Korupsi lahir di tengah situasi dimana oligharki politik mendominasi dalam pembuatan kebijakan publik di satu sisi dan tiadanya public accountability sebagai mekanisme pertanggungjawaban kekuasaan di sisi yang lain. Kondisi ini diperparah dengan sempitnya ruang partisipasi politik karena tidak adanya peluang dalam sistem politik yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban wakil rakyat di parlemen. Tali mandat antara pemilih dengan wakilnya di parlemen terputus karena para wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilu justru mengabdi pada kepentingan partai politik dan kelompok kepentingan yang menjadi cukong politiknya, daripada menyuarakan kepentingan rakyat.
inilah kalimat yang dikutip dari situs resmi ICW (http://www.antikorupsi.org/).
Ada sedikit rasa penasaran dan keingintahuan tentang keberadaan ICW yang ada di Madina, sedikit banyak melihat lebih dekat kinerja dan fungsi LSM tersebut.
namun yang lebih mencengangkan ada dua hal yang didapat dari investigasi di lapangan bahwa :
1. ICW indonesia corruption watch (teten Masduki) tidak pernah membuka cabang di manapun.
2. ICW (indonesian corruption watch) yang di Mandailing Natal siapa?
