Oleh: Hadi Kartini
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari awal perencanaannya sudah menjadi perbincangan yang kontroversial. Mulai dari dana yang dipakai untuk membiayai program ini, sampai harga yang ditetapkan per porsi makanan. Ditambah masalah yang dihadapi setelah program ini berjalan. Pembayaran biaya program MBG yang tidak lancar kepada penyelenggara penyediaan MBG dan sekarang adanya keracunan yang dialami siswa diduga karena mengonsumsi MBG.
Keracunan yang terjadi diduga akibat mengonsumsi MBG ini terjadi di Bogor. Sebanyak 210 siswa menjadi korban yang berasal dari delapan sekolah. MBG yang mereka konsumsi berasal dari SPPG yang sama. Sebelumnya, ada 171 siswa dari TK, SD, dan SMP di kota bogor juga mengalami hal yang sama.
Kasus keracunan ini langsung diselidiki oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut, pihaknya tengah menunggu hasil uji sampel. (CNNIndonesia.com, 11-5-25)
Terkait kasus keracunan yang diduga karena mengonsumsi MBG, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, program MBG akan mendapat proteksi asuransi. Kepala Pengawas Perasuransian, Penjamin, dan Dana Pensiun (PPDP) Ogi Prastomiyono menyatakan, saat ini Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang menyusun proposal awal yang berisi mekanisme penyelenggaraan produk asuransi untuk program MBG.
Dana sebesar Rp15.000 per anak yang dialokasikan untuk MBG, akan dikaji ulang supaya bisa mencakup asuransi perlindungan terhadap risiko kebakaran dan kecelakaan. Ini di sampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola MBG BGN Tigor Pangaribuan. (Finansial.bisnis.com, 11-5-25)
MBG adalah Bisnis
Keracunan yang diduga akibat mengonsumsi MBG membuktikan, urusan untuk mengurus rakyat tidak bisa dilimpahkan kepada pihak swasta. Melibatkan pihak swasta untuk urusan umum sama juga dengan transaksi bisnis. Kalau urusannya bisnis maka pelaku bisnis akan memikirkan untung dari setiap bisnis yang dilakukan, walaupun itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Mereka tidak memikirkan, apakah itu merugikan orang lain atau tidak yang penting pundi-pundi rupiah masuk ke kantong mereka.
Proyek MBG mempunyai rantai pelaksanaan yang panjang melibatkan beberapa pihak. Dana yang turun sampai tangan pelaksana penyedia MBG tidak sebesar alokasi yang ditetap pertama karena dari pihak pertama ke pihak ke dua, dan seterusnya akan mengambil keuntungan dari dana yang dianggarkan. Akibatnya, dana yang sampai ke tangan pihak penyedia MBG sudah jauh dari yang dianggarkan. Mau tidak mau pihak penyedia MBG menekan biaya produksi sedemikian rupa agar mereka tetap mendapatkan keuntungan. Bisa jadi dari penggunaan bahan baku yang tidak layak, pengolahan yang serampangan, pengemas yang tidak higienis, dan lainnya.
Apalagi setelah terjadinya keracunan, biaya Rp15.000 per anak dialokasikan lagi untuk membayar premi asuransi. Berapa lagi sisa yang bisa digunakan untuk MBG ini? Sedangkan dengan biaya Rp15.000 per anak saja, banyak masyarakat yang menyoroti menu yang disuguhkan. Banyak pihak meragukan kandungan gizi dari program MBG bisa mengatasi gizi buruk pada anak.
Pemberian MBG kepada pelajar tidak akan berdampak signifikan terhadap gizi anak Indonesia. Bagaimana mungkin anak Indonesia mempunyai gizi baik, jika kandungan gizi dalam MBG masih diragukan? Andai pun kandungan gizi dari program MBG ini bagus, kemungkinan mengatasi gizi buruk pada anak masih mustahil bisa diperbaiki. Anak membutuhkan gizi yang cukup setiap kali makan, sedangkan program MBG ini hanya sekali diberikan di sekolah. Program ini pun tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk memperbaiki gizi, setiap individu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi setiap kali makan. Dengan keadaan ekonomi sebagian masyarakat yang berada dalam kemiskinan, mustahil untuk mengonsumsi makanan bergizi. Disinilah peran pemerintah, bagaimana caranya rakyat Indonesia bisa memenuhi kebutuhan akan pangan dengan nilai gizi yang baik.
