Lahirkan Krisis Tenaga Kerja Global, Kapitalisme Gagal Wujudkan Kesejahteraan
Oleh: Mariani Siregar, M.Pd.I
Dosen Pendidikan Islam
Fenomena krisis lapangan kerja kini tengah meningkat di beberapa negara. Pasalnya, krisis tersebut tidak hanya menimpa negara-negara berkembang, tetapi juga melanda negara-negara maju. Ekonomi pasar terbuka yang selalu diwacanakan sebagai solusi masyarakat global dalam arus pertukaran barang dan jasa tak terbatas, ternyata tidak bekerja ideal bagi semua orang dan semua negara bahkan bagi negara maju sendiri.
Gelombang pengangguran tengah menghantam berbagai belahan dunia seperti Eropa, Afrika, serta Asia. Terjadi lonjakan signifikan yang menggarisbawahi rapuhnya pemulihan ekonomi global. Inflasi tinggi, perlambatan investasi, hingga krisis politik menjadi kombinasi yang menekan pasar tenaga kerja.
Seperti di negara China (cnbcindonesia.com) misalnya, sampai memunculkan kondisi pura-pura bekerja dan harus menelan pil pahit karena mereka terpaksa harus berpura-pura bekerja atau tetap bekerja tetapi tak mendapatkan gaji. Sebab saat ini, perkembangan ekonomi dan pasar tenaga kerja di China sedang lesu. Tingkat pengangguran kaum muda China dikabarkan masih sangat tinggi, yakni mencapai lebih dari 14%. China mencatat urban unemployment rate 5,2% pada Juli 2025, naik dari 5% bulan sebelumnya.
Berdasarkan data dari World Bank, tingkat pengangguran kalangan pemuda berusia 15-24 tahun di China terus merangkak naik sejak 2018. Per 2024, angkanya sudah mencapai 15,23%. Fenomena kepura-puraan tersebut bermunculan di kota-kota besar di China, termasuk Shenzhen, Shanghai, Nanjing, Wuhan, Chengdu, dan Kunming. Seringkali, mereka tampak seperti kantor yang berfungsi penuh, dilengkapi dengan komputer, akses internet, ruang rapat, dan ruang minum teh. Padahal kebenarannya, mereka adalah penangguran yang tidak memiliki pekerjaan.
Tekanan terbesar datang dari lulusan baru musim panas, menambah jutaan pencari kerja. Pengangguran pemuda melonjak hingga 15,2% (2024, World Bank). Fenomena “pura-pura kerja” yang dilakukan sebagian pemuda China mencerminkan sulitnya generasi baru menembus pasar kerja.
Demikian juga yang melanda Inggris, negara tersebut melaporkan pengangguran nasional 4,7% pada kuartal II-2025, level tertinggi sejak pandemi 2021.Tekanan terutama datang dari anak muda pengangguran usia 16-24 tahun mencapai 14,1% atau 634 ribu orang. Angka tersebut menjadi angka tertinggi dalam lima tahun.
AS relatif masih kuat dengan pengangguran 4,2% pada Juli 2025, tapi tren menunjukkan pelemahan. Penciptaan lapangan kerja hanya 73 ribu, separuh dari ekspektasi analis. Jumlah penganggur jangka panjang melonjak ke 1,8 juta orang, menandakan sebagian pekerja mulai kesulitan kembali ke pasar kerja.
Kapitalisme Gagal Wujudkan Lapangan Kerja dan Kesejahteraan
Data menunjukkan “tsunami pengangguran” global lebih terasa di negara-negara maju dan berkembang besar. Eropa menghadapi kombinasi perlambatan industri, inflasi, dan krisis politik. Afrika Selatan terjebak dalam tantangan struktural kronis. Asia, terutama China dan Indonesia, menyoroti masalah besar di generasi muda yang kesulitan masuk pasar kerja.
