SIHEPENG (Mandailing Online) – Warga Sihepeng yang menyekolahkan anaknya di SDN 001 Sihepeng, Kecamatan Siabu, mendukung program vaksinasi anak yang digalakkan pemerintah.
Dukungan itu terlihat ketika vaksinasi diselenggarakan di sekolah tersebut pada Senin (17/1) banyak orang tua yang hadir menemani anaknya vaksin. Bahkan capaian vaksin pada hari pertama ini telah menyentuh angka 55 persen dari 240 siswa.
Untuk itu warga Sihepeng meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menyahuti permintaan penggantian kepala SDN 001 Sihepeng yang dinilai tidak bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu.
“Kita mendukung vaksinasi untuk anak agar sekolah tatap muka berlanjut dan program pemerintah berjalan. Adil rasanya pemerintah menyahuti permintaan masyarakat yang ingin kepala sekolah diganti,” katanya.
Ansari yang merupakan anggota BPD Sihepeng III ini menyebutkan Kepala Sekolah Sahnul Pane bertindak sewenang-wenang di sekolah tersebut.
“Perumahan sekolah ditempati orang lain, padahal ada guru yang mau tinggal di situ. Kemudian kepala sekolah juga mengganti susunan komite tanpa musyawarah dengan orang tua murid,” katanya.
Sementara warga lainnya TR menambahkan sejak Sahnul memimpin di sekolah tersebut bisa dikatakan tidak ada pembangunan.
“Bahkan sekolah ini dulunya favorit, tapi sekarang masyarakat sudah mulai enggan menyekolahkan anaknya di sini,” jelasnya.
“Warga sudah mendekati batas kesabaran. Kalau tidak disahuti, kita khawatir sekolah ini akan disegel masyarakat. Pembicaraan ke sana sudah ada,” lanjutnya.
Nasution mengungkapkan, kepala sekolah tidak mau mendengar aspirasi masyarakat. Padahal warga sudah datang secara kekeluargaan ke rumah kepala sekolah meminta diadakan musyawarah.
Selain penuturan warga, wartawan Mandailing Online yang berbincang-bincang dengan beberapa guru mendapatkan beberapa fakta. Antara lain pas foto siswa kelas 2 di raport tidak ada, kapur sempat habis, sapu tidak tersedia, ruang kelas dibiarkan tidak dikunci, dan banyak mobiler yang rusak.
“Kepala sekolah juga tidak peduli dengan kedisiplinan guru. Ada guru ASN hanya hadir pada hari pertama sekolah dan hari ini, tapi kepala sekolah terkesan membiarkan,” ujar salah seorang guru.
Sebelumnya warga Sihepeng telah menyurati Dinas Pendidikan dan DPRD terkait hal ini. Bahkan pada September 2021 lalu, surat kedua yang diserahkan warga turut ditandatangani 3 (tiga) kepala desa di wilayah itu. Namun, sampai hari ini belum ada tindakan konkret dari Dinas Pendidikan.
Ketua Komisi I DPRD Zubaidah Nasution yang dihubungi mengaku heran dengan sikap pihak Dinas Pendidikan. Padahal Komisi I telah melakukan rapat internal dan hasil rapat telah disampaikan kepada Disdik.
“Aduan masyarakat kita sahuti dengan sidak ke SD 001. Hasil tinjauan lapangan kita sampaikan ke Disdik. Mereka yang bisa mengambil kebijakan,” katanya.
“Waktu itu pihak Dinas Pendidikan menyampaikan baru bisa diganti bulan Desember dan ini sudah Januari, tapi yang bersangkutan masih menjabat kepala sekolah,” lanjutnya.
Zubaidah pun menilai Dinas Pendidikan tidak menghargai keberadaan anggota DPRD sebagai penyambung aspirasi masyarakat.
“Apa mereka dengar suara dari masyarakat dan wakil rakyat, saya tidak paham karena sampai saat ini kita lihat belum ada tindakan konkret,” pungkasnya.
Terkait tidak adanya langkah konkret pemerintah, Mandailing Online telah menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Arbiuddin S. Harahap sejak siang tadi, tapi sampai berita ini dirilis tidak ada jawaban.
Peliput: Roy Adam
Comments
Related Posts