Kebijakan yang Tepat
Kebijakan yang tepat perlu diambil pemerintah untuk mengatasi gizi buruk ini. Jangan membuat kebijakan yang hanya memberi solusi jangka pendek seperti program MBG yang ternyata malah menambah masalah-masalah lain yang lebih parah dan membahayakan masyarakat.
Apa pun kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus pemerintah sendiri yang mengurus dan mengelolanya. Jika dilimpahkan kepada pihak swasta maka akan menambah masalah baru. Pemerintah bisa membuka lapangan kerja yang banyak dengan gaji yang layak kepada rakyat, sehingga rakyat mempunyai penghasilan dan mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Atau kebijakan lain yang menguntungkan rakyat secara keseluruhan. Untuk memperbaiki keadaan yang sudah terlanjur kacau, ada baiknya pemerintah mengambil sistem alternatif yang mampu memperbaiki keadaan.
Seperti kita ketahui, dalam pengaruh ekonomi kapitalisme saat ini membuka peluang kecurangan terjadi. Semua kebijakan adalah proyek dan setiap proyek adalah bisnis. Dalam bisnis peluang korupsi tidak bisa dihindari, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat. Dari kasus ini, bisa kita melihat bahwa sistem yang diterapkan hari ini terbukti gagal dalam melindungi kesehatan dan keselamatan rakyat.
Islam Mengatasi Gizi Buruk
Gizi buruk pada anak terjadi karena ketidakmampuan orang tua dalam memberikan makanan yang bergizi. Orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan gizi keluarga karena untuk mendapatkan makanan yang bergizi sangat sulit. Keadaan ekonomi sebagian besar penduduk Indonesia saat ini, tidak memungkinkan untuk membeli makanan yang bergizi. Sekarang orang hanya berfikir, bagaimana mereka tidak kelaparan, bukan bagaimana makanan yang mereka makan mengandung gizi yang baik.
Kemiskinan menjadi hal pertama yang harus diatasi karena akan berpengaruh terhadap tingkatan ekonomi masyarakat. Terlebih kemiskinan sangat berhubungan dengan gizi masyarakat. Jika seseorang tidak miskin, maka mereka akan sanggup membeli makanan yang bergizi dengan kualitas yang baik. Dengan sendirinya gizi buruk bisa diatasi.
Hal inilah yang diterapkan sistem Islam. Terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat adalah kewajiban negara. Untuk itu, negara memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan pokoknya, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, “Imam (penguasa) adalah raa’in (pengurus) dan Ia bertanggung jawab atas kepengurusannya.”
Agar semua kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi maka negara mewajibkan dan mendorong semua laki-laki yang sanggup bekerja untuk bekerja. Negara berkewajiban menyediakan dan membuka lapangan kerja yang banyak, sehingga setiap kepala keluarga mempunyai penghasilan dan bisa memenuhi semua kebutuhan anggota keluarganya. Dengan adanya penghasilan maka kebutuhan pokok dapat dipenuhi. Dengan sendirinya kebutuhan akan gizi masyarakat dapat terpenuhi.
Pemerintah juga menugaskan Qadli (hakim) al-Hisbahh yang bertugas di pasar. Qadli ini bertugas melakukan amar makruf nahi munkar di pasar. Tujuannya mencegah berbagai bentuk kecurangan di pasar. Mulai dari kualitas barang, ketersediaan, ketetapan harga, distribusi, kehalalan produk yang di perjual-belikan, dan semua yang berhubungan dengan keadaan di pasar.
Hakim pasar memastikan barang-barang yang diperjualbelikan di pasar adalah barang-barang terbaik dengan kualitas terbaik. Jika ada pedagang yang melakukan kecurangan, maka hakim pasar akan memberi sanksi yang tegas. Kemudahan dalam mendapatkan bahan makanan pokok dengan kualitas yang baik maka tidak akan ditemui lagi rakyat yang kurang gizi.
Begitulah Islam dalam menjaga gizi dan keselamatan rakyat. Bukan hanya memberikan solusi sesaat yang belum tentu keberhasilannya, tetapi aturan Islam memberi solusi yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah gizi buruk sampai keakarnya.
Wallahu’alam bissasawab
