Jumat, 13 Mar 2026
light_mode

Kuota Sertifikasi Guru Tabagsel 2.687 Orang

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 5 Jan 2011
  • print Cetak


MEDAN- Pada 2011 ini, jumlah kuota sertifikasi guru Sumatera Utara (Sumut) meningkat hingga lebih dari 300 persen. Jika tahun lalu kuota sertifikasi guru untuk Sumut hanya 7.447 orang, tahun ini sebanyak 23.900 orang. Sementara untuk Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) kuota sertifikasi guru 2.687.
Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumut Mahdi Ibrahim didampingi Sekretaris LPMP Sumut Rudianto mengatakan, kuota tersebut telah dibagi ke 33 kepala Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten/kota.
“Dengan jumlah kuota sebesar ini, kita memerlukan kerja sama yang baik dari ketiga Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) Induk yang ada di Sumut. Yakni Universitas Negeri Medan (Unimed), Universitas HKBP Nomensen (UHN), dan Universitas Muslim Nusantara (UMN),” ungkap Mahdi kepada wartawan, Selasa (4/1).
Lebih lanjut Mahdi mengatakan, setelah kuota dibeberkan ke masing-masing kepala Disdik kabupaten/kota, diharapkan mereka segera melakukan proses rekrutmen peserta sesuai dengan kuota yang telah ditentukan.
“Pada proses rekrutmen ini kita berharap kepala Disdik kabupaten/kota objektif dan transparan dalam menetapkan guru-guru yang berhak mendapatkan kuota tersebut. Sedangkan yang tak berhak harus ditangguhkan, sesuai dengan prasyarat yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Kemendiknas,” jelasnya.
Mahdi menuturkan, saat ini jumlah guru di Sumut mencapai 205.000 orang. Sedangkan yang telah memiliki Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) baru mencapai 202.000 orang. “Dari jumlah guru yang telah memiliki NUPTK ini, baru 21 persen guru yang telah lulus sertifikasi sebagai guru profesional,” paparnya.
Rudianto menambahkan, pada pelaksanaan sertifikasi guru 2011 ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena sebagian besar peserta akan mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) secara massal. Sementara LPMP juga masih menunggu keputusan dari pusat untuk penambahan jumlah LPTK Induk, mengingat jumlah kuota untuk mengikuti PPG tahun ini yang sangat besar.
“Di Sumut saat ini hanya memiliki tiga LPTK Induk. UMN mendiklat sebanyak 3.000 peserta, UHN 4.000 peserta dan sisanya diperkirakan 16.900 peserta akan didiklat oleh Unimed,” tutur Rudianto.
Menurutnya, hal ini dikhawatirkan Unimed akan kewalahan jika harus menggelar diklat kepada 16.900 peserta yang dimungkinkan dapat mengganggu proses perkuliahan di kampus tersebut. “Karena selama ini Unimed hanya melakukan diklat kepada 4.000 peserta,” ujarnya.
Rudianto berharap pemerintah pusat mempertimbangkan untuk menambah jumlah LPTK di Sumut, sehingga proses PLPG yang memakan waktu sembilan hari tak mengganggu pekerjaan lain masing-masing LPTK Induk. “Selain itu, guru juga tak bertumpuk, karena bayangkan seperti Nias Selatan itu kuotanya 900-an. Jika mereka sekaligus diberangkatkan ke satu LPTK Induk dan harus didiklat, dikhawatirkan Nias Selatan akan mengalami kekosongan guru selama sembilan hari,” katanya.
Rudianto menilai, pada 2011 proses pelaksanaan sertifikasi guru akan berbeda, karena 23.900 orang guru akan didiklat secara massal. “Ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan Disdik kabupaten/kota harus mengatur siasat agar siswa tak terbengkalai. Kemudian LPTK Induk juga mengatur agar proses perkuliahan di kampus tak terganggu,” ujarnya.
Guru-guru yang akan mengikuti sertifikasi guru tersebut terdiri dari guru TK, pendidikan dasar (Dikdas), pendidikan menengah (Dikmen) yang mencakup SMP, SMA, SMK dan SLB. Kuota untuk guru TK sebanyak 290 peserta, Dikdas (18.563), Dikmen (5.019) dan SLB (28).
Sedangkan untuk kuota masingmasing kabupaten/kota, yaitu Asahan (879), Batu Bara (585), Binjai (536), Dairi (643), Deli Serdang (2.318), Gunung Sitoli (489), Humbahas (482), Karo (539), Labuhanbatu (559), Labuhanbatu Selatan (289), Labuhanbatu Utara (461), Langkat (1.293), Mandailing Natal (1.214), Medan (4.020), Nias (597), Nias Barat (326), Nias Selatan (994), Nias Utara (421), Padanglawas (167), Padanglawas Utara (351), Padangsidimpuan (412), Pakpak Bharat (119), Pematangsiantar (668), Samosir (286), Serdang Bedagai (736), Sibolga (144), Simalungun (1.442), Tanjungbalai (173), Tapanuli Selatan (543), Tapanuli Tengah (658), Tapanuli Utara (779), Tebing Tinggi (277) dan Toba Samosir (500).
Kepala Dinas Pendidikan Tapsel Drs Marasaud Harahap ketika dikonfirmasi terkait kuota sertifikasi guru Tapsel 2011, kemarin (4/1), menyebutkan secara resmi belum sampai ke Disdik Tapsel. “Kita tunggu saja pemberitahuannya,” ucap Marasaud.
Disinggung kuotanya 543, Kadis menyambut positif. “Kita sambut dengan baik,” pungkasnya. (saz/smg/neo)
Sumber : Metro Tabagsel

