Sabtu, 14 Mar 2026
light_mode

Ketua DPR Berharap MK Transparan soal Gugatan Pilpres

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Kamis, 24 Jul 2014
  • print Cetak

Ketua DPR RI Marzuki Alie berharap Mahkamah Konstitusi (MK) bisa bersikap terbuka dan transparan untuk mengadili laporan-laporan terkait kecurangan Pilpres 2014.

MK juga diharapkan tidak lagi menggunakan alasan waktu seperti yang terjadi pada laporan-laporan kecurangan seperti pada pemilu legislatif lalu. Marzuki mengatakan pemilu legislatif terjadi kebrutalan namun tidak bisa diadili karena MK beralasan tidak memiliki waktu yang cukup.

"Waktu pileg itu brutal sekali, money politik bahkan penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu banyak yang diberhentikan karena curang," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/7).

Sayangnya, sebut Marzuki, meski para pengawas dan penyelenggara pemilu yang curang diberhentikan, namun itu tidak mengubah hasil pemilu karena MK tidak memiliki waktu mengadili pengaduan kecurangan tersebut.

"Ini kontradiktif sebenarnya, penyelenggaranya dan pengawasnya dapat sanksi, tapi hasil pemilu tidak bisa dikoreksi. Harusnya kan sinergis kalau memang penyelenggara dan pengawas melakukan kecurangan, hasilnya pun harus dikoreksi," beber politisi senior Partai Demokrat ini.

Makanya, tambah Marzuki, untuk pilpres ini sidangnya harus terbuka dan semua data harus transparan yang disaksikan oleh kedua belah pihak.

Kubu Prabowo-Hatta besok dijadwalkan akan menyerahkan bukti-bukti kecurangan Pilpres 2014 ke MK. Sebelumnya, pasangan yang disusung Gerindra, PAN, PKS, PPP, Golkar, PBB dan Demokrat ini menarik diri dari proses rekapitulasi suara di KPU.

Sumber : rmol

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tahun 2022 Dinas PU-PR Bangun 11 Ruas Jalan

    Tahun 2022 Dinas PU-PR Bangun 11 Ruas Jalan

    • calendar_month Sabtu, 2 Jul 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sepanjang tahun 2022 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan dana sebesar Rp 44 miliar untuk pembangunan 11 (sebelas) ruas jalan kabupaten. Dana pengerjaan pembangunan kesebelas ruas jalan itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022. Demikian disampaikan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Madina Elvi Yanti kepada […]

  • 500 Lebih Nelayan Tradisional Belawan Tidak Melaut

    500 Lebih Nelayan Tradisional Belawan Tidak Melaut

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Medan – Hari ini, Kamis (19/3), sekira 500 lebih nelayan tradisional Belawan tidak melaut. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015. "Para nelayan tidak melautnya selama sehari penuh Kamis, karena para nelayan merayakan atau mensyukuri terbitnya Permen KP No 2 Tahun 2015," kata […]

  • Konflik Internal DPRD Madina  Sebaiknya Tempuh Jalur Hukum

    Konflik Internal DPRD Madina Sebaiknya Tempuh Jalur Hukum

    • calendar_month Minggu, 11 Nov 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Gerakan Kelompok 18 DPRD Madina diharapkan tidak terperangkap pada bentuk gerakan provokatif yang dikhawatirkan dapat mengganggu perjalanan agenda-agenda pembangunan daerah. Kita menghimbau agar Kelompok 18 bisa merubah pola gerakan ke arah yang lebih bijaksana agar tidak menggangu agenda pembangunan daerah. Di sisi lain, Ketua DPRD Madina selaku pimpinan tertinggi diharap juga untuk lebih sinergis mendorong […]

  • Persib Terganggu Penundaan Jadwal

    Persib Terganggu Penundaan Jadwal

    • calendar_month Jumat, 10 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Laga menghadapi Persipura akan ditunda karena harus mengikuti Liga Champions Asia. Persiapan Persib Bandung jelang tur Papua terganggu oleh kabar penundaan jadwal dua laga di Tanah Papua. Persib dijadwalkan akan menghadapi Persiwa Wamena yang semula dijadwalkan 15 Februari dan Persipura Jayapura 19 Februari 2012. Kedua laga tersebut kemungkinan harus ditunda karena Persipura harus berlaga di […]

  • Sengketa Pilkada Madina Kasus Pertama Yang Diputus PTTUN Medan

    Sengketa Pilkada Madina Kasus Pertama Yang Diputus PTTUN Medan

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Dari 6 perkara Pilkada yang disidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, Sengketa Pilkada Mandailing Natal (Madina) yang merupakan putusan perdana yang diselesaikan oleh majelis hakim. Demikian diungkap Humas PTTUN Medan, Nurman Sutrisno, SH, M.Hum, Jum’at (18/9) yang dilansir situs resmi PTTUN Medan, http://pttun-medan.go.id. Disebutkannya, sidang sengketa Pilkada Nomor Perkara […]

  • Gatot tolak pemekaran Sumteng?

    Gatot tolak pemekaran Sumteng?

    • calendar_month Senin, 28 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Pasca dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut), kinerja Gatot Pujo Nugroho selaku pucuk pimpinan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), kerap menuai kritik. Mulai dari minus komunikasi, hingga beragam kebijakan Gatot yang dinilai menyalah dan arogan, karena tidak berdasarkan atas mekanisme yang semestinya. Salah satunya yakni, terkait tidak masuknya Provinsi […]

expand_less