Sabtu, 14 Mar 2026
light_mode

KPK Tangkap Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Ini Orangnya?

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Kamis, 14 Jan 2016
  • print Cetak

 

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Rabu 13/1) malam terhadap terduga penerima penerima suap pembangunan jalan di kawasan Indonesia Timur. Salah satu yang ditangkap adalah anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Penelusuran JPNN.com dari situs dpr.go.id, Komisi V DPR RI ini diketuai oleh oleh anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur II, Fary Djemy Francis dari Fraksi Gerindra, membidangi infrastruktur dan perhubungan dengan mitra kerja antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Fary didampingi empat wakil ketua masing-masing Muhidin Mohamad Said (Fraksi Golkar, dapil Sulawesi Tengah), Lasarus (Fraksi PDIP dapil Kalimantan Barat), Michael Wattimena (Fraksi Demokrat Dapil Papua Barat), dan Yudi Widiana Adia (Fraksi PKS Dapil Jawa Barat IV).

Selain menugaskan Lasarus sebagai wakil ketua Komisi V DPR, Fraksi PDIP juga menempatkan beberapa kadernya sebagai anggota Komisi V yakni Sukur H Nababan dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI), Yoseph Umar Hadi (Dapil Jawa Barat VIII), Nusyirwan Soejono (Dapil Jawa Tengah VI), Sudjadi (Dapil Jawa Tengah VI), Sadarestuwati (Dapil Jawa Timur VIII), Rendy M Affandi Lamadjido (Dapil Sulawesi Tengah), Damayanti Wisnu Putranti (Dapil Jawa Tengah IX), dan Budi Yuwono dari Dapil Jawa Timur VI.

Seperti diketahui, Rabu (13/1) malam KPK menggelar OTT transaksi suap. Tangkapan komisi antirasuah itu adalah anggota DPR berinisial DWP. Inisial itu merujuk pada salah satu nama anggota Fraksi PDIP yang duduk di Komisi V DPR.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto langsung bereaksi atas kabar yang menyebut kader partainya di DPR telah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski belum mendapat kepastian bahwa yang ditangkap KPK itu kader PDIP, namun Hasto tak langsung berang.

Menurutnya, DPP PDIP selalu wanti-wanti ke kader-kadernya agar tidak korupsi. Sanksi pemecatan pun menanti jika benar tangkapan KPK itu memang kader PDIP.

“Belum diperoleh kepastian (soal anggota Fraksi PDIP DPR yang ditangkap KPK, red). Namun, bilamana melibatkan anggota dewan dari PDIP, maka partai bertindak tegas dengan menerapkan sanksi pemecatan seketika. ‎Dengan demikian yang bersangkutan bukan anggota PDIP lagi,” ujar Hasto melalui layanan pesan singkat, Kamis (14/1) dini hari.

Sumber : Jpnn

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tambang Emas Ilegal Bermunculan

    Tambang Emas Ilegal Bermunculan

    • calendar_month Senin, 28 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Distamben Tapteng akan Lakukan Penertiban Pandan (Mandailing Online) – Aktifitas penambangan emas ilegal di Desa Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), semakin meresahkan masyarat desa sekitar. Warga khawatir aktifitas para penambang yang disinyalir menggunaan bahan kimia seperti merkuri itu berdampak negatif secara langsung kepada masyarakat dan lingkungan hidup sekitar lokasi pertambangan. Masyarakat amat […]

  • Sekda Madina Berganti

    Sekda Madina Berganti

    • calendar_month Kamis, 29 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 6Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berganti. Marwan Bakhti Siregar yang selama ini Kepala Inspektorat Madina menggantikan jabatan sekda dari M. Daud Batubara dalam acara penyerahan SK pengangkatan, Kamis (29/8) di aula Kantor Bupati Madina oleh Wakil Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution. Pengangkatan Marwan sebagai Plt. Sekda itu berdasar surat […]

  • Berdiri Sejak 2007, Lubuk Kapundung II Belum Punya SD

    Berdiri Sejak 2007, Lubuk Kapundung II Belum Punya SD

    • calendar_month Senin, 30 Agt 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    LUBUK KAPUNDUNG II (Mandailing Online) – Selain pembangunan fisik (infrastruktur), pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga sangat perlu dalam memajukan daerah. Salah satunya adalah pendidikan. Desa Lubuk Kapundung II di wilayah Siulangaling, Kecamatan Muara Batang Gadis tidak memiliki dua keistimewaan itu. Selain jalan darat yang belum terealisasi, hingga hari ini sejak mekar pada tahun 2007 […]

  • Kapolres Mandailing Natal Jenguk Korban Penganiayaan

    Kapolres Mandailing Natal Jenguk Korban Penganiayaan

    • calendar_month Sabtu, 9 Apr 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Kapolres Mandailing Natal AKBP Hirbak Wahyu Setiawan menjenguk warga Tabuyung korban penganiayaan di RS Panyabungan, Kamis (07/04/2011). Empat orang warga Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal dianiaya OTK pada Kamis (07/04/2011) sekira pukul 02.00 WIB. (Ist) Sumber : Beritasumut

  • Bupati Tapsel : Kepala Desa Harus Merangkul Lawan Politik

    Bupati Tapsel : Kepala Desa Harus Merangkul Lawan Politik

    • calendar_month Selasa, 15 Mei 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    TAPANULI SELATAN (Mandailing Online) – Bupati Tapanuli Selatan, H. Syahrul M Pasaribu mengharapkan kepada kepala desa untuk merangkul lawan palitik. Itu ditekannya usai melantik 67 kepala desa, Senin (14/5/2018) di Sipirok. Para kepala desa terpilih itu hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 23 April 2018 lalu. Syahrul mengingatkan bahwa proses berpolitik di desa sudah […]

  • Ikhwanul Muslimin, Mesir dan Kemerdekaan Indonesia

    Ikhwanul Muslimin, Mesir dan Kemerdekaan Indonesia

    • calendar_month Sabtu, 17 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PERAN MESIR YANG DIPELOPORI OLEH IKHWANUL MUSLIMIN SANGATLAH BESAR DAN BERARTI BAGI KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA. SEBAB ATAS DESAKAN IKHWANUL MUSLIMIN LAH PEMERINTAH MESIR MENJADI NEGARA PERTAMA YANG MENGAKUI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA. (Dikutip dari arrahmah.com) Sebelum tanggal 22 MARET 1946 Indonesia selalu diklaim Belanda sebagai masalah dalam negeri negara penjajah itu. Belanda tetap mengklaim Indonesia sebagai […]

expand_less