-jauh hari sebelum seleksi CPNS. Penegasan ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar menanggapi aksi […]

  • Mendadak, Pemuda Pancasila Madina Sambangi Kantor Koramil 13 Panyabungan

    Mendadak, Pemuda Pancasila Madina Sambangi Kantor Koramil 13 Panyabungan

    • calendar_month Selasa, 5 Okt 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Rombongan pengurus MPC Pemuda Pancasila Madina Menyambangi Kantor Koramil 13 Panyabungan di Kayujati, Selasa (5/10) malam. Rombongan yang dipimpin oleh Dan Koti Mahatidana MPC PP Madina Safruddin Lubis tiba di kantor Koramil sekitar pukul 21.45 WIB. Kedatangan anggota Pemuda Pancasila ini untuk memberikan kejutan kepada Dan Ramil 13 Panyabungan Kapten Inf. […]

  • Ini Definisi Perzinaan sehingga PSK Lolos Jerat Pidana

    Ini Definisi Perzinaan sehingga PSK Lolos Jerat Pidana

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR menilai, sangkaan pada pasal Kitab Undang-Udang Hukum Pidana (KUHP) yang menyangkut tindak pidana prostitusi, terlalu sempit. Dimana jerat pidana prostitusi saat ini hanya bisa disangkakan kepada mucikari atau makelar bisnis ilegal itu. Ke depan, pelaku bisnis prostitusi diharapkan bisa dijerat. Salah satu caranya melalui revisi UU KUHP […]

  • DCS dapil 2 GOLKAR

    DCS dapil 2 GOLKAR

    • calendar_month Sabtu, 6 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 2 GOLKAR

  • 19-22 April KPU Distribusikan Logistik Pemilukada

    19-22 April KPU Distribusikan Logistik Pemilukada

    • calendar_month Selasa, 19 Apr 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA- Hari ini, Selasa (19/4), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal mulai mendistribusikan seluruh logistik pemilukada ulang kepada PPK. Dari PPK akan didistribusikan ke PPS dan KPPS. Pelaksanaan pemilukada ulang tanggal 24 April depan. Ketua KPU Madina, Jefri Antoni SH melalui Divisi Logistik, Hollad Daulay AMd saat ditemui METRO di ruang kerjanya, Senin (18/4) […]

  • Bulan Depan, Program KTP Anak Sudah Jalan

    Bulan Depan, Program KTP Anak Sudah Jalan

    • calendar_month Jumat, 12 Feb 2016
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – ‎ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, penerapan program KTP anak atau Kartu Identitas Anak (KIA) sudah harus berjalan mulai bulan depan.‎ Hal ini ditandai dengan mulai dikumpulkanya para Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dari seluruh Indonesia. Agar setiap anak lahir, tidak hanya memperoleh akta kelahiran namun juga KIA. ‎”Ini […]

expand_less