MEDAN –
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho, mengaku kecewa karena banyak kepala daerah (KDh) se Sumut belum mendukung surat edaran tentang pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) muslim untuk Bazda.
Bahkan beberapa KDh kabupaten dan kota tersebut juga kurang mendukung keberadaan dan sosialisasi Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) dalam pengumpulan zakat infak dan sedekah.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi (Rakor) Bazdasu yang diikuti para utusan SKPD kabputen dan kota berikut pengurus Bazda kabupaten dan kota se Sumut, di Asrama Haji Medan. Padahal keberadaan Bazda di setiap daerah bertujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Gatot yang langsung menerima informasi para peserta Rakor Bazda Sumut tersebut, dengan tegas akan menyurati para KDh untuk mengindahkan surat edaran Gubsu tentang pemotong gaji PNS muslim. Bahkan Gatot segera menegur keras kepala daerah yang tak merespon surat edaran tersebut.
“Kita meminta peserta Rakor Bazdasu untuk mengumpulkan dan merekapitulasi berbagai permasalahan Bazda di setiap daerah, sehingga bisa dicari solusi yang tepat untuk memberdayakan Bazda Sumut,” ujar Gatot, siang ini.
Sementara, Ketua Bazda Sumut, Amansyah Nasution, mengakui ummat Islam belum sepenuhnya percaya kepada lembaga Bazda dan juga kurang memahami fungsi zakat sebagaimana memahami fungsi sholat.
Terkait surat edaran gubsu yang belum dilaksanakan oleh beberapa kabupaten dan kota se Sumut untuk memotong gaji PNS muslim yang dimulai Januari 2011, yakni golongan satu sebesar Rp5 ribu, golongan dua Rp10 ribu, golongan tiga Rp15 ribu, dan golongan empat Rp20 ribu
Amansyah mengatakan, sesuai tujuan Rakor Bazda Sumut, pihaknya akan melakukan sinergi program dengan kabupaten dan kota se Sumut.
Sumber : Waspadaonline
