PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pihak Badan Pertanahan Nasinoal (BPN) Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa lahan-lahan yang dikuasai PTPN IV di Kecamatan Batahan masih banyak yang rancu.
Kerancuan itu menyebabkan perpanjangan izin lokasi PTPN IV belum diterbitkan Pemkab Mandailing Natal (Madina) setelah berakhir masa berlakunya sejak tahun 2010 lalu.
Itu diungkap Kepala Seksi Hak Tanah dan Pelayanan Tanah BPN Madina, Khaidir Nasution menjawab Mandailing Online, Rabu (20/3) usai mengikuti pertemuan pembahasan PTPN IV di sekretariat Pemkab Madina.
Pertemuan itu dimediatori Komisi A DPRD Sumut yang dihadiri pihak PTPN IV, warga Batahan, Pemkab Madina dan Bank Mandiri Panyabungan selaku penyedia kredit bagi PTPN IV.
Pertemuan itu menghasilkan 5 keputusan. Pertama penghentian kegiatan PTPN di lahan seluas 15.900 hektar. Kedua, lahan seluas 9.000 hektar yang selama ini diatasnamakan kepada 4 koperasi unit desa untuk lahan plasma akan di kembalikan kepada warga.
Ketiga pemkap Madina supaya pro aktif menyelesaikan konflik agrarian antara warga dengan PTPN IV tersebut. Keempat, dilakukukan pegukuran ulang terhadap luas lahan PTPN IV dan semua lahan perkebunan yang ada HGU-nya di Mandailing Natal. Kelima, agar dilakukan pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran kredit dari Bank Mandiri terhadap proyek pembukaan perkebunan PTPN IV tersebut.
Berdasar data BPN, hingga berakhirnya izin lokasi pada tahun 2010 lalu, masih ada terdapat sekitar 50 persen lahan yang belum mampu dibebaskan pihak PTPN IV dari warga. Banyaknya kerancuan pada lahan menyebabkan pihak BPN tak berani mengeluarkan rekomendasi untuk kepentingan perpanjangan izin lokasi PTPN IV.
Meski begitu, pihak BPN Madina akan bersedia melakukan pengukuran ulang jika kelak sangketa lahan ini sudah dituntaskan oleh PTPN IV dengan warga bersama pemerintah daerah. (dab)
Comments
Related Posts
