Jumat, 13 Mar 2026
light_mode

Kemewahan gedung DPR "Spa, Kolam Renang di DPR, Buat Apa?"

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 31 Agt 2010
  • print Cetak

Pembangunan gedung baru DPR kembali disorot setelah pihak kesekjenan DPR menyatakan bahwa gedung baru tersebut akan dilengkapi oleh ruang rekreasi yang mencakup fasilitas fitness, spa, dan kolam renang. Seluruh sarana relaksasi itu rencananya akan ditempatkan di lantai 36 yang terletak paling atas.

Namun ternyata rencana pembangunan fasilitas rekreasi itu belum diketahui oleh sebagian pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku terkejut dengan kabar adanya proyek rekreasi mercusuar tersebut. Ia balik mempertanyakan apa fungsi konkret dari seluruh fasilitas hotel bintang lima itu.

“Kami juga kaget. Kok katanya ada spa, kolam renang, dan lain-lain di dalam gedung baru itu. Buat apa kolam renang?” kata Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Ia menyatakan, DPR memang memerlukan gedung baru karena gedung lama yang ada sudah tidak representatif lagi. Tapi, tegasnya, pembangunan fasilitas yang berlebihan jelas perlu dikaji ulang.

Senada dengan Pramono, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso pun mengungkapkan keterkejutannya. “Ah, masak seperti itu? Saya belum tahu detailnya. Kalau benar ada spa segala, itu sudah kelewatan. Saya tidak setuju. Itu tidak elok,” tandas Priyo.

Priyo bahkan menekankan, ia akan menggunakan seluruh kewenangannya untuk memanggil seluruh anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR guna meminta klarifikasi terkait informasi tersebut. Bila itu benar, maka Priyo akan meminta agar rencana itu dibatalkan. “Pimpinan belum tahu soal itu, kok sudah dipublikasikan lebih dulu,” tukasnya.

Secara terpisah, anggota DPR Eva Kusuma Sundari dalam akun twitter-nya mengkritik pedas rencana pembangunan segala fasilitas rekreasi tersebut di gedung senilai Rp 1,2 triliun itu. Ia mengatakan, rencana renovasi kompleks DPR rupanya telah direduksi dan disabotase menjadi rencana pembangunan gedung mewah.

“Ini pembusukan dari dalam DPR,” tukas Eva. Ia menjelaskan, bahkan di Amerika Serikat, anggota parlemen mereka harus berbagi kamar mandi. Bila istirahat pun, mereka cukup menggunakan sofa atau spring bed ruang kerja. “Jelas di sini ada keserakahan oknum tertentu untuk membajak reformasi parlemen,” tukas Eva.

Gedung baru DPR menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,8 triliun. Di gedung baru ini nantinya anggota dewan memiliki ruangan lebih luas. Masing-masing anggota mendapat ruangan 120 m2. Ruangan ini bisa menampung lima staf khusus.

Gedung baru DPR juga akan dilengkapi dengan helipad. Tender pembangunan gedung ini akan melibatkan BPKP. (umi)
• VIVAnews

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Panyabungan Dicemari Galundung, Pemkab Mandul Atasi Tambang Liar

    Panyabungan Dicemari Galundung, Pemkab Mandul Atasi Tambang Liar

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) masih mandul mengatasi persoalan tambang emas liar di berbagai kawasan di Madina. Sementara itu kota Panyabungan sudah dikepung oleh banyaknya unit-unit galundung (gelondongan batu emas) yang berdampak makin berbahayanya keselamatan warga kota dari pencemaran mercury. Disisi lain, korban nyawa melayang juga sudah banyak terjadi di lobang-lobang […]

  • Langgar Aturan, Sekdes PNS Terancam Diberhentikan

    Langgar Aturan, Sekdes PNS Terancam Diberhentikan

    • calendar_month Selasa, 16 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Bupati Madina mengultimatum sekretaris desa (sekdes) yang telah menerima SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menerima gaji yang melanggar aturan. Salahsatunya, apabila pengangkatannya melanggar aturan, akan diberhentikan. Hal tersebut ditegaskan Bupati Madina, HM Hidayat Batubara SE dalam surat yang disampaikannya kepada camat se Madina dan juga seluruh kepala desa terkait dengan maraknya pembicaraan di tengah-tengah […]

  • Forum Diskusi Geothermal Langkah Awal Menuju Pemahaman Menyeluruh

    Forum Diskusi Geothermal Langkah Awal Menuju Pemahaman Menyeluruh

    • calendar_month Jumat, 20 Mar 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Catatan : Ali Mutiara Rangkuti Kegiatan Forum Grup Diskusi Geothermal yang digelar Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal pada hari Selasa, 17 Maret 2015 kemarin mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Sebagai orang yang memahami pentingnya & mendesaknya pemanfaatan panas bumi dalam kaitannya dengan ketahananan energi dalam skala nasional dan mendesaknya penambahan pasokan listrik yang untuk […]

  • Mr Bean dikabarkan masuk Islam

    Mr Bean dikabarkan masuk Islam

    • calendar_month Jumat, 4 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Sebuah pemberitaan baru-baru ini beredar menyatakan Rowan Atkinson atau kebanyakan orang mengenalnya dengan nama Mr Bean, salah satu pelawak terkenal sepanjang masa asal Inggris, telah memeluk Islam dan menjadi seorang muslim. Berita ini langsung membuat dampak besar di negara-negara Islam dan banyak orang menyebarkan berita itu di berbagai situs dan media sosial, seperti dilansir situs […]

  • Polisi Minta Warga Sorik Marapi Tidak Langgar Hukum

    Polisi Minta Warga Sorik Marapi Tidak Langgar Hukum

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Polres Madina dan PT SMGP Sosialisasi Panas Bumi di Sibanggor Tonga PUNCAK SORIK MARAPI (Mandailing Online) –  Pro dan kontra di kalangan masyarakat merupakan hak warga soal wacana panas bumi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal (Madina). Namun tugas kepolisian juga melindungi seluruh warga yang pro dan kontra supaya tidak dimasuki oleh pihak […]

  • KPK teliti perencanaan yang dibuat daerah

    KPK teliti perencanaan yang dibuat daerah

    • calendar_month Minggu, 16 Nov 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    LANGKAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meneliti setiap perencanaan yang dibuat daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus terdapat APBD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Perwakilan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Abdul Wahid MSi di Stabat, kemarin. Abdul Wahid menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meneliti perencanaan […]

expand_less