PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution menegaskan bahwasanya seluruh wilayah di kabupaten ini setara kedudukannya alias tidak ada yang dikucilkan oleh pemerintah daerah.
Bupati tidak ingin siapapun yang mencoba mengucilkan atau membedakan setiap wilayah di Madina, misalnya wilayah Pantai Barat. Pantai Barat, kata bupati, juga tidak terlepas dari perhatian pemerintah, sebab, wilayah ini banyak menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tolong kepada rekan-rekan media, sampaikan ke publik bahwasanya tidak ada yang dibeda-bedakan setiap wilayah di Mandailing Natal ini,” kata bupati di kantor Dinas PUPR Madina, Rabu (9/4/2025).
Saipullah menegaskan, cara pandang dan cara menilai seperti itu akan membuat Madina terpecah belah. Bupati pun meminta agar semua pihak mendukung program yang digalakkan oleh pemerintah daerah yang membawa masyarakat kepada kesejahteraan.
Selanjutnya, bupati juga menyinggung soal efisiensi anggaran yang berdampak besar pada Dinas PUPR. Lebih dari Rp72 miliar anggaran di PUPR Madina dipotong atas kebijakan dari pemerintah pusat.
Bupati akan berupaya agar jumlah pemotongan anggaran tersebut dikurangi, sehingga pembangunan di Kabupaten Madina tetap berjalan.
“Pemotongan anggaran di PUPR ini paling besar di setiap instansi di Pemkab Madina. Kita berupaya agar pemotongan ini tidak sampai Rp72 miliar, kita nanti akan kordinasi ke pak Gubernur Sumut, Kementrian PUPR, bahkan ke rekan komunikasi saya di DPR RI bagaimna pembangunan itu bisa diberikan kepada wilayah Madina,” ungkapnya.
Kunjungan Bupati Madina ke kantor Dinas PUPR Madina dalam agenda Halal bi Halal bersama seluruh pegawai instansi tersebut. Bupati Saipullah di hadapan seluruh pegawai menyebut bahwa esensi Halal bi Halal itu adalah saling memaafkan antar sesama.
Bupati juga meminta kepada pegawai baik itu ASN atau Honorer agar meningkatkan etos kerja, yaitu berupaya untuk lebih baik dari tahun sebelumnya. (rel/dab)
