Diduga Korupsi 13 M di Dinas Pendidikan, Massa LMHA-RI Unjukrasa
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Kamis, 5 Okt 2017
- print Cetak
Unjukrasa LMHA-RI di kantor bupati Madina
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Massa dari LMHA-RI mlakukan unjukrasa ke kantor Bupati Mandailing Natal, Kamis (5/10/2017) meminta bupati mengusut dugaan korupsi di Dinas Pendidikan.
Massa yang berjumlah hampir 100 orang itu mencuatkan adanya uigaan korupsi sekitar 13 milyar rupiah dana APBD Mandailing Natal pada tahun anggaran 2016.
Dugaan korupsi itu berdasar hasil investigasi Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Monitoring Hukum dan Anggaran Republik Indonesia (DPC LMHA-RI) Kabuapten Mandailing Natal (Madina).
Dalam surat pernyataan DPC LMHA-RI Madina, dinyatakan item-item program yang diduga menjadi ajang korupsi itu meliputi, pembangunan gedung sekolah sebesar Rp. 2.900.000.000; pengadaan mobiler sekolah sebesar Rp. 1.800.000.000; pemeliharaan rutim/berkala ruang kelas sekolah sebesar Rp 4.731.681.425; pembangunan pagar sebesar Rp. 2.550.000.000; dana pendamping biaya operasional sekolah (BOS) sebesar Rp. 151.465.700; pengadaan buku pelajaran untuk SD dan SMP sebesar Rp. 400.000.000 dan pengadaan buku baca tulis Qur’an sebesar Rp 1.000.000.000.
Massa meminta bupati melakukan langkah-langkah bagi pengusutan korupsi di Dinas Pendidikan Mandailing Natal serta pemecatan pejabat yang terbukti korupsi. Mereka juga mendesak Kejaksaan Negeri Panyabungan untuk melakukan pengusutan dan memenajarakan oknum-oknum yang terlibat.
Dalam surat pernyataan DPC LMHA-RI Madina, dinyatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal adalah orang yang bersentuhan langsung dengan seluruh program di instansi itu. Dan seharusnya mampu merubah wajah dunia pendidikan di Negeri Beradat Taat Beribadat ini.
Koordinator Aksi, Rahmad Arbaal Pulungan dan Kordinator Lapangan Hendra Lubis dan Ketua Umum DPC LMHA-RI Madina, Reski mengharapkan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada yang terbukti korupsi.
Selain ke kantor bupati, massa juga melakukan unjukrasa ke kantor Dinas Pendidikan Mandailing Natal. Sayangnya, tak ada pejabat yang menerima pengunjukrasa di kantor bupati. Sementara di kantor Dinas Pendidikan, mereka diterima Kabid Dikdas, Dollar Aprianto.
Dollar menyatakan, bahwa setiap program kegiatan dan penggunaan dana Negara di Dinas Pendidikan Mandailing Natal selalu diawasi oleh auditor.
Peliput : Maradotang Pulungan
Editor : Dahlan Batubara
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
