JAKARTA – Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar. Jumlahnya mencapai 29.000 MW. Namun kapasitas terpasang hanya sekitar 1.300 MW.
Wakil Presiden Budiono mengatakan minimnya kapasitas terpasang pembangkitan terjadi karena tidak ada koordinasi yang baik antara para pemangku kepentingan.
Untuk itu, instansi pemerintah harus bekerja sama dengan para pihak menghilangkan berbagai hambatan agar proyek panas bumi dapat berjalan dengan baik.
“Koordinasi antara pemangku kepentingan kurang, selain itu adanya resistensi dengan masyarakat setempat yang seharusnya diberi pengertian lebih,” kata Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Rabu (12/6).
Menurutnya saat ini sekitar 12 proyek panas bumi belum berjalan atau mandek. Kapasitas proyek tersebut 1.000 megawatt (MW). Sementara wilayah kerja panas bumi tersebar disekitar 58 wilayah. Sembilan diantaranya sudah dibangun, 37 wilayah belum menunjukkan perkembangan signifikan dan 12 wilayah kerja mandek.
Ada dua masalah utama dalam pengembangan panas bumi, yaitu koordinasi di dalam dan di antara pemerintah pusat serta daerah. Karena itu harus ada komunikasi yang baik antar instansi pemerintah.
Masalah yang kedua adalah, perlunya bisnis model yang bagus, sehingga menarik bagi investor. Karena, anggaran negara tidak akan cukup untuk membangun infrastruktur energi, apalagi mengembangkan seluruh potensi panas bumi nasional. Untuk pengembangan proyek panas bumi sangat dibutuhkan modal besar. (tambang.co.id)
