PANYABUNGAN (Mandailing Online) –
HIPMI mendukung penyertaan saham daerah di PT Sorikmas Mining, perusahaan yang mengantongi konsesi penambangan emas di Mandailing Natal (Madina).
Demikian disampaikan Ketua Umum HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Kabupaten Madina, Zainal Arifin, M.Si kepada Mandailing Online, Sabtu (25/4/2020) di Panyabungan.
Harapan agar saham daerah ada di PT Sorikmas Mining menguat dari berbagai kalangan menyusul tambang emas di Sihayo mulai memasuki tahap konstruksi menuju tahap eksploitasi.
Zainal juga mengharapkan bahwa penyertaan modal daerah bukan hanya berpokus pada satu lini sektor saja, mengingat Madina kaya akan sumber daya alam.
“Catatan kami ada beberapa perusahaan di Madina yang sahamnya harus dimiliki pemerintah daerah. Contohnya perusahaan di bidang energi dan mineral serta perkebunan,” ungkap Zainal.
Jika Pemkab Madina memiliki saham di perusahaan perusahaan yang berinvestasi di derah ini maka PAD Madina akan terus naik yang tahun lalu hanya 120 milyar Rupiah.
“Dan tentu laju pertumbuhan ekonomi di Madina akan semakin baik dan bisa jadi Kemampuan Keuangan Daerah juga akan tinggi,” sebutnya.
HIPMI Madina juga mendorong lahirnya Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Oleh karena itu, Zainal menyatakan HIPMI akan mendukung langkah langkah pemerintah daerah maupun DPRD Madina meraih saham di perusahaan perusahaan serta langkah pendirian badan usaha daerah.
Sehari sebelumnya, tokoh pemuda Madina, Raja Bangun Nasution, Jum’at (24/4/2020) di Panyabungan mendesak semua komponen berupaya agar saham Pemkab Madina diraih agar daerah ini tidak jadi penonton saja.
Menurutnya, posisi saham pemerintah daerah sudah dibicarakan melalui rapat-rapat sejak tahun 2016 hingga 2017 dengan DPRD Sumut, DPRD Madina, Pemkab Madina termasuk masyarakat, namun hingga kini belum ada hasilnya.
Posisi nol saham Pemkab Madina di PT Sorikmas Mining sangat kontras dengan pertambangan emas di Tambang Martabe, Batang Toru dimana saham Pemkab Tapsel dan Pemprovsu sebesar 5% melalui PT Artha Nugraha Agung, yang 70% sahamnya dimiliki oleh Kabupaten Tapanuli Selatan, dan 30% lainnya untuk Provinsi Sumatera Utara.
Raja Bangun Nasution mendesaak Pemkab Madina merebut kepemilikan 10% saham di Sorikmas Mining.
“Paradigma lama harus ditinggalkan, jangan cuma sekedar berharap dana CSR (Corporate Social Responsblity), itu cuma residunya alias ampasnya saja,” ujar Raja Bangun.
Peliput : Dahlan Batubara