Krisis ekonomi global menyebabkan perusahaan harus mengurangi biaya produksi agar tetap bertahan. Salah satu cara yang paling cepat dilakukan adalah dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibatnya, tingkat pengangguran di negara berkembang meningkat tajam. Di sisi lain, bagi pekerja yang masih bertahan, banyak perusahaan menurunkan upah atau mengurangi jam kerja sehingga pendapatan menjadi tidak stabil. Situasi ini semakin memperlemah daya beli masyarakat dan memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan (toploker.com).
Meskipun untuk kondisi Indonesia sendiri angka pengangguran dinyatakan melandai menjadi 4,76% pada Februari 2025 . Jumlah pengangguran juga turun ke 7,28 juta orang. Namun, masalah struktural masih ada yakni besarnya tingkat pengangguran pemuda (15-24 tahun) yang mencapai 16,16% atau 3,6 juta orang. Artinya, pengangguran muda menyumbang hampir separuh dari total pengangguran nasional.
Jika diteliti lebih dalam lagi, sesungguhnya akar persoalan maraknya krisis lapangan kerja atau gelombang pengangguran, setidaknya disebabkan oleh beberapa poin berikut. Pertama, krisis tenaga kerja global menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang mendominasi dunia, yaitu kapitalisme, gagal menyediakan lapangan kerja. Ini artinya, kapitalisme gagal mewujudkan kesejahteraan.
Kapitalisme menjadi ideologi yang mendominasi dunia saat ini. Negara-negara Barat dan Cina merupakan pengadopsi kapitalisme. Tidak heran, jika keduanya terlihat terus bersaing dalam menguasai pasar global. Salah satu ciri kapitalisme sangat khas dengan gaya ekonomi dominasi produksi barang dan jasa oleh kalangan pemiliki modal. Bagi kapitalisme, produksi adalah pertahanan ekonomi yang menjadi acuan kemajuan. Banyaknya aktifitas produksi dinilai akan meningkatkan konsumsi manusia hingga menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Namun kenyataannya, kapitalisme tidak memperhitungkan bahwa paksaan produksi bisa berakibat fatal. Dengan kata lain, kapitalisme tidak mampu membaca konsep kehidupan manusia antara kebutuhan dan tuntutan. Semua barang dan jasa dinilai sebagai kebutuhan. Dan terus berupaya menciptakondisikan pasar untuk memunculkan jiwa konsumtif manusia agar terdorong membeli barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh pasar.
Padahal, bukankah produk yang sifatnya hanya keinginanan itu bersifat sementara? Lalu, ketika produk-produk yang ditawarkan tidak lagi mampu ditawarkan, maka tentu produksi berhenti dan tenaga kerja kehilangan pekerjaan alias mengalami PHK. Krisis lapangan kerja juga akhirnya meningkat tajam. Sebab tadi, peluang lapangan kerja dalam dunia kapitalisme hari ini menitikberatkan sektor produksi bukan konsep mempertahankan ketersediaan lapangan kerja oleh negara.
Negara dalam kapitalisme cukup sebagai regulator bukan fasilitator. Rakyatlah yang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kedua, tingginya angka pengangguran disebabkan konsentrasi kekayaan dunia. Di Indonesia, ketimpangan kekayaan juga nyata. Data Celios, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia. Sedangkan negara lepas tangan dari tugasnya menyediakan lapangan kerja bagi rakyat.
Kapitalisme juga melahirkan manusia-manusia serakah dan individualis. Peluang pekerjaan yang ditawarkan tidak lebih dari jumlah pengangguran yang ada. Belum lagi jika kekosongan jatah pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan bermain mata dengan pesanan sesama pejabat atau keluarga terdekat. Sehingga yang kaya dan punya pekerjaan hanyalah kalangan sekelompok orang tertentu. Dan kondisi ini hampir terjadi di seluruh dunia. Dengan kata lain, praktek nepotisme yang tidak sehat tidak terelakkan dalam kapitalisme.
