Jumat, 13 Mar 2026
light_mode

Kisah Mahasiswa Panyabungan di Thailand, Menunggu e-KTP Sejak Tahun 2017

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 11 Sep 2019
  • print Cetak

Deni Setiadi (tengah)

 

Persoalan blangko e-KTP habis atau mesin pencetak rusak atau server KTP bermasalah di Kabupaten Mandailing Natal sudah menjadi penyakit yang belum sembuh.

Dan rakyat selalu menghela nafas.

Lantas, bagaimana jika mahasiswa yang kuliah di luar negeri butuh e-KTP, namun selalu mentok oleh “penyakit “ itu?

Ini keluhan seorang mahasiswa yang kuliah di Thailand. Yang sejak 2017 menunggu e-KTP dari Dinas Kependudukan Mandailing Natal.  Sejak dia lulus SMK.

“Setiap saya datang, blangko selalu habis,” kata Deni Setiadi dalam  pesan inbox kepada Redaksi Mandailing Online 20 Agustus 2019, lima hari sebelum dia kembali ke Thailand.

Deni Setiadi adalah warga Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal. Sedang kuliah S1 di di negara Thailand.

Dia telah melakukan rekaman untuk e-KTP sejak Juni 2017. Hingga 2019 e-KTP itu tak selesai dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Mandailing Natal (Madina).

Dia tak berhasil memperoleh e-KTP. Pihak Dinas Kependudukan Madina menyatakan bahwa blangko e-KTP habis.

Saat libur kuliah, dia kembali ke Panyabungan selama sekitar 2 bulan. Itu liburan summer-nya yang terakhir sebelum melakukan internship.

Pada tanggal 20 Agustus 2019 pagi jam 9.00 WIB dia datang lagi mempertanyakan apakah e-KTP sudah siap? Ternyata juga tak siap. Alasan tetap sama : blanko habis.

Setiap dia datang ke Dinas Kependudukan Madina, blanko selalu habis.

Pegawai di Dinas Kependudukan Madina berkata bahwa dalam rentang tertentu blanko akan datang sebanyak sekitar 500 lembar, dan itu akan habis hanya dalam waktu 1 setengah hari.  Artinya, siapa cepat dia dapat.

Dia pernah menemui pejabat di instansi itu memberitahu pentingnya e-KTP itu agar semua aktifitas kuliah di luar negeri tak terkendala.

Dia menjadi gelisah karena tanggal 25 Agustus 2019 dia harus kembali ke Thailand untuk mengikuti internship.

Apalagi pasport miliknya akan habis tahun depan. Itu membutuhkan e-KTP.

Internship itu sangat urgen bagi masa depannya.

e- KTP itu sangat diperlukannya untuk membuka rekening di bank BNI. Pihak bank tak bisa menerbitkan rekening jika pemohon tak memiliki e-KTP.  Apalagi seluruh bank di Indonesia sudah ketat pengawasannya oleh OJK.

Resi yang diberikan Dinas Kependudukan Madina pun tak beraku di bank.

Lagipula, di era yang serba digital sekarang, apalagi di luar negeri, fungsi e-KTP sangat vital di berbagai aktifitas penting.

Sebenarnya dia punya KTP, tapi KTP lama alias non elektronik. Dan KTP jenis itu dulu masih bisa digunakan mengurus pasport ketika hendak kuliah ke Thailand.

“Sampai saat ini pihak BNI tetap tidak bisa menerima resi, dan pihak Dinas (Dinas Kependudukan) tidak memberikan solusi bagaimana saya harus membuat rekening BNI,” ungkap Deni dalam pesan inbox itu.

Karena dia sudah di Thailand, dia menyuruh adiknya untuk selalu menyunggul e-KTP itu ke Dinas Kependudukan Madina.

Setiap adiknya ke instansi itu, pegawai selalu bilang blanko habis. Di waktu lain jawaban pegawai : mesin pencetak rusak.

“Saya berharap dapat menghubungi abang agar berita ini bisa dimuat (di Mandailing Online) dan semoga kesimpang siuran ini sudah tidak ada lagi,” katanya di pesan inbox.