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pembakaran Camp Sorikmas Mining Dilakukan Penambang Liar

    Pembakaran Camp Sorikmas Mining Dilakukan Penambang Liar

    • calendar_month Rabu, 11 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 5Komentar

    Panyabungan(MO) – Aksi pembakaran camp PT Sorikmas Mining di perbukitan Sambung, Kecamatan Naga Juang, Mandailing Natal (Madina), Sabtu (7/7) lalu, diduga dilakukan para penambang emas tanpa Izin (PETI). Meski tak ada korban jiwa dalam insiden ini, sekitar 130-an karyawan PTSM, termasuk karyawan kontraktor pengeboran berhasil dievakuasi dan terhindar dari bahaya. Namun, aset perusahaan bernilai ratusan […]

  • Bupati Jalur Linggabayu, Atika Jalur Batangtoru

    Bupati Jalur Linggabayu, Atika Jalur Batangtoru

    • calendar_month Senin, 20 Des 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANTAI BARAT (Mandailing Online) – Menyusul terbukanya akses jalan menuju Pantai Barat Madina, bupati dan wakil bupati langsung menuju kawasan banjir terparah, Senin (20/12/2021). Selain melakukan kordinasi langusung di lapangan, kedua pimpinan Pemkab Mandailing Natal (Madina) itu juga menyalurkan bantuan sembako dan material yang dibutuhkan warga. Bupati Madina, Ja’far Shukairi Nasution didampingi Dandim 0212, Letkol […]

  • 4 Pejabat Ikuti Seleksi Calon Sekda Madina

    4 Pejabat Ikuti Seleksi Calon Sekda Madina

    • calendar_month Senin, 5 Agt 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Total empat pejabat yang tertarik menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Sejak pengumuman seleksi calon sekda Madina tanggal 25 Juni 2019 hingga batas akhir penerimaan berkas 2 Agustus 2019, tercatat empat calon yang mengajukan berkas yang diterima panitia seleksi. Keempat pejabat itu, Alamulhaq Daulay (saat ini menjabat Asissten […]

  • Megakorupsi Rp47 Triliun di Sumut

    Megakorupsi Rp47 Triliun di Sumut

    • calendar_month Jumat, 10 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN- Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut terkait dugaan penyelewengan Rp47 triliun anggaran yang dilakukan 29 pemerintah daerah di Sumut dan dua perusahaan daerah, membuat sejumlah penegak hukum di Sumut terperangah dan mulai sibuk mengusutnya. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Oegreseno yang dihubungi koran ini Kamis (9/12), berjanji ikut […]

  • Zubeir Lubis Kunjungi Pasar Sihepeng

    Zubeir Lubis Kunjungi Pasar Sihepeng

    • calendar_month Selasa, 23 Jun 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIABU (Mandailing Online) – Calon Wakil Bupati Madina, Ir. H. Zubeir Nasution melakukan kunjungan ke pasar Sihepeng, Kecamatan Siabu, Selasa (23/6/2020). Zubeir Lubis didampingi Mudir Ponpes Musthafawiyah, H. Musthofa Bakri Nasution dan rombongan. Masyarakat yang berada di pasar sangat antusias begitu melihat Zubeir Lubis dan rombongan memantau pasar itu. Bahkan beberapa kaum ibu dan pedagang […]

  • Ketua HNSI Sumut : UU Bukan Penghalang Untuk Pembinaan Nelayan Oleh Pemkab

    Ketua HNSI Sumut : UU Bukan Penghalang Untuk Pembinaan Nelayan Oleh Pemkab

    • calendar_month Senin, 7 Okt 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA ( Mandailing Online ): Kewenangan pengelolaan laut yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 23 Tahun 2014 tidak menjadi penghalang bagi Pemerintah Kabupaten / Kota untuk membina nelayan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Sebagaimana disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Sumatera Utara Zulfachri Siagian, Senin (07/10/24) dalam […]

expand_less