Sehingga masyarakat mengalami kondisi kesenjangan yang sangat ril. Satu sisi ada kalangan yang mampu menikmati hidup dengan segala fasilitas fantastis. Sisi lain ada kalangan yang berjuang hidup sekedar makan.
Ketiga, adapun upaya pemerintah contohnya di Indonesia dengan mengadakan jobfair tidak menjadi solusi karena dunia industri mengalami badai PHK. Sedangkan pembukaan sekolah dan jurusan vokasi tidak menjadikan lulusan mudah mencari kerja, buktinya banyak lulusan vokasi yang menganggur.
Pemerintah hanya menjanjikan lapangan kerja jutaan yang tidak kunjung terealisasi bagi masyarakat. Banyak yang menduga bahwa lapangan kerja yang seharusnya disediakan untuk masyarakat sudah diisi oleh para pekerja asing yang masuk melalui perjanjian kerjasama investasi asing. Bukan hanya modal, perusahaan, dan ahlinya yang masuk ke Indonesia. Tetapi juga membawa para buruh yang seharusnya bisa diisi oleh masyarakat.
Janji membuka lapangan kerja bagi warga negara dengan mendirikan perusahaan-perusahaan asing terbukti tidak semanis janji yang diumbar dan diharapkan.
Keempat, selama sistem kapitalisme masih mendominasi dunia, termasuk Indonesia, pengangguran senantiasa menjadi masalah utama. Karena fungsi negara sebagai penyedia lapangan kerja tidak berjalan semestinya. Negara lebih cenderung kepada para pemiliki modal dan mengakomodasi kepentingan mereka dibandingkan mengutamakan kebutuhan rakyat.
Mekanisme Syariat Islam Mengelola Lapangan Kerja
Negara dalam hal ini seorang penguasa dalam Islam berperan sebagai raa’in yaitu mengurusi rakyatnya agar mendapatkan pekerjaan. Negara memfasilitasi rakyat agar memiliki pekerjaan. Maka negara wajib merujuk kepada syariat tentang mekanisme pengaturan pekerjaan bagi setiap warga negara khususnya kaum pria.
Penerapan sistem ekonomi Islam adalah menjadikan kekayaan dunia terdistribusi secara adil, tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak. Allah swt telah memerintahkan manusia untuk bekerja sebagai langkah ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Maka seorang kepala negara harus memahami bahwa perintah tersebut berdasarkan firman Allah swt sebagai berikut;
وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ٧٧
“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (TQS Al-Qashas: 77)
Islam mendorong manusia agar produktif di wilayah ikhtiar dan tawakkal dalam wilayah musayyar. Tidak dibenarkan adanya seorang Muslim yang berdiam diri berpangku tangan sementara ia hidup di dunia dan harus memenuhi kebutuhan hidupnya demi mendapatkan kehidupan yang layak dan berkualiatas.
Kegagalan kapitalisme global dalam mensejahterakan manusia seharusnya menjadi kesadaran umum bahwa butuhnya dunia dengan sistem yang mampu memberikan pengaturan adil, dan tidak melahirkan ketimpangan sosial. Dan satu-satunya sistem yang mampu menjawab kesenjagan global adalah sistem Islam.
Dalam sistem Islam, akan diterapkan syariat Islam dalam persoalan ekonomi (ekonomi Islam) yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan persoalan lapangan kerja dan mencegah gelombang tsunami pengangguran di tengah-tengah masyarakat.
Maka mekanisme yang diterapkan dalam ekononi Islam dalam mencegah pengangguran dan membuka lapangan kerja dijelaskan dalam kitab Nidzamul Iqtishodi karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani adalah adanya pengaturan harta kepemilikan antara individu, masyarakat, serta negara. Sehingga tidak akan ada praktik keserakahan dalam menguasai lahan tertentu yang tidak dibolehkan oleh Syariat untuk dimilikinya.
