Panyabungan (MO) – Kegagalan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Madina menyelenggarakan rapat membahas jadwal pembahasan Perhitungan APBD 2011, tidak melulu berlatar penekanan politik kepada pemerintahan Hidayat-Dahlan.

Motif kebanyakan anggota dewan adalah uang. Banyak anggota dewan ditengarai mematok konpensasi 10 juta rupiah agar bersedia hadir di rapat Bamus.

“ ini dikarenakan banyak anggota DPRD saat ini sudah berorientasi pada uang sehingga enggan datang untuk mengikuti rapat. Hal ini tentunya cerminan dari rendahnya kesadaran politik dari mayoritas anggota DPRD,” ungkap Ketua Madina Develomment Watch, Miftahuddin Lubis kepada Mandailing Online, Sabtu (11/8).

Menurutnya, rendahnya kesadaran politik ini akibat bermacam ragam penyebab. Terutama niat menjadi anggota dewan tidak benar-benar untuk perjuangan perbaikan daerah melalui jalur politik, melainkan bermotif finansial. Misalnya berniat agar dapat menambah jumlah paket borongan jika jadi dewan. Hanya sedikit yang mempunyai tujuan politik yang benar dari total 40 anggota DPRD Madina saat ini.

Akibat rendahnya pemahaman politik anggota dewan tersebut berdampak pada tidak fahamnya mereka terhadap fungsi dan tugas DPRD yang pada akhirnya sulit membangun komunikasi dan koalesi politiik di DPRD Madina tanpa uang, seperti pada pelaksanaan Mamus yang gagal kemarin.

“Fraksi Demokrat yang memimpin Bamus tidak dapat berbuat banyak karena ada komponen rapat yang diduga meminta bayaran 10 juta rupiah baru mau mengikuti rapat. Ini memprihatinkan, kedepan pada pemilu 2014 manusia-manusia seperti ini diharapkan tidak terpilih lagi,” katanya. (dab)

Comments

Komentar Anda