Kasus 2 Milyar : Seluruh Anggota DPRD Madina Terlibat
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Jumat, 9 Mei 2014
- print Cetak
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dugaan korupsi di DPRD Mandailing Natal (Madina) sebesar 2 milyar rupiah lebih mulai terasa kebenarannya. Seorang anggota DPRD Madina menyatakan kebenarannya.
Menurut anggota dewan yang minta namanya tak ditulis menyatakan bahwa dana 2 milyar lebih itu pun sudah menjadi temuan BPK (Badan Pemerinsa Keuangan) RI. Dana tersebut adalah dana tahun anggaran 2013.
“Semua anggota DPRD Madina kena terhadap penggunaan anggaran 2013 itu, dan saya tidak pernah melaksanakan yang fiktif,” katanya menjawab wartawan, Jum’at (9/5/2014) di Panyabungan.
Diungkapkannya, kesalahan pencairan dana tersebut akibat pihak sekretraiat DPRD Madina kurang akomodatif dan tidak pernah koordinasi sehingga terjadi kerancuan penggunaan anggaran menyebabkan dana yang dipakai para anggota dewan menjadi temuan BPK.
“Ini semua karena secretariat yang kurang proaktif terhadap persoalan yang ada di DPRD Madina,” katanya.
Dari pantauan Mandailing Online di gedung DPRD Madina terlihat sepi dan pemberitaan tentang adanya temuan kasus salah urus dana yang berujung pada korupsi ini menjadi pembicaraan dikalangan staf yang ada digedung rakyat itu.
Berdasar informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pegawai Pemegang Kas (PK) DPRD Madina yang bernama Abdul Hadi Nasution telah diganti dan yang bersangkutan tidak pernah lagi masuk kantor akibat banyak anggaran tahun 2013 tidak bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi temuan BPK RI.
“Pejabat PK 2013 kemarin telah diganti dan yang bersangkutan tidak pernah lagi masuk kerja,” aku salah seorang staf.
Informasi yang berkembang di gedung dewan juga menyebutkan dana 2 milyar itu lebih banyak di pos dana perjalanan dinas anggota DPRD Madina yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Misalnya pemakaian tiket bolong dimana tidak sesuai nama anggota DPRD dengan yang memiliki tiket, serta menyuruh staf yang menghadiri acara sementara yang bersangkutan tidak berangkat,” ujar seorang staf.
“Banyak modus yang dilakukan untuk anggota dewan sehingga anggaran bisa dicairkan sehingga terjadi kebocoran dan menjadi temuan pihak BPK RI,” ungkapnya.
Sementara itu Sekretaris DPRD Madina, Syahnan Batubara yang dikonfirmasi via telepon seluler, Jum’at menyatakan akan memberikan keterangan nantinya.
Peliput : Maradotang Pulungan
Editor : Dahlan Batubara
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