Dalam memperoleh harta kepemilikian individu, maka ada beberapa mekanisme yang bisa ditempuh seseorang tanpa adanya larangan dari negara atau masyarakat. Dan syariat Islam merinci bahwa bekerja harus memenuhi syarat akad, gaji, dan jenis pekerjaan yang jelas.
Ada beberapa jenis pekerjaan yang siapa saja individu boleh dan dibebaskan untuk melakukannya, mulai dari menghidupkan tanah mati. Tanah dalam Islam tidak boleh dianggurkan lebih dari 3 tahun oleh pemiliknya. Jika terjadi, akan disita oleh negara dan diserahkan kepada seseorang yang mampu menghidupkannya. Sehingga mendorong masyarakat untuk produktif mengelola tanah. Dan negara bisa memberikan bantuan modal dari Baitul Maal dari harta milik negara. Misalnya dari pos jizyah atau kharaj. Dalam kapitalisme, pengaturan tanah seperti ini tidak berlaku. Sehingga banyak yang memiliki tanah berhektar-hektar menganggur puluhan tahun.
Kemudian bekerja sebagai penggali perut bumi. Semisal melakukan penggalian demi mencari benda-benda peninggalan sejarah atau kekayaan yang terkubur. Dalam istilah lain disebut harta karun. Atau disebut juga sebagai rikkaz (harta temuan dalam perut bumi). Siapa saja boleh melakukannya tanpa harus melalui prosedur negara yang rumit. Asalkan ia mampu menggali dengan alat-alatnya sendiri, maka hasil yang ia peroleh akan ia dapatkan sebanyak 4/5 bagian. Sisanya 1/5 diberikan kepada negara.
Ada lagi aktifitas berburu. Dalam Islam, berburu adalah salah satu sebab mendapatkan harta. Maka seseorang boleh berburu ketika ia tidak memilki uang. Pergi ke hutan atau menangkap ikan. Dan negara tidak boleh melarang warganya berburu demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat sekarang, berburu juga sulit sebab hutan sudah banyak yang digundul dan dijadikan pabrik-pabrik, serta pemukiman.
Selian itu ada sebagai makelar/broker. Juga kerjasama bentuk mudharabah. Maka dalam hal ini, negara akan mendorong kalangan pemilik harta yang mampu melakukan mudharabah agar berlomba-lomba melakukannya. Misalnya mendirikan industri pribadi, pabrik pribadi, dsb. Karena dengan terbukanya mudharabah, akan membuat mereka yang tidak punya penghasilan menjadi tertolong.
Selanjutnya dalam kitab tersebut disebut juga dengan musaqqot (mengairi tanah pertanian). Sesorang boleh menggunakan jasanya untuk mengairi lahan pertanian orang lain dan mendapatkan upah dari pekerjaannya. Terakhir, ijarah atau tenaga kontrak yang dibayar karena jasanya. Maka siapapun yang bersedia memberikan jasa dengan bayaran yang disepakati, maka seseorang akan mendapatkan harta (upah) dari kontrak tersebut.
Begitupun negara akan memperhatikan setiap individu warganya yang jika memang harus mengambil harta negara agar rakyat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka boleh diberikan. Misalnya membagi tanah kharaj bagi yang tidak punya pekerjaan untuk ia hidupkan. Begitu juga membuka fasilitas-fasilitas umum yang pekerjanya merupakan akad ijarah. Seperti membuka rekrut guru, teknisi, para medis, dan lainnya.
Tidak lupa, dalam sistem Islam melalui sistem pendidikan, negara menyiapkan SDM berkualitas, tidak hanya siap kerja, tetapi memiliki keahlian di bidangnya. Sehingga setiap ada kebutuhan tenga ahli, negara memiliki banyak dan tidak perlu diambil dari luar negeri. Cukup menjadikan pendidikan murah dan berkualitas agar melahirkan tenaga kerja yang siap kerja dan digaji sesuai kerja dan manfaatnya. Serta sesuai keilmuan dan keahliannya. Allahu a’alam bissawab.