Dan telefon terakhir Mandailing Online dengan Deni Rabu (11/9/2017), e-KTP itu belum juga dicetak pemerintah daerah.

 

Penulis : Dahlan Batubara

 

 

 

 

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Madina Berasalan Berkas Batahan I Belum Diberikan Transmigrasi Sumut

    Pemkab Madina Berasalan Berkas Batahan I Belum Diberikan Transmigrasi Sumut

    • calendar_month Senin, 18 Apr 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ini alasan Pemkab Madina soal belum mampu menyelesaikan konflik Warga Batahan I vs PT. Palmaris yang berujung ditangkapnya 12 warga Batahan I.  Pihak Pemkab Madina berasalan belum mendapat berkas dari pihak Dinas Transmigrasi Sumut, makanya belum bisa menyelesaikan persoalan warga Batahan I vs PT. Palmaris. Itu dikatakan Asisten I Pemkab Madina, […]

  • Madina Harus Bentuk Lembaga Pelestarian Cagar Budaya

    Madina Harus Bentuk Lembaga Pelestarian Cagar Budaya

    • calendar_month Kamis, 25 Agt 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Mandailing memiliki peradaban tua. Sejak zaman batu hingga Hindu, era Masehi hingga masa kerajaan-kerajaan. Setiap etape sejarah itu membentuk dan memperkaya peradaban kawasan Mandailing. Berjibun jumlah situs dan aset peninggalan sejarah Mandailing tersebar di banyak tempat, terutama di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Tetapi, sebagian besar aset itu tidak dipelihara, dibiarkan begitu […]

  • PKB Madina Surati Bupati Terkait Pengisian Wakil Bupati Madina

    PKB Madina Surati Bupati Terkait Pengisian Wakil Bupati Madina

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB ) Mandailing Natal (Madina) menyurati Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution terkait pengisian calon wakil Bupati Madina yang saat ini masih kosong. Surat PKB ini menekankan kepada bupati bahwa proses pengisian kursi wakil bupati adalah berdasarkan Undang – undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selama ini di […]

  • Palas Layak Miliki Perpustakaan Daerah

    Palas Layak Miliki Perpustakaan Daerah

    • calendar_month Sabtu, 8 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PALAS- Kabupaten Padang Lawas (Palas) sudah selayaknya memiliki perpustakaan daerah yang menyajikan berbagai buku untuk dibaca masyarakat. Hal ini mengingat Palas belum memiliki perpustakaan daerah. Demikian disampaikan Wakil Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Palas, Bidang Pengkajian Pendidikan, Husni Mubarrok Nasution, kepada METRO, Rabu (5/1). Pihaknya menilai apa yang sudah dilakukan Bupati Palas, Basyrah Lubis […]

  • Sekretaris Golkar Sumut : KPU Madina Tak Punya Hak Menyatakan Rekomendasi Bawaslu Cacat Hukum

    Sekretaris Golkar Sumut : KPU Madina Tak Punya Hak Menyatakan Rekomendasi Bawaslu Cacat Hukum

    • calendar_month Selasa, 26 Nov 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA ( Mandailing Online ):  – Pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina dalam surat nomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024 tentang Tindak lanjut surat rekomendasi Bawaslu nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/2024 yang menyatakan surat rekomendasi itu cacat hukum, tampaknya membuat Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ilhamsyah bereaksi. Ilhamsyah menilai pernyataan KPU Madina itu tak memiliki dasar. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang […]

  • Soal Kelangkaan Pupuk, Ternyata Akibat Pengurangan Kuota

    Soal Kelangkaan Pupuk, Ternyata Akibat Pengurangan Kuota

    • calendar_month Jumat, 25 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pihak Pemkab Mandailing Natal (Madina) mengakui kebenaran kelangkaan pupuk bersubsidi di daerah ini. Penyebabnya, terjadi pengurangan kuota oleh pemerintah. Kepala Bdang Agribisnis Dinas Pertanian Peternakan Madina, Latifa Hannum menjawab wartawan, Jum’at (25/10/2013) mengungkapkan jenis kuota pupuk yang dikurangi adalah ZA, Ponska dan SP36. Penyebab kekurangan pupuk subsidi ini akibat kelengahan kelompok […]

expand_less